Pemkot Bandung Batalkan Perbaikan 13 Rumah Korban Kebakaran Pool DAMRI karena Lahan Bukan Milik Warga
Pemkot Bandung membatalkan bantuan perbaikan 13 rumah korban kebakaran Pool DAMRI Kebon Kawung karena lahan bukan milik warga. Warga menolak relokasi dan bertahan di posko mandiri.
Warga yang kehilangan rumah dalam kebakaran Pool DAMRI Kebon Kawung, Cicendo, Kota Bandung, tidak akan mendapat bantuan perbaikan bangunan. Pemerintah Kota Bandung membatalkan rencana itu setelah pendataan menunjukkan lahan 13 rumah yang terbakar bukan milik warga yang tinggal di atasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi menyatakan lahan tersebut bukan aset warga setempat. Status itu yang membuat pemkot tidak bisa menyalurkan bantuan fisik.
"Itu kan dalam tanda kutip lahan-lahannya bukan lahan mereka. Jadi kita enggak bisa bantu juga untuk bangunan itu," kata Didi, Kamis (12/11/2026).
Didi menyebut pemkot sebenarnya sudah mengupayakan dana dari Baznas dan Bank bjb. Namun sumber dana itu tidak bisa dipakai karena persoalan status lahan tidak selesai. Menurutnya, bantuan itu akhirnya dibatalkan.
Bencana ini bukan yang pertama menimpa kawasan padat di Bandung. Sepanjang 2026, kebakaran permukiman berulang terjadi di Kabupaten Bandung dengan 88 kejadian kebakaran lahan hingga Juli 2026, sementara di Garut 127 kebakaran rumah tercatat dalam enam bulan. Pola yang sama muncul di kawasan padat: bangunan berdiri di lahan yang statusnya tidak jelas.
Kasus Kebon Kawung sendiri menghanguskan belasan rumah dan 10 bus. Sebanyak 91 warga Cicendo harus mengungsi ke basement Hotel Arion Suites, seperti kami laporkan dalam peristiwa kebakaran pool DAMRI yang menggusur 90 warga. Seorang remaja berusia 15 tahun sempat dievakuasi karena sesak napas.
Pemkot Bandung sudah menawarkan opsi relokasi dengan mengontrakkan rumah selama setahun. Warga menolak tawaran itu dan memilih mendirikan posko pengungsian mandiri di sekitar lokasi. Didi memastikan bantuan logistik tetap disalurkan untuk kebutuhan 91 warga selama di pengungsian.
Baca Juga: bank bjb Teken MoU dengan PT Garam, Buka Peluang Kelola Dana dan Transaksi BUMN
"Kita udah siapin mereka dikontrakkan setahun loh, tapi mereka menolak. Sekarang bikin posko mandiri, dan bantuannya Alhamdulillah aman," ujarnya.
Bagi warga Bandung, keputusan ini menandai satu hal yang sering terlewat dalam penanganan pascakebakaran: bantuan darurat dan bantuan pemulihan berdiri di dua dasar hukum berbeda. Logistik pengungsian bisa disalurkan tanpa syarat kepemilikan, tetapi dana rekonstruksi rumah menuntut bukti hak atas tanah. Tanpa dokumen itu, korban bisa bertahan di posko, tetapi tidak bisa membangun ulang.
Belum ada keterangan resmi soal status lahan 13 rumah tersebut, apakah milik Perum DAMRI, aset pemkot, atau pihak lain. Pemkot juga belum menyebut langkah lanjutan setelah pembatalan bantuan, termasuk kemungkinan verifikasi dokumen bagi warga yang mengaku punya dasar kepemilikan.