Dadang Supriatna Lantik Pejabat Administrator Kabupaten Bandung, Camat Diminta Tak Diam di Belakang Meja
Bupati Bandung Dadang Supriatna melantik pejabat administrator di Soreang dan meminta camat aktif turun ke lapangan, bukan hanya bekerja dari balik meja.
Bupati Bandung Dadang Supriatna melantik sejumlah pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung pada Kamis (12/11/2026). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung M. Toha, Soreang. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan atau penghargaan atas perjalanan karier.
Dadang, yang akrab disapa KDS, meminta pejabat yang baru dilantik memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah. Ia menyebut jabatan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, organisasi, masyarakat, dan Allah SWT. Menurutnya, makin tinggi kepercayaan yang diberikan, makin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankan.
"Jangan hanya menunggu perintah, tetapi bangun inisiatif. Jangan hanya berorientasi pada satu bidang atau satu perangkat daerah, tetapi bangun kolaborasi."
Pesan itu ia sampaikan dengan penekanan khusus agar tidak ada ego sektoral di antara perangkat daerah. Ia menilai pejabat administrator punya posisi strategis dalam menggerakkan organisasi pemerintahan. Mereka tidak cukup menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi harus mampu menerjemahkan arahan pimpinan menjadi program dan tindakan nyata.
Baca Juga: DPRD Jabar Tak Turunkan Foto Gibran di Gedung Dewan, Buky Wibawa Sebut Itu Urusan Pribadi
Camat Jadi Sasaran Utama Arahan
Dari seluruh pejabat yang dilantik, camat mendapat instruksi paling spesifik. KDS meminta para camat menjalankan fungsi kewilayahan secara aktif dan meninggalkan pola kerja yang hanya bersandar pada laporan di atas kertas.
"Saya tidak menginginkan ada camat diam di belakang meja, tetapi terus lakukan pemantauan di lapangan sesuai dengan program-program yang telah kita jalankan bersama."
Permintaan itu sejalan dengan persoalan lapangan yang terus muncul di wilayah Bandung Raya. Penebangan 10 pohon di trotoar Jalan Martadinata, misalnya, sempat memicu permintaan sanksi bagi lurah dan camat karena pengawasan dianggap lemah, seperti diberitakan dalam artikel KDM Minta Sanksi untuk Lurah dan Camat Terkait Penebangan 10 Pohon di Trotoar Martadinata. Kasus itu memperlihatkan bahwa fungsi pemantauan kewilayahan menentukan cepat atau lambatnya persoalan warga ditangani.
Baca Juga: Lima Institusi Jalankan Program PINTAR di Cengkareng Barat untuk Dampingi Balita Stunting
Kinerja Birokrasi Jadi Sorotan Program Pembangunan
KDS menyebut tantangan pembangunan Kabupaten Bandung menuntut seluruh jajaran birokrasi bekerja lebih cepat, responsif, inovatif, dan akuntabel. Ia meminta pejabat yang dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami tugas dan fungsi, serta membangun koordinasi dengan seluruh jajaran. Keberhasilan pembangunan daerah, katanya, tidak bisa hanya bertumpu pada bupati dan wakil bupati.
Ia juga meminta para pejabat menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan jajaran, membangun komunikasi, mengambil keputusan secara tepat, dan menyelesaikan persoalan dengan cepat. Pelantikan ini menjadi momentum untuk membangun semangat, tanggung jawab, dan komitmen baru dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di Kabupaten Bandung.
Beban Kerja ASN Ikut Berubah
Penataan pejabat administrator berlangsung di tengah perubahan pola kerja aparatur di Jawa Barat. Setelah Lebaran, Pemprov Jabar menerapkan kebijakan work from anywhere bagi ASN dengan syarat pekerjaan tetap berjalan aktif, seperti tercatat dalam artikel Pemprov Jabar WFA Pasca Lebaran: Sekda Minta ASN Tetap Bekerja Aktif.
Bagi warga Kabupaten Bandung, susunan pejabat administrator menentukan siapa yang menangani urusan pelayanan langsung di kecamatan dan desa. Perubahan di tingkat camat dan perangkat daerah berdampak pada kecepatan pengurusan dokumen, penanganan aduan warga, dan respons terhadap masalah lingkungan di tingkat kewilayahan. Karena itu, instruksi agar camat turun ke lapangan menjadi bagian yang paling mudah diukur dampaknya oleh masyarakat.