Asep Surya Atmaja Buka Pelantikan PCNU Kabupaten Bekasi dan Janji Teken UHC Prioritas
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menghadiri pelantikan PCNU Kabupaten Bekasi dan menjanjikan segera menandatangani UHC Prioritas agar warga sakit cukup pakai BPJS aktif tanpa KTP
Warga Kabupaten Bekasi yang sakit tanpa membawa KTP akan segera bisa berobat asal punya kartu BPJS aktif. Janji itu disampaikan Bupati Bekasi dr. H. Asep Surya Atmaja saat menghadiri pelantikan dan Musyawarah Kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi di Hotel Antero Jababeka, Minggu (1/11/2026).
Kebijakan itu diberi nama UHC Prioritas. Asep menyebut penandatanganannya akan segera dilakukan. Menurutnya, syarat administrasi tidak boleh menghalangi orang Bekasi mendapat penanganan medis.
"Ke depan, insyaallah saya akan menandatangani UHC Prioritas. Jadi, apabila ada masyarakat Kabupaten Bekasi yang sakit, tidak harus membawa KTP. Yang penting orang Bekasi langsung mempunyai kartu BPJS aktif," jelasnya.
Kemudahan ini menyentuh langsung urusan warga sehari-hari di daerah yang terus berubah. Asep menyebut jumlah penduduk Kabupaten Bekasi naik dari sekitar 3,1 juta jiwa menjadi kurang lebih 3,5 juta jiwa. Tambahan sekitar 400 ribu orang itu datang bersama arus investasi, industrialisasi, dan mobilitas penduduk dari berbagai daerah dan negara.
Baca Juga: Otoritas Spanyol Identifikasi 66 dari 69 Korban Tewas Kecelakaan Kereta Cepat di Urda
Pertambahan penduduk membuat layanan publik, termasuk kesehatan, harus menyesuaikan beban kerja. Di sisi lain, Asep menilai keragaman warga yang semakin tinggi menuntut keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan ketahanan sosial. Ia menempatkan NU sebagai penjaga nilai moral dan spiritual di tengah arus modernisasi tersebut.
"Kabupaten Bekasi sangat membutuhkan peran Nahdlatul Ulama sebagai benteng moral, spiritual, dan sosial di tengah pesatnya arus modernisasi," ungkapnya.
Perubahan struktur organisasi juga terjadi di tubuh pemerintah daerah. Asep Surya Atmaja kini menjabat Bupati Bekasi definitif. Pelantikannya sempat diwarnai seruan sinergi demi pelayanan publik, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan Bekasi mengajak plt. bupati membangun daerah secara kolektif. Baca juga liputan kami soal Asep Surya Atmaja dilantik jadi Bupati Bekasi definitif.
Baca Juga: Polresta Cirebon Sita 10 Kg Ganja dari Rumah Penyimpanan, Dua Pengedar Dijerat Pasal 114
Pesantren dan Keterampilan Diminta Berjalan Seiring
Selain kesehatan, Asep meminta PCNU memperkuat sumber daya manusia lewat pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan di lingkungan NU. Menurutnya, generasi muda lokal harus punya kapasitas untuk ikut masuk ke pasar kerja kawasan industri yang tumbuh di sekitar mereka.
Ia menegaskan pendidikan akhlak dan pendidikan keterampilan tidak boleh dipisah. Penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan profesional dinilai sama pentingnya dengan pembinaan karakter. Asep juga mendorong NU menggarap pemberdayaan ekonomi umat lewat kewirausahaan, penguatan usaha mikro dan kecil, serta pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat setempat.
Ketua PCNU Kabupaten Bekasi KH Enjuk Marjuki menyebut pelantikan pengurus bukan sekadar prosesi ikrar jabatan. Baginya, jabatan itu meneruskan perjuangan para ulama dalam menjaga agama dan membimbing umat.
"Pelantikan ini bukan hanya sekadar ikrar, tetapi merupakan sambung sanad perjuangan PCNU Kabupaten Bekasi dalam rangka menjalankan tiga tugas utama, yaitu Himayatud Din, Himayatul Ummah, dan Himayatud Daulah," tegasnya.
Tiga prinsip itu mencakup menjaga agama, membimbing umat, serta ikut merawat kehidupan berbangsa dan bernegara. Enjuk berharap kepengurusan baru memperluas pembinaan umat dan membangun komunikasi dengan pemerintah serta elemen masyarakat lain.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi keagamaan di Bekasi bukan hal baru. Pada peringatan HUT ke-76 Satpol PP dan ke-64 Satlinmas 2026, Trantibumlinmas disebut sebagai pilar pembangunan Kabupaten Bekasi, penanda bahwa urusan ketertiban dan pelayanan tidak hanya bergantung pada satu institusi. Konteks serupa muncul dalam Rakorda PSI Kabupaten Bekasi yang membahas soliditas dan kepemimpinan baru untuk periode 2026–2031.
Bagi warga, dua hal dari pertemuan di Jababeka ini yang paling mudah diukur: syarat berobat tanpa KTP dan kesiapan lulusan lokal menembus lapangan kerja di kawasan industri. Keduanya baru berupa rencana dan arahan. Belum ada jadwal resmi penandatanganan UHC Prioritas maupun rincian cakupan penerimanya.