Wali Kota Bandung Farhan Pastikan Pasokan BBM Aman, Imbau Warga Tenang
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pasokan BBM dan BBG di kota aman terkendali, mengikuti jaminan pemerintah pusat. Ia juga mengimbau warga tidak panic buying dan meminta infrastruktur distribusi di Jawa Barat optimal.
Pada Senin (30/3), Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG) di wilayah Kota Bandung tetap aman dan terkendali. Penegasan ini datang setelah pemerintah pusat memberikan jaminan bahwa harga BBM dan BBG bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.
"Secara umum kita masih dalam kondisi optimis. Suplai BBM dan BBG untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga terjaga. Jaminan dari Menteri Keuangan ini membuat kita semua lebih tenang, tidak perlu deg-degan," ungkap Farhan.
Imbauan Terhadap Panic Buying dan Infrastruktur Distribusi
Meski kondisi pasokan terjaga, Farhan mengingatkan seluruh daerah di Jawa Barat untuk memastikan infrastruktur distribusi BBM dalam kondisi optimal. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying, agar stok BBM dan BBG tetap terdistribusi merata.
"Kita harus meyakinkan masyarakat bahwa stok aman. Jangan sampai ada panic buying, baik BBM maupun BBG," imbaunya.
Rencana Strategi Energi Jangka Panjang Berbasis Lingkungan
Farhan juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait konversi energi dari BBM ke listrik di wilayah Kota Bandung. Namun, ia menambahkan bahwa Pemkot Bandung tengah aktif merumuskan strategi energi bersama pemerintah pusat, khususnya dalam pemanfaatan sampah menjadi energi listrik. Salah satu langkah konkret yang sedang diperhatikan adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di kawasan Bandung Raya. Selain lokasi yang sudah ada di Legok Nangka dan Sarimukti, kawasan eks TPA Jelekong juga didorong menjadi alternatif baru untuk mendukung kebutuhan energi regional.
"Kami akan koordinasi dengan pemerintah pusat. Ini penting untuk solusi jangka panjang, khususnya energi berbasis lingkungan," paparnya.
Kebijakan Fleksibel Kerja ASN Masih Menunggu Petunjuk Teknis
Selain isu energi dan pasokan BBM, Farhan juga menyinggung wacana penerapan sistem kerja fleksibel seperti work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung. Namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini petunjuk teknis yang jelas mengenai kebijakan ini masih dinantikan.
"Kita masih menunggu juklak dan juknis. Yang penting nanti adalah bagaimana mengukur efektivitas kerja ASN," tandasnya.