Wamensos Apresiasi Garut dan Kudus Percepat Sekolah Rakyat Permanen
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengapresiasi langkah Garut dan Kudus dalam percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen, serta membahas tantangan dan sinergi pusat-daerah.
Pada Rabu, 29 April 2026, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menerima audiensi dua delegasi terpisah dari Dinas Sosial Kabupaten Garut dan Perwakilan DPRD Kudus di Kantor Kementerian Sosial. Dalam pertemuan ini, ia mengapresiasi langkah kedua daerah dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Permanen, program prioritas pemerintah pusat yang bertujuan memutus transmisi kemiskinan.
Pengertian dan Tujuan Program Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat adalah program strategis pemerintah yang difokuskan untuk memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, khususnya desil 1 dan 2 DTSEN (Data Terpadu Sosial Kependudukan). Agus Jabo menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menjadi pusat pendidikan unggul, dengan fasilitas lengkap seperti asrama, ruang kelas, dapur, perpustakaan, dan tempat ibadah.
Selain fasilitas yang memadai, pembangunan Sekolah Rakyat Permanen juga memiliki syarat teknis yang ketat. Menurut Wamensos, lahan yang digunakan harus minimal 6,8 hektare dan milik pemerintah, serta terletak di kawasan tidak rawan bencana dengan kontur lahan yang sesuai untuk kegiatan belajar mengajar. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen pada tahun 2026.
"Saya senang karena Kudus dan Garut berinisiatif mempercepat program Sekolah Rakyat. Ini bagian dari upaya memutus transmisi kemiskinan," ujar Agus Jabo selama pertemuan.
Tantangan yang Dihadapi Kedua Daerah
Kedua daerah yang menjadi fokus audiensi memiliki tantangan yang berbeda, namun sama-sama berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat Permanen:
- Kabupaten Kudus: Perwakilan DPRD Kudus Valerie menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 6.000 Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya. Data lapangan menunjukkan bahwa angka ini disebabkan oleh berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Kendala utama yang dihadapi Kudus adalah keterbatasan lahan yang memenuhi syarat teknis untuk pembangunan Sekolah Rakyat Permanen. Selain itu, Kudus juga sering dilanda bencana banjir dan longsor, sehingga daerah ini mengusulkan penguatan program Kampung Siaga Bencana (KSB) dengan menambahkan fasilitas bufferstock dan dapur umum di tingkat desa.
- Kabupaten Garut: Kepala Dinas Sosial Garut Marlinda menginformasikan bahwa daerahnya sudah memiliki Sekolah Rakyat rintisan dengan 75 siswa yang terbagi menjadi 4 rombongan belajar. Meskipun demikian, Garut juga menghadapi kendala lahan yang sama seperti Kudus, sehingga belum dapat mewujudkan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen. Selain itu, Garut juga mengusulkan program Kampung Siaga Bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
Hasil Diskusi dan Rekomendasi Selama Audiensi
Selain pembahasan tentang Sekolah Rakyat, pertemuan ini juga membahas penguatan kesiapsiagaan bencana di kedua daerah. Agus Jabo mendorong pemerintah daerah untuk segera mengusulkan pembentukan KSB, dengan meminta agar usulan tersebut diajukan terlebih dahulu ke bupati sebagai langkah awal. Ia juga menegaskan bahwa Kemensos memiliki skema bantuan sosial adaptif untuk bencana, yang mencakup tahapan pra-bencana, tanggap darurat, dan pemulihan jangka panjang.
Selain itu, Wamensos juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program ini. Ia mengingatkan bahwa jika daerah mengalami kendala yang tidak dapat diatasi secara lokal, mereka harus segera koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau provinsi. Jika masalah masih belum terpecahkan, daerah dapat mengajukan bantuan langsung ke Kemensos untuk mencari solusi bersama.
"Kalau daerah mengalami kendala, segera koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau provinsi. Jika masih tidak sanggup, naikkan ke Kemensos agar kita cari solusi bersama," tegas Agus Jabo saat menutup pertemuan.
Foto dokumentasi suasana audiensi di Kantor Kementerian Sosial diambil oleh Biro Humas/Adam dan dapat diakses melalui tautan yang terlampir.