NasDem Kawal Lucky Hakim Sendirian di Indramayu Sambil Menunggu Status Hukum Syaefudin
Bupati Lucky Hakim memimpin Indramayu tanpa wakil bupati setelah Syaefudin terseret kasus korupsi tunjangan DPRD. NasDem mengaku menunggu kepastian hukum sebelum bicara soal pendamping.
Pemerintahan Kabupaten Indramayu berjalan tanpa wakil bupati sejak Syaefudin terseret kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD tahun anggaran 2022-2025. Bupati Lucky Hakim kini memikul sendiri roda pemerintahan, dan Partai NasDem memastikan akan mendampinginya sampai akhir masa jabatan.
Jaminan itu disampaikan Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu, Sri Wahyuni Utami Herman, di sela peringatan HUT ke-15 partai di Kantor DPD NasDem Indramayu, Jalan Raya Tegalurung, Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu, Rabu (11/11/2026). Menurut Sri, posisi Lucky Hakim sebagai kader partai yang diamanahi jabatan bupati membuat NasDem berkepentingan langsung menjaga jalannya pemerintahan.
"Tentunya, kami ingin terus mengawal apa yang dilakukan kader terbaik Partai NasDem yang saat ini diamanahi sebagai Bupati Indramayu."
Sri menuturkan, kondisi pemerintahan sekarang berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Ia menilai efisiensi anggaran saat ini jauh lebih ketat, sehingga pembanding kinerja harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
Soal wacana mencari wakil bupati pendamping, Sri mengaku hal itu memang berkembang di tengah masyarakat. Namun partai memilih menahan diri sampai proses hukum Syaefudin punya kepastian. Ia menyatakan NasDem tidak ingin menyusun rencana yang bertumpu pada status hukum yang belum jelas.
"Kami juga tidak ingin terlalu jauh mengembangkan wacana atau membuat rencana-rencana yang belum memiliki kepastian hukum."
Sikap menunggu itu bukan hal baru di Indramayu. Sebelumnya, Lucky Hakim sudah menegaskan kondisi politik daerah tetap terkendali meski Syaefudin berstatus tersangka, seperti kami laporkan dalam artikel tentang jaminan stabilitas politik Indramayu. Ia juga sempat memaparkan langkah menjaga stabilitas pemerintahan setelah dirinya sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tunjangan DPRD senilai Rp18 miliar, yang kami ulas dalam laporan soal strategi Lucky Hakim menghadapi status tersangka.
Baca Juga: Pansus 19 DPRD Bandung Kunci Raperda PUG pada Data Terpilah Tiap OPD
Kekosongan posisi wakil bupati berdampak langsung pada warga Kabupaten Indramayu, yang berjumlah lebih dari 1,8 juta jiwa dan tersebar di 31 kecamatan. Tanpa pendamping, pengambilan keputusan harian, penanganan bencana, hingga koordinasi lintas instansi bertumpu pada satu orang. Bagi pembaca di Bandung Raya dan Jawa Barat, kondisi ini menjadi ukuran bagaimana sebuah daerah menata pemerintahan ketika pimpinannya berhadapan dengan perkara hukum.
NasDem menyatakan tidak menarik dukungan dan berharap visi Indramayu Reang tetap tercapai. Partai juga menyebut telah menjalankan kegiatan sosial di tengah tekanan politik daerah, termasuk santunan anak yatim dan peresmian ambulans yang bisa dipakai warga lewat layanan hotline 08176494555. Langkah mendampingi keluarga korban kecelakaan di Pantura juga pernah ditempuh Lucky Hakim melalui jalur adopsi, seperti tercatat dalam liputan kami soal komitmen terhadap anak korban kecelakaan Pantura.
Yang belum terjawab justru soal waktu. Selama proses hukum Syaefudin berjalan, kursi wakil bupati tetap kosong dan NasDem tetap menunggu. Kepastian status hukum itulah yang kini menentukan arah pemerintahan Indramayu sampai 2029.