Dedi Mulyadi: Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat Tidak Akan Fokus di Bandung Saja
Gubernur Dedi Mulyadi tegaskan Provinsi Jawa Barat belum investor tunggal BRT Bandung Rp 1,3 triliun, utamakan pemerataan pembangunan infrastruktur merata ke seluruh wilayah.
Dedi Mulyadi Tegas: Jawa Barat Belum Berinvestasi Tunggal di Proyek BRT Bandung
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum akan menjadi investor tunggal dalam proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Pendirian ini disampaikan menyusul groundbreaking pembangunan infrastruktur BRT Bandung Raya dan penandatanganan kesepakatan sharing pendanaan Public Service Obligation (PSO) untuk Angkutan Massal Metropolitan Berbasis Jalan, yang berlangsung di Leuwipanjang, Kota Bandung, pada Rabu, 22 Juli lalu.
Nilai Investasi Proyek Capai Rp 1,3 Triliun
Proyek pembangunan BRT Bandung Raya menelan investasi sebesar Rp 1,3 triliun. Angka ini mencerminkan besarnya skala pembangunan infrastruktur transportasi berkelanjutan di kawasan metropolitan Bandung. Namun, investasi tersebut saat ini belum sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Enam Titik Api Melalap Lahan di Kaki Gunung Guntur Garut, Kendaraan Pemadam Tidak Bisa Menjangkau
Filosofi Pemerataan Pembangunan Jadi Prioritas
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kebijakan ini didasari oleh prinsip pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa anggaran pemerintah provinsi tidak bisa hanya ditujukan untuk satu kota.
"Oh, kenapa investornya bukan Gubernur Jawa Barat? Karena anggaran Jawa Barat bukan hanya untuk Kota Bandung, tetapi untuk wilayah se-Provinsi Jawa Barat," tegas Dedi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa masyarakat di daerah lain juga memiliki kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mendesak. Contoh konkretnya adalah masyarakat Garut yang juga membutuhkan jalan dan infrastruktur transportasi yang layak.
Baca Juga: Kerugian Negara Rp237 Miliar dari 445 Debitur Fiktif BTN di Karawang, Tiga Tersangka Ditahan
"Nanti kalau terfokus semuanya di Kota Bandung, nanti orang Garut tidak kebagian jalan," katanya.
Strategi Pembagian Anggaran yang Berkeadilan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih pendekatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Kebijakan ini berarti setiap wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, mendapatkan alokasi pembangunan yang proporsional.
Poin-poin utama strategi ini meliputi:
- Pembagian anggaran secara adil untuk seluruh daerah di Jawa Barat
- Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di berbagai wilayah
- Penghindaran konsentrasi pembangunan di satu kota saja
- Penyeimbangan perkembangan antar wilayah
Peluang Investasi Provinsi di Masa Depan
Meskipun saat ini belum menjadi investor tunggal, Dedi Mulyadi membuka peluang bahwa pada masa mendatang, setelah kebutuhan pembangunan dasar di berbagai daerah terpenuhi, Provinsi Jawa Barat dapat mengambil peran sebagai investor utama dalam proyek transportasi serupa.
"Ke depan, setelah itu terbangun semuanya, bisa jadi nanti Provinsi Jawa Barat adalah investor tunggal," terang Dedi.
Implikasi bagi Masyarakat Jawa Barat
Kebijakan pemerataan pembangunan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil. Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak ada wilayah yang terpinggirkan dari kemajuan infrastruktur transportasi.
Proyek BRT Bandung Raya tetap berjalan dengan skema pendanaan sharing antara pemerintah pusat dan daerah, sembari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memastikan pembangunan di wilayah lain tidak terabaikan.