Pemprov Jabar Kumpulkan 27 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk Berantas Anak Tidak Sekolah
Pemprov Jabar menargetkan bebas anak tidak sekolah dan mengumpulkan 27 dinas pendidikan kabupaten/kota, dengan pembiayaan yang masih bergantung pada BOS dan APBN.
Kepala dinas pendidikan di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat kini memikul tugas baru. Mereka diarahkan menuntaskan persoalan anak tidak sekolah (ATS) di wilayah masing-masing, setelah pemerintah provinsi menetapkan target bebas ATS sebagai agenda prioritas.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memastikan pemerintah daerah menanggung hak pendidikan setiap anak, termasuk yang belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun lulus tapi tidak melanjutkan.
"Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah, baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan. Tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah," kata Herman di Bandung, Selasa (10/11).
Pemprov memosisikan diri sebagai fasilitator dan pendamping, sementara kabupaten dan kota dianggap lebih memahami kondisi warganya. Camat, perangkat desa, dan kelurahan diminta ikut bergerak di lapangan.
Anggaran jadi titik rawan
Di balik target itu, pembiayaan masih belum pasti. Herman berharap kementerian terkait menyalurkan dukungan lewat APBN. Jika tidak, Pemprov mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah, meski ia mengakui serapan dana tersebut belum maksimal.
"Ada atau tidak ada, the show must go on. Kita harus upayakan, tapi minimal untuk BOS-nya ada. Namun, serapannya hari ini belum optimal," ujarnya.
Temuan di lapangan juga tidak tunggal. Sebagian anak disebut tidak sekolah karena membantu orang tua bekerja atau berdagang. Dinas Pendidikan, relawan, pemerintah kecamatan, dan desa diminta mendatangi keluarga-keluarga itu untuk memberi pemahaman bahwa hak anak atas pendidikan tetap berlaku.
Baca Juga: KSPSI Usul UMP Jabar 2027 Rp4,1 Juta, Disnakertrans Sebut Pangandaran dan Banjar Terpaksa Ikut
Kaitan dengan pembangunan jalan dan bonus demografi
Bagi warga Bandung Raya dan Jawa Barat, target ini bersinggungan langsung dengan arah belanja daerah. Sebelumnya Pemprov menargetkan seluruh jalan provinsi mulus pada 2026 dan 90 persen pada tahun ini. Belanja infrastruktur seperti itu bersaing dengan kebutuhan pembiayaan pendidikan dasar, terutama saat serapan BOS belum optimal.
Persoalan ini juga menyangkut agenda yang lebih panjang. Herman menempatkan pengentasan ATS sebagai bekal menyiapkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Ia meminta dalam lima tahun ke depan tidak ada anak, remaja, maupun pemuda yang kehilangan kesempatan mengembangkan potensi karena tidak bersekolah.
Ia menegaskan kunci penanganannya ada pada kemauan semua pihak, bukan pada satu instansi saja. Provinsi mengambil peran koordinasi, kabupaten dan kota menjalankan penanganan di wilayahnya masing-masing.
Sasaran akhirnya adalah mengembalikan anak-anak tersebut ke jalur pendidikan formal, mulai SD, SMP, SMA, hingga Sekolah Rakyat. Jumlah pasti ATS per kabupaten dan kota belum disebutkan dalam rapat koordinasi tersebut, begitu pula tenggat capaian bebas ATS.
Sebagai pembanding, provinsi ini pernah menjalankan arahan serupa di sektor lain dengan melibatkan banyak daerah sekaligus, seperti saat kirab budaya 27 kota dan kabupaten digelar di Garut. Pola koordinasi lintas daerah itu yang kini dipakai untuk urusan pendidikan.
Yang paling terdampak bukan pejabat di kota provinsi, melainkan keluarga di desa dan kelurahan yang selama ini memilih menyekolahkan anak atau menariknya untuk bekerja. Keputusan mereka akan diuji oleh ketersediaan biaya, jarak ke sekolah, dan keyakinan bahwa pendidikan mengubah nasib.