91 Warga Korban Kebakaran Pool DAMRI Kebon Kawung Tolak Relokasi Terpisah dan Buka Posko Mandiri di Kantor RW
Sebanyak 91 warga korban kebakaran Pool DAMRI Kebon Kawung menolak relokasi ke Sentra Wyataguna yang hanya untuk 5 KK dan memilih membuka posko mandiri di kantor RW.
Sebanyak 91 warga korban kebakaran Pool DAMRI di Kebon Kawung, Cicendo, Kota Bandung, kini menempati posko mandiri di kantor RW, musala, dan rumah saudara. Mereka menolak opsi relokasi dari pemerintah kota yang hanya menyasar sebagian warga.
Kebakaran sebelumnya menghanguskan 13 rumah warga di Gang Bengkel, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo. Warga sempat ditampung sementara di basement hotel. Dari titik itu, mereka mulai mencari tempat yang lebih layak dan tidak memisahkan tetangga satu sama lain.
Hanya 5 KK yang Masuk Kriteria Relokasi
Ketua RW 10 Heri Suheri mengatakan pemerintah kota menawarkan relokasi ke Sentra Wyataguna. Namun tidak semua warga bakal dipindahkan ke sana. Pemkot Bandung, katanya, hanya memfasilitasi warga dengan kategori desil 1 sampai 4.
Baca Juga: Lima Institusi Jalankan Program PINTAR di Cengkareng Barat untuk Dampingi Balita Stunting
"Jadi sama pemerintah katanya mau direlokasi ke beberapa tempat. Cuman kita dari warga itu tidak semua direlokasi, hanya beberapa KK aja yang masuk desil 1 sampai desil 4 itu mau dibawa ke rumah rehabilitas di Wyataguna yang jumlahnya cuma 5 KK," kata Heri.
Jumlah 5 KK itu jauh di bawah 91 jiwa yang tercatat terdampak. Selisih inilah yang membuat warga menolak skema tersebut. Mereka menilai pembagian berdasarkan kategori desil memecah komunitas yang selama ini tinggal dalam satu lingkungan RW.
Warga Minta Semua Terdampak Direlokasi Bersama
Heri menyampaikan warga menginginkan seluruh korban mendapat tempat yang sama, tanpa dibedakan kategori. Alasan utamanya agar bantuan tidak terpencar dan pendampingan tetap mudah dilakukan.
"Intinya warga enggak mau tercerai berai, pengennya di satu tempat. Kalau mau direlokasi, semua yang terdampak silakan, jangan ada yang tercerai berai. Supaya saya enggak mau nanti bantuannya ke sana kemari," ucapnya.
Penolakan ini bukan persoalan kecil. Relokasi yang memisahkan warga berisiko memutus akses mereka pada arus bantuan logistik yang selama ini disalurkan lewat posko bersama. Warga juga sudah menerima bantuan logistik yang dibagikan sendiri di posko mandiri.
Kondisi Warga Membaik Setelah Keluar dari Basement
Menurut Heri, suasana warga berubah setelah pindah dari penampungan basement hotel. Ia menyebut warga kini lebih tenang dan bisa saling menguatkan.
"Alhamdulillah, semenjak kita direlokasi, warga ini yang terdampak itu auranya beda udah agak gembira, udah bisa canda gurau, tidak seperti di tempat relokasi kemarin di basement hotel. Warga juga agak tegang pikirannya, bisa senang gitu lah, saling support," tuturnya.
Posko mandiri yang mereka bangun bukan tanpa risiko. Kantor RW dan musala tidak dirancang sebagai hunian jangka panjang, sehingga kebutuhan sanitasi dan ruang tidur tetap jadi persoalan yang harus dijawab.
Pemerintah Kota Diuji Soal Lahan dan Status Hunian
Persoalan korban kebakaran di Kota Bandung berulang kali berbenturan dengan status lahan. Pada kasus lain, Pemkot Bandung membatalkan perbaikan 13 rumah korban kebakaran Pool DAMRI karena lahannya bukan milik warga. Keputusan itu memperlihatkan bahwa bantuan perumahan tidak selalu bisa langsung diberikan meski korban sudah kehilangan tempat tinggal.
Kasus di Kebon Kawung juga menambah daftar kebakaran permukiman padat di Jawa Barat. Di Garut, 127 kebakaran rumah terjadi dalam enam bulan, dengan dugaan pemicu yang perlu ditelusuri lebih jauh. Beban penanganan korban pun menumpuk di daerah, mulai dari kebutuhan hunian sementara sampai pemulihan dokumen warga.
Sebelumnya, kebakaran Pool DAMRI Kebon Kawung menggusur 90 warga ke basement Hotel Arion Suites dan menghanguskan 10 bus. Data itu menjadi pembanding: jumlah warga yang mengungsi kini bertambah, sementara jumlah hunian pengganti yang disiapkan pemerintah baru menyentuh 5 KK.
Bagi warga Bandung, kasus ini menyangkut kejelasan status hunian setelah bencana. Tanpa kepastian, korban kebakaran cenderung bertahan di posko yang tidak memadai atau kembali ke lahan yang secara hukum bukan milik mereka.