Pemprov Jabar Luncurkan Fitur Angkut ODGJ di Sapawarga agar Pasien Tak Lagi Diputar Antar Daerah
Pemprov Jabar meluncurkan fitur Angkut ODGJ di Sapawarga untuk memantau penjemputan hingga rujukan pasien. Pelapor wajib isi NIK dan nomor ponsel.
Warga yang menemukan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di jalan kini punya jalur pelaporan resmi lewat aplikasi Sapawarga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan fitur Angkut ODGJ untuk memantau penjemputan, pengangkutan, sampai pengiriman pasien ke rumah sakit rujukan secara digital.
Fitur ini bisa dibuka lewat laman angkutodgj.jabarprov.go.id atau aplikasi Sapawarga. Pelapor wajib mengisi Nomor Induk Kependudukan dan nomor ponsel untuk validasi. Setiap laporan yang masuk dipantau perkembangannya melalui nomor tiket atau NIK, sehingga warga bisa tahu sejauh mana tindak lanjut atas laporan mereka.
Lempar tanggung jawab antardaerah
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut masalah utama penanganan ODGJ selama ini adalah ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab. Pasien kerap dipindahkan dari satu kabupaten ke kota lain tanpa layanan medis yang tuntas.
Baca Juga: Zulhas Pastikan Tidak Ada Moratorium Izin Ritel, Sebut Koperasi Desa Bukan Pesaing Supermarket
"Penanganan ODGJ di Jabar harus memiliki sistem yang jelas. Tujuannya, agar pasien tidak diputar dari satu daerah ke daerah lain tanpa kepastian layanan."
Dedi menyoroti pola pengiriman pasien yang berputar, dengan Cirebon sebagai contoh, dari Cirebon lalu kembali lagi ke Cirebon. Sistem baru ini disebut memutus rantai tersebut karena data, rute, dan tanggung jawab tercatat dalam satu platform.
Fitur ini melibatkan Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial kabupaten dan kota, Dinas Kesehatan, hingga Rumah Sakit Jiwa. Setiap instansi dapat melihat status penanganan pasien secara real-time.
"Datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas. Tidak boleh ada lagi pasien yang mangkrak di jalan atau ditolak oleh rumah sakit."
Bantuan biaya sampai pasien sembuh
Pemprov Jabar menyatakan tidak akan melepas tanggung jawab setelah pasien masuk rumah sakit. Dedi memastikan pemerintah membantu perawatan hingga pasien dinyatakan sembuh, termasuk bagi keluarga yang kesulitan ekonomi atau tidak mampu membeli obat yang mahal. Ia mengimbau warga tidak main hakim sendiri terhadap ODGJ dan menghindari stigma negatif.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menjelaskan, integrasi laporan ke dalam satu sistem membuat tindak lanjut tidak terlambat. Menurutnya, transformasi digital ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan jiwa.
Langkah ini menyusul sejumlah fitur Sapawarga yang lebih dulu berjalan, seperti peluncuran fitur Imah Aing untuk melaporkan rumah tidak layak huni. Pemerintah provinsi juga telah menyiapkan 3.040 tiket mudik gratis 2026 lewat aplikasi yang sama, tanda Sapawarga makin dipakai sebagai kanal layanan warga.
Kenapa penting bagi warga Bandung Raya
Kawasan Bandung Raya termasuk jalur yang sering dilalui ODGJ tanpa pendamping, terutama di pasar, terminal, dan lampu merah. Sebelum fitur ini ada, warga yang menemukan kasus semacam itu biasanya hanya menghubungi satpol PP atau puskesmas tanpa kepastian apakah pasien benar-benar dirujuk. Dengan pencatatan berbasis tiket, warga bisa menagih tindak lanjut.
Bagi keluarga pasien, ketentuan bantuan obat dan perawatan sampai sembuh mengurangi beban pengeluaran yang selama ini ditanggung sendiri. Persoalannya kini ada di pelaksanaan di lapangan: apakah setiap laporan dari Bandung Raya benar-benar dijemput dan dirujuk, bukan sekadar tercatat di sistem.