Oknum Dosen UPI Jadi Tersangka, Negara Dirugikan Rp25,98 Miliar di Proyek Gedung Rp52,48 Miliar

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menahan seorang oknum dosen berinisial BK setelah penyidik menemukan kerugian keuangan negara dalam pembangunan gedung Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) di Universitas Pendidikan Indonesia. Kerugian yang dihitung dari audit inspektorat jenderal mencapai Rp25.982.542.357,20, angka yang setara hampir separuh nilai kontrak akhir proyek.

BK berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama DWR, Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta, sejak 29 Juli 2026. Keduanya kini menjalani penahanan di tempat berbeda, dan perbedaan itu ikut memengaruhi jalannya pemeriksaan.

Nilai kontrak membengkak lewat addendum

Pekerjaan CWP-03 dibiayai pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nilai kontrak awal tercatat Rp47.165.742.000 dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender, berakhir 30 Desember 2024, berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani BK dan DWR.

Baca Juga: Koalisi Jawa Barat untuk Palestina Gelar Long March 15 November, Ribuan Massa Diperkirakan Turun di Bandung

Dalam perjalanannya, addendum pekerjaan tambah kurang mengubah nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000. Masa pelaksanaan ikut diperpanjang menjadi 231 hari kalender, atau sampai 20 Januari 2025. Kenaikan nilai kontrak itu tidak diikuti dengan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan.

Dokumen jaminan diduga tidak sah

Penyidik menduga DWR memakai sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu. Dokumen itu meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.

Baca Juga: Haryanto Jadikan PJU Prioritas Reses DPRD Kabupaten Bekasi

Di sisi lain, BK selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi keabsahan dokumen jaminan kepada pihak bank sebelum penandatanganan kontrak. Posisi itu yang membuat keduanya sama-sama masuk dalam perhitungan penyidik, meski peran masing-masing berbeda.

Kasi Penkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya menyatakan pekerjaan DWR mengalami deviasi minus sehingga tidak tuntas sesuai kontrak. Hasil pemeriksaan menunjukkan bobot kuantitas pekerjaan yang terpasang hanya 75,34 persen, sehingga ada kekurangan bobot 24,66 persen.

"Meskipun demikian, BK selaku PPK tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak kepada DWR, padahal progres fisik pekerjaan pada saat pembayaran tersebut baru mencapai 75,34%," tuturnya.

Selisih antara pembayaran penuh dan progres fisik itulah yang kemudian dihitung sebagai kerugian negara. Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026 menjadi dasar angka kerugian Rp25,98 miliar tersebut.

Jerat pasal dan status penahanan

Kedua tersangka dijerat Pasal 603 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik juga menyiapkan Pasal Subsider 604 dengan rangkaian pasal yang sama.

BK ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung. DWR saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika karena menjalani proses hukum dalam perkara lain, sehingga penyidik mesti mengatur jadwal pemeriksaan lintas wilayah.

Kasus ini menambah daftar perkara korupsi konstruksi yang ditangani Kejati Jabar dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, penyidik menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi jembatan senilai Rp9,84 miliar di Sukabumi, seperti diberitakan dalam laporan dua tersangka korupsi jembatan Sukabumi.

Pola yang muncul di sejumlah perkara itu serupa, yakni pembayaran yang tidak sejalan dengan progres pekerjaan. Di Indramayu, penetapan tersangka kasus tunjangan DPRD senilai Rp18 miliar sempat memunculkan persoalan stabilitas pemerintahan daerah, yang dibahas dalam artikel strategi Lucky Hakim jaga stabilitas pemerintahan Indramayu.

Bagi warga Jawa Barat, proyek CWP-03 dibiayai pinjaman luar negeri dan APBN, sehingga kerugian Rp25,98 miliar sepenuhnya beban publik. UPI sendiri merupakan kampus negeri yang menjadi tujuan banyak pelajar dari Bandung Raya dan sekitarnya, dan fasilitas yang dibangun dari proyek ini belum bisa dimanfaatkan secara penuh karena pekerjaan berhenti di 75,34 persen.

Perkara ini juga menjadi peringatan soal pengawasan dokumen jaminan dalam proyek yang memakai dana pinjaman. Penyidik belum menyampaikan apakah ada pihak lain yang akan diperiksa, dan status keduanya masih tersangka hingga proses hukum berjalan.