KDM Sebut Pencopotan Foto Gibran di Ruang Banggar DPRD Jabar Semestinya Lewat Petugas

Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat dibawa dalam posisi terbalik dan diletakkan di atas kursi ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat kini sudah kembali terpasang. Bagi warga yang rutin mengikuti rapat anggaran di gedung dewan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kejadian Kamis (12/11/2026) itu meninggalkan pertanyaan soal siapa yang berwenang menata ruangan negara.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara soal tata cara pencopotan tersebut. Menurutnya, aksi Koalisi Masyarakat Sipil Jabar saat menyampaikan sikap atas pengunduran diri Gibran ke MPR tidak salah secara hak, tetapi keliru secara cara. Ia menilai ruang Banggar adalah kantor pemerintah tempat DPRD dan eksekutif memutuskan anggaran, sehingga penurunan foto seharusnya dilakukan petugas yang ditunjuk.

"Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi," kata Dedi, Sabtu (14/11/2026).

Dedi menyoroti detail peristiwa yang menurutnya memperberat kesan aksi itu. Foto tidak hanya dicopot, tapi juga dibawa terbalik lalu ditinggalkan di atas kursi. Ia menyebut hal itu patut disesalkan dan meminta pihak yang terlibat memberi penjelasan terbuka, dengan alasan peristiwa tersebut tidak hanya dilihat warga Jabar tetapi juga warga Indonesia.

Baca Juga: Pemprov Jabar Luncurkan Fitur Angkut ODGJ di Sapawarga agar Pasien Tak Lagi Diputar Antar Daerah

Sikap senada datang dari pimpinan dewan. Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa memastikan tidak pernah memerintahkan penurunan maupun pembalikan foto, dan langsung meminta foto dipasang kembali sampai status Gibran resmi diputuskan. Polemik ini menyambung dari paripurna perdana DPRD Jabar 2026 yang sempat ricuh, seperti tercatat dalam laporan soal interupsi yang mewarnai jalannya sidang.

Di kalangan mahasiswa Bandung, isu status Gibran juga masih berjalan. BEM SI Jabar menunggu langkah nyata pemerintah dan menyiapkan aksi jika polemik dianggap ditutup-tutupi, sebagaimana diberitakan dalam artikel tentang sikap BEM SI Jabar soal status Gibran. Dedi sendiri meminta publik bersabar menunggu keputusan MPR.

Bagi pembaca muda yang mengikuti isu ini, persoalannya sederhana: menyampaikan pendapat di ruang publik tetap dilindungi, tetapi cara menyampaikannya ikut dinilai. Dedi menilai para aktivis punya latar pendidikan dan wawasan yang baik, karena itu ia berharap mereka menjelaskan alasan tindakannya kepada masyarakat.

Baca Juga: Zulhas Pastikan Tidak Ada Moratorium Izin Ritel, Sebut Koperasi Desa Bukan Pesaing Supermarket

"Selanjutnya para pihak, kelompok masyarakat, aktivis yang dengan sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu yang sudah mengundurkan diri, semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka. Karena demokrasi bukan hanya hak, tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab," tuturnya.

Dedi menutup dengan ajakan berdemokrasi secara terbuka dan beradab, sambil menegaskan bahwa keputusan akhir soal wakil presiden ada di tangan MPR. Hingga saat itu, foto Gibran sudah kembali menempati dinding ruang Banggar, sementara penjelasan resmi dari koalisi masyarakat sipil belum disampaikan ke publik. Sebelumnya, DPRD Jabar juga menegaskan tidak menurunkan foto Gibran di gedung dewan dan menyebut hal itu urusan pribadi, seperti dikutip dalam laporan soal sikap Buky Wibawa terkait foto Gibran.