Dari 862 Ribu Pekerja Rentan di Kabupaten Bandung, 680 Ribu Belum Punya Jaminan Sosial
Pemkab Bandung mencatat 862 ribu pekerja rentan, baru 182.651 jiwa terlindungi jaminan sosial. Sisa 680 ribu diminta ditutup lewat CSR perusahaan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta perusahaan di Kabupaten Bandung mengalokasikan dana corporate social responsibility untuk menutup celah perlindungan pekerja rentan. Data pemerintah daerah mencatat 862 ribu pekerja rentan, sementara yang sudah mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan baru 182.651 jiwa. Artinya, sekitar 680 ribu pekerja masih berjalan tanpa perlindungan.
Angka itu dibuka langsung oleh Dadang dalam keterangan di Kabupaten Bandung, Selasa (10/11). Ia menyebut kemampuan anggaran daerah tidak cukup untuk mengejar sisa pekerja yang belum terdaftar. Karena itu ia membuka jalur kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat.
Selisih antara total pekerja rentan dan penerima manfaat menjadi persoalan pokok. Dengan 182.651 jiwa yang sudah dilindungi, pemerintah daerah baru menjangkau sekitar seperlima dari populasi pekerja rentan yang tercatat dalam basis data. Sisa 680 ribu orang itulah yang kini dibagi bebannya ke perusahaan.
Baca Juga: Polda Jabar Beri Helm Bertulisan 'Saya Tuli' dan SIM Gratis ke Ratusan Driver Ojol Disabilitas
"Berdasarkan database ada sekitar 862 ribu pekerja rentan. Pemkab Bandung sendiri sudah memberikan jaminan perlindungan kepada 182 ribu lebih jiwa. Sisa yang belum ter-cover ini harus kita gotong royongkan bersama."
Kelompok yang jadi sasaran bukan pekerja formal dengan slip gaji bulanan. Mereka adalah buruh tani, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, dan pekerja informal lain yang rentan kecelakaan kerja sekaligus kehilangan penghasilan. Untuk kelompok ini, satu kecelakaan saja bisa langsung menghapus pendapatan rumah tangga.
Dadang meminta perusahaan memetakan pekerja rentan di sekitar lokasi usaha, dengan radius 200 meter, 500 meter, hingga satu kilometer. Menurutnya, perusahaan tidak bisa beroperasi tanpa dukungan warga di sekitarnya, sehingga alokasi CSR sebaiknya diarahkan ke lingkungan terdekat.
"Perusahaan tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat sekitar. Saya harap perusahaan yang ada bisa mengalokasikan CSR-nya untuk menyasar masyarakat rentan di radius sekitarnya, baik 200 meter, 500 meter, hingga 1 kilometer."
Agar bantuan tidak salah sasaran, Pemkab Bandung meluncurkan SIGEMPAR sebagai sarana pendataan dan koordinasi perlindungan pekerja rentan. Aplikasi ini dipakai memperbarui data penerima sekaligus membantu perusahaan menentukan calon penerima manfaat CSR. Koordinasinya melibatkan pemerintah desa, badan usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Persoalan data sebenarnya bukan hal baru di Kabupaten Bandung. Pemkab sebelumnya juga mengejar target pendataan lain di sektor pertanahan, seperti yang tergambar dalam upaya BPN Kabupaten Bandung mengejar 40 ribu sertifikat tanah pada 2026. Pola yang sama terlihat: kapasitas anggaran daerah terbatas, sementara jumlah warga yang butuh layanan jauh lebih besar.
Beban anggaran daerah juga terbaca dari pos belanja lain. Pemkab Bandung harus menyiapkan 20 infrastruktur pengendali banjir karena wilayahnya rawan banjir, seperti tercatat dalam laporan Kabupaten Bandung rawan banjir dan pemkab menyiapkan 20 infrastruktur pengendali. Kebutuhan fiskal yang menumpuk di banyak sektor membuat skema berbagi beban dengan swasta jadi pilihan yang diambil pemerintah daerah.
Bagi pembaca di Bandung Raya, angka 680 ribu ini menggambarkan ukuran pasar kerja informal di sekitar mereka. Sebagian dari buruh tani, pedagang, dan pengemudi ojek itu bekerja di kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung dan kabupaten lain, sehingga mobilitas pekerjanya melintasi batas administratif. Perlindungan yang hanya bergantung pada satu daerah akan sulit menutup celah ini.
Dadang menegaskan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar administrasi. Manfaatnya baru terasa ketika pekerja menghadapi kecelakaan kerja atau musibah yang mengganggu ekonomi rumah tangga. Ia juga meminta perusahaan tidak berhenti pada keuntungan usaha, tetapi ikut merangkul warga di sekitarnya.
"Jangan jumawa, tetapi harus bisa merangkul semua elemen. Perusahaan harus maju dan menguntungkan, namun lingkungan masyarakat sekitarnya juga harus sejahtera dan terlindungi."
Yang belum jelas dari skema ini adalah besaran alokasi CSR yang diminta dan tenggat pendataan lewat SIGEMPAR. Pemerintah daerah belum menyebut angka target perusahaan mana pun yang sudah menyatakan kesediaan. Tanpa keduanya, sisa 680 ribu pekerja rentan masih bergantung pada kesepakatan yang belum berangka.