Atalia Praratya Ikut Teken Usulan HMP Pemberhentian Wapres Gibran, 11 Anggota Golkar Serahkan Berkas ke DPR
Sebelas anggota Fraksi Golkar DPR menandatangani usulan HMP untuk proses pemberhentian Wapres Gibran, salah satunya Atalia Praratya dari dapil Jawa Barat.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menyerahkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11/2026). Sebelas di antaranya berasal dari Fraksi Partai Golkar, dan satu nama yang tercantum adalah anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat, Atalia Praratya.
Nama Atalia masuk dalam dokumen pengajuan bersama Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ahmad Irawan, Robert Joppy Kardinal, Abraham Sridjaja, Umbu Rudi Kabunang, Hetifah Sjaifudian, Bambang Patijaya, Andika Satya, Erik Hermawan, dan Karmila Sari. Atalia sebelumnya menjabat Ketua TP PKK Jawa Barat sebelum masuk ke Senayan.
Alasan di Balik Usulan
Pelaksana Tugas Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Daniel Mutaqien, membenarkan adanya 11 anggota fraksinya yang menandatangani usulan itu. Menurut dia, pengajuan HMP berpijak pada dua pertimbangan, yaitu kepastian hukum dan aspirasi masyarakat yang mempertanyakan legitimasi jabatan Gibran.
Baca Juga: Suhari Menang Praperadilan Usai 8 Tahun Berstatus Tersangka, Minta Polda Metro Jaya Terbitkan SP3
"Langkah penyerahan berkas ini kami dorong agar DPR RI dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya dalam menguji serta memproses opsi pemberhentian Wakil Presiden, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945," kata Daniel.
Daniel menyebut para pengusul menilai perlu ada kepastian hukum soal status kepemimpinan nasional. Pertimbangannya mencakup putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Bukan Jalan Pintas Menuju Pemberhentian
Usulan ini tidak otomatis mencabut jabatan Gibran. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa DPR baru bisa mengusulkan pemberhentian jika presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, berbuat tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Baca Juga: Warga Sukaraja Ronda Malam Diserang Geng Motor, Dua Tersangka Terancam 7 Tahun 6 Bulan Penjara
DPR juga tidak bisa langsung memutus. DPR harus lebih dulu meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran tersebut. Kalau MK membenarkan, usulan diteruskan ke MPR untuk diputuskan lewat sidang paripurna.
Artinya, penyerahan berkas kemarin hanya pintu masuk. Proses politik dan konstitusionalnya masih panjang, dan belum ada satu pun tahapan yang tuntas.
Apa Artinya bagi Warga Jabar
Atalia bukan nama baru bagi pembaca di Jawa Barat. Perannya sebagai legislator dari dapil Jabar membuat langkahnya menandatangani usulan ini mudah dibaca publik di daerah pemilihannya, termasuk kalangan muda yang selama ini mengikuti perdebatan soal legitimasi wakil presiden di media sosial.
Posisi Golkar di Jabar sendiri sedang dalam fase transisi. Musda XI DPD Golkar Jabar dibuka dengan Ace Hasan Syadzily mundur dari kursi ketua, sementara Idrus Marham meneguhkan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Dinamika itu menjadi latar yang perlu diketahui ketika membaca sikap sebelas anggotanya di Senayan.
Sebelumnya, Wapres Gibran juga sempat meninjau banjir Karawang dan meminta kesehatan warga diprioritaskan. Agenda kunjungan kerja seperti itu kini berjalan berdampingan dengan tekanan politik dari DPR.
Dari 120 anggota yang mengusulkan HMP, 11 di antaranya berasal dari satu fraksi yang sama. Angka itu menunjukkan bahwa dorongan terhadap proses ini datang dari banyak fraksi, bukan hanya satu partai. Bagi pembaca muda yang mengikuti politik nasional dari layar ponsel, tahapan berikutnya ada di MK, dan itu yang menentukan apakah usulan ini berlanjut atau berhenti.