Tak Ada Presiden dari Sunda Sejak 1945, Jawabannya Ada di Filosofi Mangga Tipayun dan Perang Bubat
Sejak 1945 belum ada orang Sunda yang jadi presiden. Filosofi mangga tipayun, jejak Perang Bubat, dan konsep Tri Tangtu menjelaskan pilihan menahan diri itu.
Jawa Barat selalu menjadi lumbung suara terbesar dalam setiap pemilihan umum. Namun sejak 1945 belum ada satu pun orang Sunda yang menduduki kursi presiden. Pertanyaan soal kekosongan itu muncul berulang di ruang diskusi, dari warung kopi di Lembang sampai seminar kampus di Jatinangor.
Penjelasan yang paling sering dipakai adalah soal strategi politik yang lemah. Padahal rekam jejak orang Sunda di panggung nasional tidak bisa dibilang tipis. Ir. H. Djuanda Kartawidjaja, kelahiran Tasikmalaya, memimpin Kabinet Karya dari 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Dari masa jabatannya lahir Deklarasi Djuanda yang menyatukan laut antarpulau menjadi satu kedaulatan negara kepulauan.
Jejak lain datang dari Jenderal TNI (Purn.) Umar Wirahadikusumah, putra Situraja, Kabupaten Sumedang. Ia menjabat Wakil Presiden mendampingi Soeharto pada 1983 sampai 1988. Dua nama ini cukup untuk membantah anggapan bahwa orang Sunda tidak mampu memegang posisi puncak.
Baca Juga: FK Unjani Periksa Hb dan Tinja Siswa MIS Amanah Ma'mun Cililin untuk Deteksi Kecacingan
Mangga tipayun dan pilihan mengalah
Salah satu kunci penjelasannya ada pada kebiasaan sehari-hari orang Sunda. Frasa mangga tipayun yang berarti silakan duluan bukan cuma sopan santun di meja makan. Dalam politik, ungkapan itu menjadi sikap menahan diri untuk tidak merebut posisi terdepan.
Kajian Rudi Sirojudin Abas dalam esainya soal mengapa orang Sunda sulit jadi presiden menyebut politik dipahami sebagai alat menjaga keharmonisan, bukan arena rebutan kekuasaan. Pencapaian jabatan tertinggi dinilai tidak sepadan kalau harus dibayar dengan perpecahan warga.
Sikap mengalah itu punya akar sejarah panjang. Ada peristiwa sebelumnya yang membentuk cara pandang ini, yakni Perang Bubat pada 1357. Pembantaian rombongan Kerajaan Sunda di Lapangan Bubat setelah ambisi Gajah Mada mempolitisasi pernikahan Dyah Pitaloka Citraresmi dengan Hayam Wuruk meninggalkan pelajaran soal harga diri yang tidak bisa ditukar dengan jabatan. Pembacaan atas warisan budaya semacam ini juga pernah kami ulas dalam tulisan tentang jejak sastra Sunda dari tradisi lisan ke sastra modern.
Tri Tangtu dan kekuasaan yang dibagi
Konsep ketatanegaraan Sunda membagi kekuasaan ke dalam tiga poros, yaitu Prabu, Rama, dan Resi. Prabu memegang pemerintahan dan keadilan hukum. Rama mewakili suara masyarakat. Resi menjaga moral dan arah spiritual bangsa.
Ketiganya berjalan seiring tanpa ada yang menindas yang lain. Penelitian Rangga Saptya Mohamad Permana pada 2015 serta kajian Hasan Mustapa dan rekan-rekannya pada 2024 menguraikan pembagian peran ini. Dalam pola pikir itu, satu penguasa tunggal yang absolut tidak punya tempat.
Pola kepemimpinan kolektif serupa juga hidup dalam pengelolaan alam di kampung-kampung adat Kasepuhan di Kabupaten Bandung Barat dan Sukabumi. Warga di sana memutuskan urusan hutan dan lahan lewat musyawarah, tidak menunggu perintah satu orang. Pembahasan soal keterkaitan warga dengan alam ini pernah kami angkat dalam artikel mengapa hutan penting.
Silih asah, silih asih, silih asuh
Prinsip silih asah, silih asih, dan silih asuh menempatkan pemimpin sebagai fasilitator, bukan penguasa yang serba tahu. Riset Mulyani dan Chyntia Ika Ratnapuri pada 2018 menyebut kepemimpinan Sunda berpijak pada kasih sayang, bukan dominasi fisik atau paksaan jabatan.
Dalam praktiknya, pemimpin diminta mencerdaskan warganya, menyayangi dengan tulus, dan mengayomi seperti orang tua merawat keluarga. Bukan sosok yang minta dilayani atau ditakuti.
Pandangan ini berujung pada pilihan sadar untuk mundur selangkah ketika ambisi pribadi berisiko merusak keutuhan bersama. Kekuasaan dipahami sebagai lingkaran yang saling menghidupi, bukan piramida dengan satu raja di puncaknya.
Di tingkat desa di Bandung Barat, logika itu masih terlihat. Musyawarah di balai desa soal pembangunan jalan tani atau penyaluran bantuan kerap berjalan tanpa adu dominasi. Yang diutamakan hasil yang bisa dinikmati bersama, bukan siapa yang paling menonjol. Prinsip sabilulungan atau gotong royong dan tekad hirup tingtrim atau hidup damai menjadi pegangan warganya.
Kepala daerah yang menjabat juga tetap terikat pada aturan pembagian wewenang dengan DPRD dan tokoh masyarakat. Tidak ada satu pihak yang bisa memutuskan sendirian. Praktik semacam ini yang membuat wacana soal satu penguasa tunggal terasa asing bagi banyak warga Sunda.
Ketiadaan presiden dari etnis Sunda selama 80 tahun lebih karena itu bukan kekosongan yang perlu diratapi. Ia lebih tepat dibaca sebagai cara berbeda memaknai kekuasaan, yang diukur dari seberapa luas manfaat yang dirasakan warga, bukan dari besar kecilnya jabatan yang dipegang.