BEM SI Jabar Tunggu Langkah Nyata soal Status Gibran, Siapkan Aksi jika Polemik Ditutup-tutupi
BEM SI Jabar menilai mundurnya Gibran tidak menyelesaikan polemik dokumen dan menyiapkan konsolidasi serta aksi jika persoalan ditutup-tutupi
Mahasiswa di Bandung dan sejumlah kampus di Jawa Barat bersiap kembali turun ke jalan jika polemik dokumen yang menyeret nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berakhir tanpa kejelasan hukum. BEM SI Kerakyatan Koordinator Wilayah Jawa Barat menilai pembahasan soal mundur atau tidaknya Gibran belum menyentuh akar persoalan.
Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Barat, Sanditya Saputra, menyoroti pertentangan antara niat mundur yang disampaikan Gibran dengan keinginannya membuktikan dokumen melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurutnya, publik kesulitan membaca apa yang sebenarnya dipertahankan dalam polemik ini.
"Saya melihat ada pertentangan di sini. Di satu sisi Wapres menyampaikan niat mundur, di sisi lain beliau ingin membuktikan dokumennya di PTUN."
Sanditya menilai saran Presiden Prabowo Subianto agar Gibran menempuh jalur pengadilan layak diapresiasi. Catatannya, proses itu harus berjalan terbuka dan tidak dipakai menunda penyelesaian polemik. Ia menegaskan mahasiswa menunggu langkah nyata, bukan manuver wacana.
Baca Juga: Yamaha Ride to Reunion Vol.2 di Dieng Pertemukan 2 Kloter Pengendara dari Cirebon dan Yogyakarta
Tiga fokus pengawalan
BEM SI Jabar menetapkan tiga hal yang akan mereka kawal. Pertama, memastikan penyelesaian polemik berjalan sesuai konstitusi tanpa disertai transaksi politik. Kedua, menuntut kejelasan hukum atas dokumen yang menyeret nama Gibran, karena persoalan itu berpotensi menjadi preseden standar syarat pejabat publik ke depan. Ketiga, konsolidasi dan kajian bersama mahasiswa di tiap kampus.
Aksi lanjutan terbuka dilakukan bila muncul tanda-tanda persoalan ditutup-tutupi. Sanditya menyebut konsolidasi dan kajian akan digelar dalam waktu dekat.
Baca Juga: Manchester United di Zona Degradasi, Pemasukan Klub Terancam Tanpa Pemotongan Gaji Pemain
"Kami akan melaksanakan konsolidasi dalam waktu dekat, kajian, dan mungkin akan melaksanakan aksi jika ada tanda-tanda persoalan ini ditutup-tutupi."
Di tengah perdebatan soal pilihan pengunduran diri atau pemakzulan, BEM SI Jabar meminta kedua mekanisme tetap berpijak pada konstitusi. Sanditya menjelaskan pemakzulan punya tahapan dan syarat ketat sesuai UUD 1945, melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Ia meminta DPR tidak ragu menempuh jalur itu secara terbuka jika memang ada dasar hukumnya, bukan menjadikannya alat tawar-menawar politik.
Isu ini masuk langsung ke lingkar pembaca muda di Bandung Raya. Sejumlah kampus di Jabar sudah terbiasa mengirim massa untuk isu nasional, dan koordinasi lintas kampus biasanya jadi penentu apakah aksi berjalan rapi atau pecah. Mahasiswa yang terlibat di organisasi ekstra maupun komunitas diskusi kampus perlu tahu bahwa seruan konsolidasi ini bukan ajakan sesaat.
Sanditya juga mengingatkan bahwa pergantian satu pejabat tidak otomatis menuntaskan persoalan. Bagi dia, akar masalahnya ada pada lemahnya verifikasi syarat pencalonan, turunnya kepercayaan publik, dan persepsi bahwa penegakan hukum belum setara bagi semua pihak. Ia menilai mundurnya Wapres berisiko dijadikan katup pelepas tekanan tanpa pembenahan sistem.
Polemik serupa pernah menyeret isu verifikasi di dunia kerja, seperti 157 perusahaan di Jabar yang diadukan soal THR Idulfitri 2026. Persoalan pengawasan aturan memang bukan hal baru bagi warga Jabar. Mahasiswa yang kini mengawal polemik dokumen bisa merujuk pengalaman pengawasan semacam itu sebagai pembanding.
Perdebatan soal transaksi politik dalam proses pergantian pejabat juga bukan barang baru di Jabar, seperti terlihat dalam dinamika internal partai pada Musda XI DPD Golkar Jabar. Pola tawar-menawar semacam itu yang ingin dicegah BEM SI Jabar muncul kembali di level nasional.
Ia berpesan agar mahasiswa tidak terpecah oleh dinamika politik elite dan tetap mengawal persoalan bangsa melalui organisasi massa di kampus masing-masing. Momentum ini, katanya, jangan hanya menguntungkan kelompok elite yang sedang berkonflik.