Keluarga Garda Terdepan, Legislator Dorong DPPK Jabar Gencarkan Edukasi Perlindungan Perempuan
Legislator dorong DPPK Jawa Barat masif edukasi perlindungan perempuan, libatkan keluarga dan masyarakat sebagai garda terdepan deteksi dini kekerasan.
Kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang dialami seorang perempuan berinisial YTR selama tiga tahun di Jawa Barat menjadi pengingat serius tentang pentingnya peran keluarga dalam perlindungan perempuan. Anggota DPRD Jawa Barat dari Komisi V, Siti Muntamah, mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPK) Provinsi Jawa Barat untuk lebih masif melakukan edukasi perlindungan perempuan, tidak hanya menyasar perempuan itu sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat.
Urgensi Edukasi Perlindungan Perempuan di Jawa Barat
Siti Muntamah menegaskan bahwa penguatan edukasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak dapat dibatasi hanya pada perempuan. Keluarga dan masyarakat harus memiliki pemahaman mengenai indikasi kekerasan terhadap perempuan sejak dini, sehingga mampu mendeteksi dan merespons berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan terdekat.
Baca Juga: 200 Warga Tasikmalaya Positif DBD Sepanjang 2026, Anak-Anak Jadi Kelompok Rentan
"Kami berharap DPPK lebih masif melakukan edukasi kepada seluruh perempuan di Jawa Barat, termasuk kepada keluarga dan masyarakat, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam," kata Siti Muntamah di Cimahi, Jumat.
Peran Strategis Perempuan sebagai Pelopor dan Pelapor
Menurut Siti, perempuan perlu didorong untuk menjadi pelopor sekaligus pelapor dalam penanganan kasus kekerasan. Keberanian untuk melapor menjadi langkah krusial agar negara dan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada korban.
Baca Juga: Ribuan Knalpot Bising Disita di Cianjur, Lebih dari 200 Kendaraan Masih Tak Bertuan
Edukasi tentang cara melaporkan dan hak-hak perempuan sebagai korban kekerasan perlu terus disosialisasikan secara aktif oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas perempuan.
Bukan Urusan Domestik, Tapi Tanggung Jawab Bersama
Siti Muntamah menekankan bahwa penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan domestik semata. Isu ini memerlukan kepedulian seluruh masyarakat serta respons cepat dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Hal ini mencakup penyediaan infrastruktur perlindungan, pelatihan bagi petugas kesehatan dan penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, serta pengembangan sistem rujukan yang efektif bagi korban.
"Kami mengajak seluruh perempuan untuk menjadi pelopor dan pelapor terhadap kasus-kasus seperti ini. Edukasi juga harus diberikan kepada keluarga agar berani melaporkan ketika melihat kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan atau ditemui oleh anggota keluarganya," jelas legislator tersebut.
Kesiapsiagaan Pemerintah dan Penyediaan Rumah Aman
Legislator Dapil kota Cimahi dan kabupaten Bandung ini juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam memberikan perlindungan, termasuk penyediaan rumah aman bagi perempuan yang menjadi korban atau berada dalam kondisi rentan.
Rumah aman menjadi salah satu bentuk perlindungan yang sangat dibutuhkan, karena tidak sedikit korban kekerasan yang tidak bisa melarikan diri dari situasi berbahaya karena keterbatasan akses terhadap tempat perlindungan.
"Yang terpenting adalah DPPK harus responsif, tanggap, dan langsung memberikan perlindungan, terutama melalui hadirnya rumah aman bagi perempuan-perempuan yang memang termasuk kelompok rentan," tegas Siti Muntamah.
Kasus YTR sebagai Pembelajaran Berharga
Kasus YTR yang mengalami penyekapan dan penganiayaan berat oleh kekasihnya selama tiga tahun diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan di Jawa Barat.
Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dalam hubungan yang terlihat normal di mata masyarakat, dan seringkali korban membutuhkan waktu lama untuk menyadari atau berani melapor.
Dukungan keluarga, akses terhadap layanan perlindungan, serta pemahaman hukum yang memadai menjadi kombinasi penting dalam upaya memberikan perlindungan menyeluruh bagi perempuan di Jawa Barat.
Langkah Konkret yang Diperlukan
Untuk memperkuat perlindungan perempuan di Jawa Barat, beberapa langkah strategis perlu dilakukan secara terintegrasi:
- Peningkatan kapasitas DPPK dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
- Pelatihan bagi keluarga untuk mengenali tanda-tanda kekerasan sejak dini
- Penguatan jaringan perlindungan rumah aman dan hotline pelaporan
- Kolaborasi multipihak antara pemerintah, LSM, dan komunitas perempuan
- Penyediaan akses hukum yang mudah bagi korban kekerasan