Pintuberita.com — Portal Berita Bandung Raya & Jawa Barat

154 Kepala Desa Bekasi Dilantik, Zaenal Abidin Minta Layanan Desa Tak Lagi Pilih Kasih ke Pendukung

Jabar · Oleh ·

Sebanyak 154 kepala desa se-Kabupaten Bekasi dilantik, Ketua Umum AOB Zaenal Abidin meminta mereka melayani semua warga tanpa membedakan pilihan politik di Pilkades.

154 Kepala Desa Bekasi Dilantik, Zaenal Abidin Minta Layanan Desa Tak Lagi Pilih Kasih ke Pendukung

Pelantikan 154 kepala desa terpilih se-Kabupaten Bekasi menandai babak baru bagi warga desa yang selama ini mengurus surat, mengajukan bantuan, dan menagih janji pembangunan di tingkat paling dekat dengan rumah mereka. Ketua Umum Aliansi Ormas Bekasi (AOB) H. Zaenal Abidin meminta para kepala desa baru tidak membedakan warga berdasarkan pilihan politik di Pilkades 2026.

Zaenal menilai pelantikan bukan sekadar seremonial pergantian pejabat. Menurutnya, jabatan kepala desa adalah amanah dari masyarakat yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, dan kebijaksanaan.

"Selamat dan sukses kepada 154 kepala desa terpilih se-Kabupaten Bekasi yang telah dilantik. Semoga amanah yang diberikan masyarakat dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kebijaksanaan," ujar Zaenal.

Ia menegaskan kepala desa kini menjadi pemimpin bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Perbedaan pilihan saat Pilkades disebutnya sebagai dinamika demokrasi yang harus dihormati, bukan alasan untuk menutup pintu layanan.

Baca Juga: H. Yusuf Ace Terima Jabatan Kepala Desa Sukaresmi Bekasi untuk Periode 2026-2034

Sikap itu menyentuh persoalan yang kerap dikeluhkan warga desa: pengurusan administrasi dan usulan bantuan yang bergantung pada kedekatan dengan perangkat desa. Zaenal berharap kepala desa membuka komunikasi, membangun budaya musyawarah, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk melahirkan solusi.

Anggaran Desa dan Pengawasan Warga

Desa mengelola anggaran yang besar setiap tahun, mulai dari Dana Desa hingga Alokasi Dana Desa. Besaran Dana Desa per desa ditentukan pusat berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis. Karena itu, kualitas kepemimpinan di 154 desa itu langsung menentukan apakah dana tersebut berujung pada jalan, air bersih, atau bantuan sosial yang benar-benar sampai ke warga.

Baca Juga: H. Bao Umbara Dilantik untuk Periode Ketiga, Janji Rangkul Warga Karangsari yang Tak Memilihnya

Zaenal meminta para kepala desa menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Pembangunan tidak boleh hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan kehidupan sosial. Warga berpenghasilan rendah, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas disebutnya perlu perhatian lebih.

"Seorang kepala desa adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat. Rangkul semua elemen, hormati perbedaan, dengarkan aspirasi warga, dan jadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama," tegasnya.

Sebagai organisasi yang menaungi sejumlah ormas di Kabupaten Bekasi, AOB menyatakan siap mendorong kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, tokoh agama, pemuda, dan pelaku usaha. Zaenal menilai setiap elemen punya kontribusi yang bisa memperkuat desa.

Dorongan transparansi ini bukan hal baru di Bekasi. Sebelumnya, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban BPD di tingkat desa juga mendapat sorotan publik soal akuntabilitas pengelolaan anggaran, seperti tergambar dalam artikel Transparansi LKPJ BPD Kabupaten Bekasi: Sorotan Publik untuk Akuntabilitas Desa.

AOB juga menempatkan persatuan pasca-Pilkades sebagai prioritas. Seruan serupa pernah disampaikan pengurus partai di Bekasi yang mengajak warga merawat toleransi sosial dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam laporan Momen Iduladha: Ketua DPD PSI Bekasi Ajak Rawat Toleransi Sosial.

Zaenal juga meminta warga memberi dukungan konstruktif tanpa melepas peran kritis. Menurutnya, pengawasan warga dan dukungan terhadap kepala desa bisa berjalan beriringan agar pembangunan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Bagi warga desa, yang paling dinanti minggu ini bukan isi pidato pelantikan, melainkan perubahan di meja pelayanan: urusan cepat selesai, usulan warga dijawab, dan program desa bisa dicek siapa saja.