Wali Kota Bandung Farhan Perluas Kerja Posyandu ke Enam Layanan Dasar, Target Zero New Stunting
Pemkot Bandung mengubah posyandu jadi pintu masuk enam layanan dasar, dari kesehatan sampai trantiblinmas, dengan target zero new stunting dan penurunan prevalensi.
Warga Kota Bandung yang selama ini mengenal posyandu sebagai tempat menimbang balita akan menerima layanan lebih luas. Pemerintah Kota Bandung mengubah posyandu menjadi pintu masuk enam standar pelayanan minimal (SPM) yang mencakup kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat, infrastruktur atau pekerjaan umum, dan trantiblinmas.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut perubahan ini sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri bersama Ketua Tim Pembina Posyandu Nasional. Posyandu tidak lagi berhenti pada penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan anak.
"Posyandu enam SPM sekarang itu melibatkan bidang kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat, infrastruktur atau pekerjaan umum, dan trantiblinmas," kata Farhan di Bandung, Rabu (4/11).
Farhan menuturkan, posyandu didorong menjadi garda terdepan yang mengintegrasikan layanan publik lintas sektor sampai ke tingkat pemukiman. Lewat cara itu, akses kesejahteraan warga didekatkan tanpa harus berpindah-pindah meja layanan.
Baca Juga: Pengeluaran Riil Warga RI Naik Rp 566 Ribu jadi Rp 13,37 Juta, IPM 2026 Sentuh 76,69
Dua target penanganan stunting
Transformasi ini dipakai sebagai instrumen utama mempercepat penanganan stunting di Kota Bandung. Pemkot memasang dua sasaran pokok, yakni nihil kasus baru dan penurunan angka prevalensi secara berkelanjutan.
Farhan menegaskan komitmen zero new stunting sebagai tugas yang harus dipastikan tercapai. Penurunan prevalensi, menurut dia, tidak bisa dikerjakan lewat kegiatan sesaat karena butuh pendekatan sistemik dan konsisten dalam jangka panjang.
Baca Juga: ITB Teken MoU dengan Singapore Management University di QS Summit Asia Pacific 2026
"Sedangkan untuk zero new stunting itu kita mulai dari penanganan mereka sejak mau menikah, kemudian hamil, sampai melahirkan," katanya.
Pengawasan kesehatan karena itu dimulai sejak fase prakonsepsi, berlanjut selama kehamilan, hingga masa pemeliharaan setelah kelahiran. Rantai pengawasan ini yang akan dijalankan lewat posyandu di tiap pemukiman.
Beban kerja baru di tingkat RW
Perluasan mandat ini menambah beban kader posyandu di lapangan. Mereka tidak hanya mencatat pertumbuhan anak, tetapi juga menjadi penghubung urusan pendidikan, sosial, perumahan, infrastruktur, dan ketenteraman warga di lingkungannya.
Bagi warga Bandung, perubahan ini berpotensi memangkas jarak tempuh untuk mengurus layanan dasar. Keluhan soal rumah tidak layak, anak putus sekolah, atau persoalan keamanan lingkungan bisa disalurkan lewat forum posyandu yang selama ini sudah rutin dihadiri ibu-ibu dan balita.
Konsep enam SPM sendiri bukan hal baru di Jawa Barat. Sebelumnya, isu tata ruang dan ruang terbuka hijau di Kota Bandung juga sempat disorot sebagai persoalan layanan dasar yang mendesak, seperti tergambar dalam liputan Ancaman Bandung Tenggelam: Seruan Dedi Mulyadi untuk RTH dan Tata Ruang 2024.
Pekerjaan rumah yang belum selesai
Persoalan biaya hidup masih membayangi upaya perbaikan gizi keluarga di Bandung. Inflasi kota pada Oktober sempat tercatat 0,08 persen akibat lonjakan harga cabai dan tomat yang dipicu hama patek serta kemarau, seperti dilaporkan dalam Hama Patek dan Kemarau Bikin Cabai-Tomat Makin Mahal, Inflasi Bandung Oktober 0,08 Persen.
Harga bahan pangan yang naik menyentuh langsung dapur keluarga yang menjadi sasaran intervensi stunting. Posyandu kini dituntut tidak hanya mencatat angka pertumbuhan, tetapi juga menyambungkan warga dengan bantuan sosial dan program pangan yang tersedia di tingkat kota. Pemkot belum merinci berapa posyandu yang sudah menerapkan format enam SPM ini dan bagaimana pembagian tugas antar-dinas di lapangan.