Polres Subang Gerebek Gudang di Pagaden Barat, Buruh Harian SW Dijerat 5 Tahun Penjara karena Mengoplos Pupuk Subsidi
Satreskrim Polres Subang menggerebek gudang pengoplos pupuk subsidi di Pagaden Barat dan menangkap buruh harian SW yang mengubah urea pink jadi NPK putih.
Petani di Subang menanggung risiko paling besar dari praktik pengoplosan pupuk bersubsidi. Pupuk urea pink milik pemerintah diubah warna dan dikemas ulang sebagai NPK nonsubsidi, lalu dijual dengan harga pasar yang lebih tinggi. Rantai distribusinya diputus Satreskrim Polres Subang lewat penggerebekan sebuah gudang di Kampung Rendeng Dawu, Desa Margahayu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang.
Polisi menangkap seorang tersangka berinisial SW, 46 tahun. Ia warga Desa Margahayu dan sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas. Gudang itu terindikasi menjadi pusat produksi dan pengoplosan pupuk bersubsidi ilegal.
Modus pencampuran dan pengemasan ulang
Wakapolres Subang, Komisaris Pajri Anbiya, menjelaskan cara kerja tersangka. SW membeli pupuk urea bersubsidi pemerintah yang identik berwarna pink, lalu mengolahnya agar tampak seperti pupuk nonsubsidi.
"Tersangka membeli pupuk urea bersubsidi yang berwarna pink, kemudian mengolahnya dengan cara mencampurkan bahan kimia campuran hingga tampilan warnanya menjadi berwarna putih," ujar Pajri Anbiya dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Setelah warnanya berubah, pupuk hasil olahan dikemas ulang dalam karung pupuk NPK nonsubsidi. Dari situ tersangka menjualnya dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi. Dalam praktiknya, empat kuintal urea bersubsidi dicampur dengan satu kuintal NPK nonsubsidi, ditambah bahan kimia tertentu, lalu dimasukkan ke karung ukuran 50 kg untuk didistribusikan.
Bahan kimia yang tidak diketahui petani
Yang membuat praktik ini penting bagi warga tani Subang adalah komposisinya. Perbandingan 4 banding 1 itu berarti kadar hara pada pupuk hasil olahan tidak lagi sesuai takaran yang dibeli petani. Bahan kimia tambahan yang dipakai untuk memutihkan warna juga tidak dijelaskan jenis dan dosisnya. Petani membayar harga pupuk nonsubsidi untuk isi yang sebagian berasal dari pupuk bersubsidi.
Subang termasuk salah satu lumbung padi di Jawa Barat, sehingga peredaran pupuk oplosan menyentuh langsung biaya produksi petani di Kecamatan Pagaden Barat dan sekitarnya. Persoalan pupuk bersubsidi bukan hal baru di daerah ini. Pengawasan distribusi menjadi titik lemah yang berulang, termasuk pada kasus dugaan tambang ilegal di Subang yang membuat masyarakat menunggu keberanian Kang Dedi Mulyadi menertibkan aktivitas ekonomi ilegal di wilayahnya.
Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. SW kini mendekam di sel tahanan Mapolres Subang.
Jerat pasal dan ancaman hukuman
Penyidik menjerat SW dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 1 sub e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Lapisan kedua, Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya penjara paling lama 5 tahun.
Penindakan terhadap pupuk oplosan bukan satu-satunya kasus peredaran barang ilegal yang menyasar warga Jawa Barat. Sebelumnya, polisi menangkap pemasar jaringan obat ilegal di Jogja dengan 487.500 butir disita dari Subang. Pola yang muncul sama, barang bersubsidi atau berizin diedarkan lewat jalur yang tidak terkontrol.
Bagi petani, dampak penggerebekan ini bergantung pada seberapa cepat pasokan pupuk bersubsidi kembali normal di tingkat pengecer. Kebutuhan pupuk mengikuti musim tanam, bukan jadwal penyidikan. Selama stok di pengecer langka, harga di pasar bebas yang jadi rujukan, dan itu yang menentukan untung rugi petani pada musim berikutnya.