ICW Temukan 8 Paket Influencer Rp14,7 Miliar, Setara Rehabilitasi 123 Ruang Kelas SD di Bandung Barat
ICW menemukan delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar. Di Bandung Barat, nominal itu setara rehabilitasi sekitar 123 ruang kelas SD.
Bagi pekerja di Kabupaten Bandung Barat, angka Rp14,7 miliar bukan nominal yang cepat terkumpul. Dengan UMK 2026 sebesar Rp3.986.558 per bulan, seorang buruh harus menabung seluruh penghasilannya selama lebih dari 307 tahun untuk mencapai jumlah itu. Nominal tersebut kini jadi sorotan karena muncul dalam temuan pengadaan jasa pemengaruh di dua kementerian.
Indonesia Corruption Watch mempublikasikan temuan itu pada Senin (9/11/2026). Penelusuran dilakukan atas data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023 sampai 2026 lewat portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasilnya, delapan paket pengadaan jasa influencer mencapai Rp14.696.955.002.
Lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya. Isinya penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment Rp452.698.902, Instagram Reels @raffinagita1717 Rp205.893.300, Instagram Story akun yang sama Rp575.655.000, TikTok @raffinagita1717 Rp144.423.600, dan kehadiran dalam kegiatan pemerintah Rp2.521.329.200. Totalnya sekitar Rp3,9 miliar.
Baca Juga: Pemprov Jabar Kumpulkan 27 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk Berantas Anak Tidak Sekolah
Tiga paket sisanya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan nilainya jauh lebih besar. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer engagement Rp3.596.955.000 pada 2025. Di tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengeluarkan Rp3,6 miliar untuk program Budidaya Ikan Nila Sali. Pada 2026, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengadakan jasa publikasi influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Kabupaten Natuna, senilai Rp3,6 miliar.
Seluruh paket itu melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad. ICW mempertanyakan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, terutama saat belanja pelayanan publik ikut mengalami penyesuaian. Organisasi itu juga menilai kementerian sudah punya unit kehumasan resmi yang dibiayai anggaran negara. Mekanisme e-purchasing di Kemendikbudristek turut disorot karena spesifikasi pengadaan mencantumkan langsung nama kanal dan akun tertentu, sehingga mempersempit ruang persaingan penyedia jasa sejenis.
Yang Bisa Dibeli dengan Rp14,7 Miliar di Bandung Barat
Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan sekitar Rp16 miliar pada 2026 untuk merehabilitasi 134 ruang kelas SD di 80 sekolah. Dengan rata-rata alokasi tersebut, Rp14,7 miliar setara biaya perbaikan sekitar 123 ruang kelas. Ini estimasi berbasis rata-rata anggaran, bukan nilai pasti tiap pekerjaan.
Jenjang SMP mendapat sekitar Rp16 miliar untuk 48 ruang kelas di 18 sekolah. Salah satu yang masuk program adalah SMP Negeri 2 Ngamprah, dengan alokasi sekitar Rp400 juta untuk tiga ruang kelas pada 2026. Dinas Pendidikan juga sudah mengusulkan rehabilitasi 29 ruang kelas sekolah itu ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Usulan sudah diverifikasi, tetapi hingga semester kedua 2026 belum ada kepastian realisasi bantuan.
Di sektor jalan, Pemkab Bandung Barat menyiapkan Rp69,22 miliar untuk menangani 34 ruas jalan dan satu jembatan pada 2026. Pembangunan kembali Jembatan Rawabogo dianggarkan sekitar Rp8 miliar. Dengan hitungan nominal, Rp14,7 miliar cukup membangun satu jembatan serupa dan menyisakan sekitar Rp6,7 miliar. Anggaran jalan dan jembatan ini berbeda pos dari belanja kementerian, tapi keduanya sama-sama uang publik.
Perbandingan itu perlu dibaca dengan hati-hati. Pengadaan jasa influencer berasal dari APBN melalui kewenangan kementerian, sedangkan rehabilitasi sekolah dan jalan di Bandung Barat memakai APBD kabupaten. Namun bagi warga Ngamprah atau Cisarua, nilai kontrak satu paket Instagram Story Rp575.655.000 cukup untuk memperbaiki satu ruang kelas lebih di sekolah dasar terdekat.
Beban anggaran daerah sendiri sedang terasa. Pemkab Bandung Barat harus menyiapkan Rp9 miliar untuk THR pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, seperti terlihat pada penyiapan THR PPPK senilai Rp9 miliar. Sementara di Kota Bandung, APBD 2026 memuat anggaran Rp300 miliar untuk perbaikan jalan, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pembangunan infrastruktur tidak akan fokus di Bandung saja.
Bagi desa di Bandung Barat, nilai proyek sebesar itu juga bukan hal asing. Pemerintah Kabupaten Bandung baru menyiapkan normalisasi Sungai Cikahiyangan dan danau retensi setelah anggaran Rp2 miliar turun. Artinya, satu paket kehadiran influencer di Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar lebih besar dari anggaran penanganan sungai yang menyangkut permukiman warga.
ICW tidak menyebut ada kerugian negara dalam temuan ini. Yang dipersoalkan adalah manfaat dan transparansi belanja. Pertanyaannya sederhana dan bisa diajukan siapa saja di Bandung Barat: mana yang lebih dulu dibutuhkan, konten media sosial atau ruang kelas yang atapnya bocor.