Pansus 19 DPRD Bandung Kunci Raperda PUG pada Data Terpilah Tiap OPD
Pansus 19 DPRD Kota Bandung menuntut data terpilah jenis kelamin di tiap OPD jadi dasar Raperda Pengarusutamaan Gender agar program tepat sasaran
Pansus 19 DPRD Kota Bandung menempatkan ketersediaan data terpilah jenis kelamin di setiap organisasi perangkat daerah sebagai syarat utama dalam penyusunan Raperda Pengarusutamaan Gender. Tanpa data itu, program pembangunan dinilai berisiko tidak menyentuh kelompok sasaran yang sebenarnya.
Pembahasan berlangsung bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tim penyusun naskah akademik. Keduanya mendalami substansi rancangan, mulai dari landasan hukum sampai kesiapan pelaksana di lapangan.
Anggota Pansus 19, Asep Sudrajat, menilai regulasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen yang rapi di atas kertas. Menurutnya, setiap ketentuan mesti punya tujuan jelas, dasar hukum kuat, dan mekanisme yang bisa dijalankan.
Baca Juga: Ban Motor Curian Pecah di Beber Cirebon, Satu Pelaku Curanmor Ditangkap Warga dan Satu Buron
"Jangan sampai kita membentuk regulasi yang secara konsep baik, tetapi sulit diterapkan karena mekanisme, kewenangan, atau dukungan pelaksanaannya belum dirumuskan secara memadai."
Ia juga meminta evaluasi terhadap regulasi yang sudah berjalan dijadikan bahan pembanding. Data, kewenangan, dan ukuran keberhasilan harus ditetapkan sejak awal agar hasilnya bisa diuji di kemudian hari.
Koordinasi lintas OPD jadi sorotan
Selain data, Pansus 19 membahas pembagian tugas antarperangkat daerah. Mekanisme koordinasi, indikator keberhasilan, dan sistem evaluasi perlu dirumuskan supaya kebijakan tidak menambah beban birokrasi yang tidak perlu.
Baca Juga: Yamaha Ride to Reunion Vol.2 di Dieng Pertemukan 2 Kloter Pengendara dari Cirebon dan Yogyakarta
Pembahasan serupa muncul di Pansus 20 DPRD Bandung yang membedah Raperda Rusun dan menyoroti kewajiban 20 persen unit untuk warga berpenghasilan rendah. Dua pansus itu sama-sama menuntut angka dan indikator yang bisa diperiksa, bukan hanya pasal yang berbunyi bagus.
Naskah akademik juga ditelaah agar Raperda PUG punya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Pansus tidak ingin aturan baru bertabrakan atau tumpang tindih dengan peraturan yang sudah berlaku.
Sisa pekerjaan rumah di kota
Bagi warga Bandung, pengarusutamaan gender menyangkut layanan harian. Wali Kota Bandung Farhan memperluas kerja Posyandu ke enam layanan dasar dengan target zero new stunting, dan perluasan itu butuh data warga yang rapi per kelompok. Rincian perluasan tersebut pernah diberitakan dalam laporan soal enam layanan dasar Posyandu dan target zero new stunting.
Tuntutan yang sama muncul di lingkungan DPRD. Setelah Lebaran, PKS DPRD Kota Bandung menaruh perhatian pada konsolidasi dan integritas anggota dewan, seperti tergambar dalam artikel soal konsolidasi dan integritas PKS DPRD Kota Bandung setelah Lebaran.
Pansus 19 berharap Raperda PUG menjadi pijakan hukum sekaligus pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah. Tolok ukurnya bukan lahirnya perda, melainkan perubahan pada kualitas pelayanan publik dan pemerataan hasil pembangunan.