Pengeluaran Riil Warga RI Naik Rp 566 Ribu jadi Rp 13,37 Juta, IPM 2026 Sentuh 76,69
Pengeluaran riil per kapita warga Indonesia naik Rp 566.000 jadi Rp 13,37 juta per tahun pada 2026. IPM naik ke 76,69 dengan umur harapan hidup 74,68 tahun.
Kenaikan pengeluaran riil per kapita Rp 566.000 pada 2026 tidak otomatis membuat daya beli warga Jawa Barat terasa lebih longgar. Angka itu setara tambahan sekitar Rp 47.000 per bulan bagi setiap orang, sementara harga kebutuhan pokok bergerak lebih cepat di sejumlah daerah.
Badan Pusat Statistik mencatat pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp 13.368.000 pada 2026. Jika dibagi 12 bulan, nilainya sekitar Rp 1.114.000 per bulan. Angka ini dipakai sebagai komponen penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bukan sebagai patokan pendapatan atau upah.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edy Mahmud, menyampaikan angka tersebut dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, pengeluaran riil per kapita penduduk Indonesia yang disesuaikan memakai purchasing power parity (P3) berada di kisaran Rp 13,37 juta per tahun.
Baca Juga: ITB Teken MoU dengan Singapore Management University di QS Summit Asia Pacific 2026
"Angka tersebut meningkat sebesar Rp 566.000 dibandingkan tahun 2025," kata Edy.
IPM 2026 Naik 0,69 Poin
IPM Indonesia 2026 mencapai 76,69 atau masuk kategori tinggi. Nilai itu naik 0,69 poin dari 2025 yang sebesar 75,90. BPS menyebut IPM Indonesia meningkat konsisten sejak 2020.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pemasar Obat Keras Jaringan Kopo di Jogja, 487.500 Butir Disita dari Subang
Kenaikan itu ditopang empat indikator. Umur harapan hidup saat lahir naik 0,21 tahun menjadi 74,68 tahun. Harapan lama sekolah naik 0,04 tahun, rata-rata lama sekolah naik 0,09 tahun, dan pengeluaran riil per kapita naik Rp 566.000.
"Penduduk Indonesia usia 7 tahun diperkirakan akan menempuh pendidikan hingga 13,34 tahun atau setara kuliah tahun kedua," ujar Edy.
Untuk rata-rata lama sekolah, penduduk usia 25 tahun ke atas tercatat 9,6 tahun atau setara kelas 3 SMP. Angka ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi daerah yang angka partisipasi sekolah menengahnya masih tertinggal.
Sebaran Wilayah dan Posisi Jabar
Sebanyak 30 dari 38 provinsi sudah mencapai IPM kategori tinggi. Lima provinsi masuk kategori sangat tinggi, yaitu Jakarta (85,88), DI Yogyakarta (83,43), Kepulauan Riau (81,12), Kalimantan Timur (80,09), dan Bali (80,03). Empat provinsi berubah status, dengan Bali dan Kalimantan Timur naik ke kategori sangat tinggi, serta Nusa Tenggara Timur dan Papua Selatan naik dari sedang ke tinggi.
Dua provinsi masih berada di kategori sedang dan satu provinsi di kategori rendah. BPS tidak merinci posisi Jawa Barat dalam paparan tersebut, sehingga pembaca di Bandung Raya perlu merujuk tabel IPM provinsi untuk melihat apakah Jabar bertahan di kategori tinggi atau bergerak mendekati batas.
Komponen pengeluaran riil menjadi penting karena menyangkut kemampuan rumah tangga membiayai kebutuhan dasar. Untuk wilayah dengan biaya hidup tinggi seperti Bandung dan sekitarnya, kenaikan sekitar Rp 47.000 per bulan per orang mudah tergerus oleh kenaikan harga pangan dan transportasi.
Sebagai perbandingan dasar, angka ini hanya salah satu dari tiga penyusun IPM, sehingga perubahan kecil pada pengeluaran tidak serta merta menggeser status pembangunan manusia sebuah daerah. Pemerintah daerah yang ingin membaca dampaknya perlu melihat data pengeluaran rumah tangga per kelompok, bukan hanya agregat nasional.
Badan Pusat Statistik dan pemerintah kota sebelumnya menyiapkan kebijakan berbasis data, seperti yang kami laporkan dalam Bandung Siapkan Kebijakan Akurat Melalui Sensus Ekonomi 2026. Sensus itu akan menyediakan potret usaha dan pengeluaran yang lebih rinci di tingkat lokal.
Untuk konteks lain, pembangunan manusia juga bergantung pada sektor yang menopang pendapatan warga. Di Cianjur, misalnya, sektor pariwisata sempat menghadapi tekanan kunjungan seperti terlihat pada laporan soal wisata Cianjur yang menanti lonjakan pengunjung libur panjang. Pendapatan sektor ini ikut menentukan daya beli rumah tangga di sekitarnya.
Angka pengeluaran riil tahun ini juga menjadi pembanding bagi bencana yang mengganggu ekonomi warga. Laporan kami soal penanganan banjir Cirebon oleh BPBD memperlihatkan bagaimana kerugian akibat bencana bisa memperlambat pemulihan ekonomi rumah tangga.
BPS menyerahkan angka ini sebagai bahan perencanaan. Pembaca di Jawa Barat bisa memakainya untuk memeriksa apakah kenaikan pengeluaran riil sejalan dengan kenaikan biaya hidup di kota masing-masing, terutama saat data harga pangan daerah dirilis.