Zulhas Pastikan Tidak Ada Moratorium Izin Ritel, Sebut Koperasi Desa Bukan Pesaing Supermarket
Zulhas memastikan tidak ada moratorium izin ritel dan menyebut Koperasi Desa Merah Putih hanya menyalurkan barang subsidi, bukan pesaing ritel modern maupun warung.
Pelaku ritel di Jawa Barat akhirnya mendapat kepastian soal kabar pembekuan izin usaha yang belakangan membuat mereka menahan rencana ekspansi. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tidak pernah menghentikan penerbitan izin baru untuk usaha ritel di mana pun.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan pengusaha ritel pada puncak Hari Ritel Nasional dan Bulan Mutu Nasional 2026 di Bandung, Rabu (11/11). Isu moratorium sebelumnya berkembang di kalangan pengusaha dan membuat sejumlah perencanaan pembukaan gerai baru tertahan.
Zulhas meminta pelaku usaha tidak lagi mengkhawatirkan isu tersebut. Ia menyebut pemerintah tetap mendukung perkembangan industri ritel di seluruh Indonesia, termasuk di kota dan kabupaten di Jawa Barat.
"Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada."
Ia menjelaskan ritel, UMKM, petani, dan nelayan saling terkait dan saling menguntungkan. Menurutnya, konsumen justru membutuhkan peritel yang banyak dan mudah dijangkau. Ritel yang sedikit dan berjarak jauh membuat harga yang dibayar warga lebih mahal.
Pernyataan ini merespons kekhawatiran yang sempat muncul di kalangan peritel, sejalan dengan komitmen pemerintah menjaga pasokan dan iklim usaha yang sempat disampaikan dalam penjelasan pemerintah soal stok BBM yang aman.
Baca Juga: Pemprov Jabar Kumpulkan 27 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk Berantas Anak Tidak Sekolah
Koperasi desa disebut tidak mengambil pasar ritel
Zulhas juga menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukan saingan supermarket, ritel modern, maupun warung. Menurutnya, koperasi desa berfungsi sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan dan barang subsidi agar tepat sasaran.
Barang yang disalurkan antara lain gas subsidi, pupuk subsidi, beras, bantuan sosial, dan bantuan pengobatan. Ia mengakui rantai distribusi gas dan pupuk saat ini masih panjang sehingga harga di tingkat warga jauh di atas ketetapan pemerintah.
"Melalui koperasi desa, pemerintah ingin memperpendek rantai distribusi sekaligus memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak."
Fungsi kedua koperasi desa adalah menjadi penyerap hasil produksi warga. Beras dibeli koperasi lalu dijual ke Bulog, sedangkan ikan nelayan dibeli koperasi dan disalurkan ke pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Skema ini menyambung kebijakan anggaran koperasi desa yang sebelumnya diumumkan pemerintah, seperti tercatat dalam laporan soal anggaran KDMP dari APBN dan regulasi terbarunya. Bagi warga Jawa Barat, dampak yang paling terasa ada pada harga gas dan pupuk di tingkat desa.
Aprindo minta kepastian, bukan keistimewaan
Ketua Umum Aprindo Solihin menyatakan industri ritel ingin terus tumbuh, berinvestasi, memperluas jaringan, dan menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif menjadi syarat utama untuk itu.
"Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang."
Aprindo mendorong harmonisasi regulasi pusat dan daerah, kemudahan perizinan, serta konsistensi kebijakan. Asosiasi juga meminta dilibatkan dalam pembahasan kebijakan yang berdampak langsung pada industri ritel.
Solihin menyebut ritel siap berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen pada 2029 melalui investasi, penyerapan produk dalam negeri, kemitraan UMKM, transformasi digital, dan penciptaan lapangan kerja. Ia mengingatkan daya beli warga perlu dijaga karena konsumsi menjadi penggerak perdagangan dan produksi.
Ketua Aprindo Jawa Barat Yudi Hartanto menyebut rangkaian Hari Ritel Nasional 2026 berlangsung sejak 2 November dan memuat Festival UMKM pada 6 sampai 7 November. Festival itu mempertemukan pelaku UMKM dengan jaringan ritel modern lewat promosi dan business matching. Bagi produsen lokal Jawa Barat, forum semacam ini menjadi jalur untuk masuk ke rak ritel besar.
Kepastian izin juga menjadi perhatian pemerintah kota, seperti imbauan Wali Kota Bandung Farhan yang meminta warga tenang soal pasokan BBM, dalam laporan soal jaminan pasokan BBM untuk warga Bandung.