Polres Cianjur Kerahkan 600 Personel Kawal Pilkades Digital Pertama di 47 Desa
Sebanyak 600 personel Polres Cianjur dikerahkan mengamankan Pilkades digital pertama di 47 desa pada 8 November, dengan 160 calon dan dua titik rawan.
Warga di 47 desa Kabupaten Cianjur harus menahan diri dari kampanye mulai 5 November 2026. Masa tenang Pilkades serentak digital berlangsung tiga hari, 5 sampai 7 November, sebelum pemungutan suara pada Sabtu, 8 November 2026. Di hari yang sama, ratusan personel keamanan dikerahkan dengan tugas menjaga agar warga bisa memilih tanpa tekanan.
Apel gelar pasukan Operasi Pamong Anjur digelar Kamis (5/11) di halaman Mapolres Cianjur. Sebanyak 600 personel disiagakan, ditambah bantuan dari Satuan Brimob Polda Jawa Barat. Pasukan bantuan itu akan disebar ke polsek yang wilayahnya menggelar Pilkades.
Kontestasi di 23 kecamatan
Pilkades kali ini mempertemukan 160 calon kepala desa yang tersebar di 23 kecamatan. Jumlah itu berarti rata-rata lebih dari tiga calon bertarung di setiap desa. Persaingan yang rapat di tingkat desa biasanya ikut mendorong naiknya intensitas konflik antarpendukung, terutama di jam-jam terakhir sebelum pemungutan suara.
Baca Juga: Camat Ciampel Siapkan PATEN 18 November dan Kawal Anggaran Irigasi BBWS untuk Petani Karawang
Bagi warga Cianjur, pengamanan ini menyangkut hal yang paling dekat: siapa yang akan mengurus anggaran desa, layanan administrasi, dan program bantuan di kampung mereka selama beberapa tahun ke depan. Kepala desa terpilih juga yang menandatangani penggunaan dana desa, sehingga sengketa hasil pemilihan bisa berdampak langsung pada layanan sehari-hari.
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian mengatakan apel gelar pasukan digelar untuk memastikan seluruh rangkaian Pilkades berjalan aman dan tertib. Ia menyebut Pilkades digital serentak baru pertama kali dilaksanakan di Cianjur sehingga butuh kesiapan khusus, baik dari sisi teknologi maupun personel pengamanan.
Persiapan teknis yang disiapkan mencakup sarana dan prasarana, cadangan listrik, baterai, serta perlengkapan pendukung lain. Semua itu untuk mengantisipasi gangguan yang bisa muncul saat pemungutan suara. Di desa-desa dengan pasokan listrik tidak stabil, cadangan daya menjadi syarat agar perangkat pemungutan tidak mati di tengah proses.
Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Jadwalkan Tanam Sentra Buah Akhir November 2026 di Tiap Desa
Dua titik dipetakan rawan
Kapolres Cianjur Ajun Komisaris Besar Beddy Suwendi menyatakan pihaknya sudah melakukan simulasi pengamanan tempat pemungutan suara sebelum hari-H. Simulasi itu agar personel memahami langkah yang harus diambil saat bertugas di TPS. Polres juga menyebut ada dua titik yang masuk kategori rawan, tanpa merinci lokasinya. Seluruh wilayah, menurut Beddy, telah dipetakan.
"Simulasi ini untuk diketahui seluruh masyarakat pada saat hari pemungutan nanti. Personel kami juga harus tahu apa saja yang harus dilakukan saat melaksanakan pengamanan TPS," kata Beddy.
"Jangan ada yang memprovokasi dan jangan terprovokasi dengan berita-berita yang tidak benar," ujarnya.
Pola pengamanan serupa sudah beberapa kali dipakai jajaran kepolisian di Jawa Barat saat menghadapi keramaian besar. Saat mengamankan konvoi bobotoh menjelang laga Persib, Polres Cimahi menyiagakan 300 personel, seperti tercatat dalam laporan 300 personel Polres Cimahi amankan konvoi bobotoh jelang laga Persib. Di Cirebon Kota, pengamanan malam Natal 2025 juga melibatkan ratusan personel, dan penempatan pasukan di titik-titik keramaian menjadi cara yang sama untuk mencegah gesekan.
Ancaman lain datang dari cuaca. Musim hujan kerap membuat akses ke desa terputus, seperti yang diantisipasi Polres Ciamis dengan menyiagakan 450 personel untuk longsor dan banjir. Pembelajaran itu relevan bagi Cianjur yang wilayahnya banyak berbukit. Jika akses ke TPS terganggu, distribusi logistik dan kehadiran pemilih bisa terhambat, dan cadangan listrik di tiap TPS menjadi penentu apakah pemungutan tetap bisa jalan.
Yang perlu diawasi warga bukan hanya ketertiban di TPS. Sistem digital membuat hasil hitung bisa diketahui lebih cepat, tetapi juga memunculkan pertanyaan soal keandalan perangkat dan kejelasan prosedur jika terjadi galat. Warga desa berhak mendapat penjelasan soal itu sebelum 8 November, bukan setelah perselisihan muncul.