Interupsi Warnai Paripurna Perdana DPRD Jabar 2026: Ada Apa dengan AKD?
Rapat Paripurna perdana DPRD Jabar 2026 diwarnai interupsi tentang anggaran belanja media. Anggota dewan mendesak tiap OPD alokasikan dana untuk 457 lembaga penyiaran, demi dukung keberlangsungan ekosistem media di Jawa Barat.
Interupsi Warnai Paripurna Perdana DPRD Jabar 2026: Sorotan pada Anggaran Belanja Media
Bandung, Jawa Barat – Rapat Paripurna perdana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat tahun 2026, yang mengagendakan pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2025-2026 serta penetapan alat kelengkapan DPRD (AKD), diwarnai interupsi signifikan. Momen tersebut terjadi sesaat sebelum penutupan sidang pada Senin, ketika seorang anggota dewan menyampaikan aspirasi krusial mengenai dukungan finansial bagi lembaga penyiaran.
Interupsi tersebut dilayangkan oleh Sidkon Djampi, anggota Fraksi PKB, tepat sebelum Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menutup jalannya sidang. Dalam interupsinya, Sidkon mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengalokasikan anggaran belanja media di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mendukung keberlangsungan ratusan lembaga penyiaran yang ada.
"Interupsi pimpinan, saya mau menyampaikan aspirasi dari teman media atau penyiaran. Seperti kita ketahui jumlah lembaga penyiaran ada 457 lembaga penyiaran, mereka dalam asosiasi meminta agar dapat perhatian," ujar Sidkon di hadapan forum sidang.
Urgensi Anggaran Belanja Media
Sidkon mengusulkan agar skema belanja media tidak lagi terpusat, melainkan diakomodasi secara merata di setiap OPD pada tahun anggaran 2026. Langkah ini dinilai penting sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah terhadap ekosistem lembaga penyiaran di Jawa Barat, yang memiliki peran vital dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.
"Saya menegaskan agar ada belanja media di tiap OPD, baik melalui Wakil Gubernur atau Sekda agar ada belanja media di setiap OPD," tambah Sidkon, menekankan pentingnya komitmen nyata dari pihak eksekutif.
Respons Pimpinan Sidang dan Pemerintah Provinsi
Menanggapi penyampaian aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, langsung mengarahkan usulan itu kepada pihak eksekutif yang hadir, yaitu Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah Herman Suryatman.
"Aspirasi langsung didengar oleh Wakil Gubernur dan Sekda, Insya Allah akan kami ingatkan," kata Iswara, memberikan jaminan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius.
Jalannya Sidang Paripurna dan Kehadiran Pejabat
Sebelum interupsi terjadi, sidang paripurna ini sedianya berjalan lancar dengan agenda utama penetapan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Sebagian besar anggota dewan telah menyatakan kesepakatannya terhadap struktur AKD yang baru sebelum dinamika interupsi muncul di penghujung acara. Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran kepala OPD serta unsur pimpinan fraksi. Meski sempat diwarnai penyampaian aspirasi yang mendadak, pimpinan sidang memastikan usulan tersebut akan menjadi catatan penting dalam koordinasi antara legislatif dan eksekutif ke depan demi kemajuan Jawa Barat.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan DPRD Jawa Barat, kunjungi situs resmi DPRD Jabar.