DPRD Jabar Tak Turunkan Foto Gibran di Gedung Dewan, Buky Wibawa Sebut Itu Urusan Pribadi
DPRD Jabar belum mengeluarkan instruksi menurunkan foto Gibran di gedung dewan. Buky Wibawa menyebut pencabutan foto sebagai tindakan pribadi, bukan kebijakan institusi.
Sejumlah foto Wakil Presiden ke-14 RI, Gibran Rakabuming Raka, masih terpampang di lingkungan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, sehari setelah Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya. Pihak dewan memastikan belum ada instruksi kelembagaan untuk menurunkan foto tersebut. Keputusan soal pemasangan atau pencabutan foto diserahkan kepada masing-masing pihak, bukan sebagai kebijakan institusi.
Sikap itu disampaikan Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Goena, usai menerima audiensi Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Kamis (12/11). Menurut Buky, dewan menghormati seluruh mekanisme konstitusional yang sedang berjalan. Institusinya tidak ingin melangkahi keputusan resmi terkait berhentinya Gibran dari kursi Wakil Presiden.
Kalau misalnya ada pihak-pihak yang menurunkan foto wakil presiden, itu menurut saya tindakan pribadi ya, jadi bukan institusi.
Buky menjelaskan, surat pernyataan sikap dari Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat sudah masuk ke sekretariat dewan sehari sebelum kabar pengunduran diri Gibran mencuat ke publik. Surat itu memuat dukungan terhadap Hak Menyatakan Pendapat DPR. Salah satu permintaannya agar Gibran berhenti dan DPR bersama MPR segera memprosesnya.
Aspirasi Warga Diteruskan ke Senayan
Persoalan pemberhentian dan pergantian pimpinan nasional berada di luar kewenangan parlemen tingkat provinsi. Meski begitu, Buky menegaskan DPRD Jabar tetap menjalankan fungsi representasi. Aspirasi elemen masyarakat sipil di Jawa Barat akan diteruskan secara resmi kepada pemangku kebijakan di Senayan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyoroti pentingnya musyawarah dan kesepahaman antar-elemen politik dalam menyikapi dinamika suksesi kepemimpinan nasional. Ia menilai keputusan strategis di level pusat tidak boleh diambil secara sepihak. Situasi ini, menurutnya, perlu jadi bahan evaluasi mendalam untuk menentukan figur pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Lima Institusi Jalankan Program PINTAR di Cengkareng Barat untuk Dampingi Balita Stunting
Pengalaman yang terjadi kemarin jangan terulang dan dapatkan tandemnya Pak Prabowo yang mendukung proses berlangsungnya pemerintahan Pak Prabowo.
Iwan memastikan DPRD Jabar mendukung seluruh tahapan yang berjalan sesuai koridor konstitusi. Ia menekankan agar penyelenggaraan negara tetap berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Aliansi Warga Minta Prosedur Hukum Diikuti
Perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat, Andri P Kantaprawira, mendesak DPR dan MPR RI menjalankan prosedur penggantian wakil presiden secara ketat. Ia menekankan agar mekanisme itu merujuk penuh pada Pasal 7 dan Pasal 8 UUD 1945 serta Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Aliansi juga menuntut agar pemilihan sosok pengganti Gibran berorientasi pada kepentingan nasional. Mereka menginginkan figur berkapasitas teknokratis dan berpihak kepada rakyat, bukan sekadar hasil kompromi politik.
Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya pada Kamis (12/11). Ia menyerahkan langsung surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan meminta permohonannya segera diproses. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan pimpinan MPR akan menindaklanjuti surat itu melalui rapat pimpinan, lalu rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.
Polemik status Gibran sebelumnya juga diikuti mahasiswa di Jawa Barat. BEM SI Jabar menyatakan menunggu langkah nyata dan menyiapkan aksi jika persoalan itu dinilai ditutup-tutupi, seperti dalam pemberitaan BEM SI Jabar Tunggu Langkah Nyata soal Status Gibran.
Bagi warga Bandung Raya, keputusan soal foto di gedung dewan lebih dari urusan seremonial. Gedung DPRD Jabar adalah ruang publik tempat warga menyampaikan aspirasi, termasuk soal kebijakan yang berdampak langsung pada hidup mereka. Warga yang menempuh perjalanan ke Jalan Diponegoro untuk mengadu soal layanan publik kini melihat sendiri bahwa persoalan suksesi nasional sudah masuk ke agenda dewan daerah.
Dewan provinsi sendiri masih menyimpan pekerjaan rumah yang menumpuk. DPRD Jabar mencatat 3.421 tenaga honorer belum berstatus PPPK dan penyelesaiannya bergantung pada ketersediaan anggaran, seperti dilaporkan dalam artikel DPRD Jabar Soroti 3.421 Honorer Belum Jadi PPPK. Sebelumnya, dewan juga mengingatkan pemprov menyelesaikan 835 rekomendasi BPK di tengah penurunan PAD 5,9 persen, sebagaimana diberitakan dalam DPRD Jabar Ingatkan Pemprov Selesaikan 835 Rekomendasi BPK. Dua persoalan itu menunggu keputusan dewan, sementara instruksi soal foto wakil presiden belum juga terbit.