Pengunduran Diri Gibran Belum Sah di MPR, Disdik Jabar Tahan Arahan Copot Foto di SMA dan SMK
Disdik Jabar menahan arahan soal pencopotan foto Wapres Gibran di SMA, SMK, dan SLB karena keputusan resmi MPR belum keluar. MPR punya waktu 60 hari.
Kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat belum punya dasar tertulis untuk mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari dinding sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memilih menahan arahan, karena surat pengunduran diri Gibran yang diserahkan ke MPR RI pada Kamis (12/11/2026) belum diputuskan lembaga itu.
Kepala Disdik Jawa Barat Purwanto menyebut pihaknya masih menunggu keputusan resmi MPR sebelum memberi instruksi ke sekolah negeri maupun swasta. Ia juga menyatakan belum ada imbauan dari pemerintah pusat soal pencopotan foto tersebut.
"Kami kan baru tahu Wakil Presiden mengundurkan diri dari televisi. Kemudian apakah itu sudah menjadi kekuatan hukum atau belum, MPR-nya juga belum sidang," kata Purwanto.
Purwanto menyarankan para kepala sekolah menunggu keputusan lembaga yang berwenang menerima pengunduran diri wakil presiden. Menurutnya, langkah itu lebih arif daripada bergerak lebih dulu.
Baca Juga: Politeknik STTT Bandung Wisuda 301 Mahasiswa, 85 Persen Lulusan Sudah Kerja di Industri Tekstil
Sikap serupa datang dari DPRD Jawa Barat. Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna meminta semua pihak, termasuk alat kelengkapan dewan, menghormati proses yang masih berjalan di MPR. Ia tidak melarang pencopotan, tetapi menilai aksi semacam itu inisiatif pribadi, bukan kebijakan institusi.
"Saya kira kita tunggu aja sampai resmi mundur gitu. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang menurunkan foto wakil presiden, itu menurut saya tindakan pribadi ya, jadi bukan institusi," kata Buky.
Penantian ini punya batas waktu. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan lembaganya punya 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk mendapatkan wakil presiden definitif, sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Pimpinan MPR tengah merapatkan surat pengunduran diri tersebut.
Baca Juga: Pemandian Tjihampelas, Kolam Renang Pertama di Indonesia, Kini Rata Jadi Lokasi Rusunami
Ruang Kelas yang Menunggu Kepastian
Bagi siswa SMA dan SMK di Bandung Raya, foto wakil presiden biasanya menempel di ruang guru, lobi, atau papan informasi sekolah bersama foto presiden. Foto itu bagian dari atribut resmi, bukan dekorasi bebas. Karena itu, pencopotan tanpa dasar keputusan MPR bisa membuat sekolah salah langkah secara administratif.
Kasus ini bukan yang pertama menyeret atribut kepresidenan ke ruang publik. DPRD Jawa Barat sebelumnya memilih tidak menurunkan foto Gibran di Gedung Dewan dengan alasan serupa, bahwa itu urusan pribadi masing-masing pihak.
Di tingkat partai, dinamika politiknya bergerak lebih cepat. Sejumlah anggota Golkar menyerahkan berkas usulan pemberhentian Wapres Gibran ke DPR, dan Atalia Praratya ikut meneken usulan itu.
Sementara itu, Disdik Jabar punya pekerjaan lain yang lebih mendesak di ruang kelas. Pemprov Jabar baru mengumpulkan 27 dinas pendidikan kabupaten dan kota untuk menekan angka anak tidak sekolah, persoalan yang jauh lebih dekat ke siswa daripada urusan foto di dinding.
Purwanto menegaskan Disdik Jabar belum menerima instruksi apa pun soal foto Gibran dan akan mengikuti perkembangan dari pemerintah. Sampai keputusan MPR keluar, sekolah di Jabar cukup menunggu.
"Belum ada juga imbauan dari pusat, dari pemerintah. Kalau sekiranya nanti sudah resmi diputuskan oleh MPR, diterima, kita lihat perkembangannya," ujarnya.