Jaya Marjaya Bekali Kader PKB Bekasi Ilmu Politik Pengabdian di Desa Sukaraya
Kader PKB Bekasi mengikuti pendidikan politik di Desa Sukaraya. Jaya Marjaya menekankan politik sebagai jalan pengabdian dan menolak politik uang.
Warga Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, mendapat kunjungan politik yang jarang terjadi di tingkat desa. Pengurus DPC PKB Kabupaten Bekasi, Ketua PAC Karangbahagia, dan jajaran DPAC Sukaraya berkumpul di sana pada Rabu (11/11/2026) untuk mengikuti pendidikan politik partai.
Materi disampaikan H. Jaya Marjaya, S.E., S.H., M.Si. Ia menempatkan politik sebagai jalan pengabdian, bukan ajang berebut jabatan. Menurutnya, kekuasaan hanya bermakna bila memberi manfaat bagi kehidupan rakyat. Kegiatan berlangsung dengan suasana kekeluargaan, bukan forum formal yang kaku.
Bagi warga desa, keputusan politik menentukan hampir semua layanan yang mereka pakai sehari-hari. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga urusan keagamaan ikut ditentukan oleh arah kebijakan. Karena itu, Jaya Marjaya menilai warga dan kader perlu melek politik agar tidak hanya menjadi objek kebijakan.
Sorotan pada Politik Uang
Dalam pemaparannya, ia menyoroti praktik politik transaksional yang ia sebut politik wani piro. Menurutnya, suara rakyat bernilai jauh lebih besar daripada imbalan materi sesaat. Pilihan politik akan menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan selama bertahun-tahun setelah pemilu berakhir.
Ia menilai politik uang bukan sekadar pelanggaran proses demokrasi. Praktik itu berpotensi membuka ruang bagi lahirnya kekuasaan yang lebih mengutamakan kepentingan pemodal dibanding kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Suhari Menang Praperadilan Usai 8 Tahun Berstatus Tersangka, Minta Polda Metro Jaya Terbitkan SP3
"Politik harus memiliki orientasi yang lebih luhur, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memastikan kekuasaan memberikan manfaat bagi kehidupan rakyat."
Ia juga mengutip pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin soal kaitan antara kerusakan masyarakat dan kerusakan moral pemegang kekuasaan. Kekuasaan, katanya, tidak boleh dikuasai ambisi pribadi maupun kecintaan berlebihan pada jabatan.
Identitas PKB dan Politik Jalan Tengah
Jaya Marjaya menguraikan akar historis dan kultural PKB dengan Nahdlatul Ulama. Nilai Ahlussunnah wal Jamaah, menurutnya, memberi karakter tersendiri bagi partai ini. Identitas itu diterjemahkan ke dalam komitmen pada Pancasila, persatuan bangsa, dan penghormatan terhadap kemajemukan.
Ia menempatkan PKB sebagai kekuatan politik jalan tengah yang menjembatani kelompok nasionalis dan religius. Posisi itu dinilai penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan kebangsaan di tengah perbedaan pandangan politik dan keagamaan.
Konsolidasi dari kabupaten hingga struktur paling dekat dengan warga menjadi bagian dari agenda ini. Partai sedang menggencarkan pola politik jalan kaki di Jawa Barat, seperti terlihat dalam pengukuhan kepengurusan PKB Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Sembilan Pedoman dan Empat Keterampilan Kader
Materi berikutnya membahas sembilan pedoman politik PKB. Salah satu gagasan utamanya adalah politik sebagai wasilah, sarana mengubah persoalan masyarakat menjadi kemaslahatan. Jabatan, kekuasaan, dan uang tidak boleh ditempatkan sebagai tujuan utama.
Empat prinsip yang dijabarkan adalah membebaskan masyarakat dari politik jalan buntu, membangun cita-cita khairu ummah, memastikan kekuasaan berorientasi pada kepentingan umum, serta menjadikan uang dan jabatan sebagai alat perjuangan. Seluruhnya bermuara pada gagasan politik sebagai ibadah yang punya pertanggungjawaban moral dan sosial.
Pendidikan politik juga menekankan empat keterampilan dasar kader. Pertama, silaturahim untuk membangun kepercayaan dan memahami persoalan warga secara langsung. Kedua, kemampuan sebagai komunikator politik yang menjelaskan gagasan dan kebijakan partai.
Ketiga, merawat tradisi Nahdlatul Ulama melalui kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Keempat, politik kehadiran, yaitu kemampuan hadir di tengah warga sehari-hari, bukan hanya menjelang pemilu. Bentuknya bisa berupa pendampingan, advokasi persoalan warga, kunjungan ke pasar tradisional, hingga membuka ruang aspirasi.
Tujuh Karakter Kepemimpinan Gus Muhaimin
Materi pendidikan politik juga mengulas tujuh karakter kepemimpinan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin sebagai model pengembangan kader. Ketujuhnya adalah penjaga kultur, penjaga harapan, pengambil keputusan, pembagi peran, pemberi akses, dinamisator, serta pemimpin yang memuliakan perempuan.
Menurut pemaparan itu, kepemimpinan tidak cukup mengandalkan kewenangan dan posisi struktural. Pemimpin harus mampu membangun sistem, melahirkan kader potensial, dan memberi kesempatan kepada setiap anggota untuk berkembang.
"Politik bukan sekadar tentang memenangkan pemilihan, tetapi tentang memenangkan kepercayaan rakyat melalui pengabdian yang terus hidup, bahkan setelah seluruh kontestasi politik berakhir."
Kegiatan seperti ini bukan yang pertama digelar PKB di Bekasi. Sebelumnya, tradisi keagamaan dan kebersamaan warga juga dirawat lewat Walimatul Safar untuk Haji Jaya Marjaya di Bekasi, yang menempatkan silaturahim sebagai pintu masuk ke masyarakat.
Bagi kader tingkat desa dan kecamatan, ukurannya sederhana. Kehadiran mereka di pasar, di acara warga, dan di depan persoalan sehari-hari akan menentukan apakah pesan pengabdian itu sampai atau berhenti sebagai materi di forum.