Kanwil Kemenhaj Jabar Pastikan PPIH Embarkasi Tetap 100 Persen Muslim, Petugas Non-Muslim Hanya di Imigrasi dan Dinkes
Kanwil Kemenhaj Jabar pastikan PPIH Embarkasi tetap 100 persen muslim, petugas non-muslim hanya di Imigrasi, Bea Cukai, dan Dinas Kesehatan.
Jemaah haji asal Jawa Barat yang berangkat dari Embarkasi Bekasi tetap dilayani petugas muslim di semua lini yang bersinggungan dengan ibadah. Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat memastikan komposisi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) embarkasi tidak berubah, meski wacana pelibatan lintas agama muncul di tingkat pusat.
Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat Boy Hari Novian menyebut petugas non-muslim selama ini sudah terlibat dalam pelayanan di embarkasi, terutama dari unsur Imigrasi, Bea Cukai, dan Dinas Kesehatan. Mereka bekerja sesuai bidang masing-masing dan tidak menangani aspek ibadah jemaah.
"Memang tidak ada masalah selama petugas tersebut melaksanakan tugas yang memang tidak berkaitan dengan ibadah dari jemaah," kata Boy di Bandung, Rabu (4/11/2026).
Pemisahan tugas itu yang menjadi pegangan Kanwil Jabar. Boy menegaskan PPIH Embarkasi tetap 100 persen muslim, sementara petugas dari luar Kementerian Haji dan Umrah bisa saja bukan muslim. Pernyataan itu sekaligus menjawab kekhawatiran sebagian calon jemaah soal siapa yang mendampingi mereka saat prosesi ibadah.
Baca Juga: 110 Bangunan Liar di Baleendah Dibongkar, 54 di Antaranya di Sempadan Irigasi Cirasea
Wacana pusat dan konteks Manado
Pernyataan Boy merespons gagasan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak yang mendorong pelibatan masyarakat lintas agama dalam pelayanan jemaah. Dahnil menyampaikannya di Manado, Sulawesi Utara, pada Jumat (30/10/2026), wilayah dengan mayoritas penduduk non-muslim.
Menurut Boy, pernyataan itu perlu dibaca sesuai konteks daerahnya. Kondisi demografis Sulawesi Utara membuat pasokan petugas pendukung operasional haji terbatas jika hanya mengandalkan satu kalangan.
Baca Juga: Yamaha Bawa GEAR ULTIMA Custom Bertema Kicau Mania ke Umi Kasum Cup VI di Jakarta
"Dalam situasi demikian, tenaga dari berbagai latar belakang agama dapat dilibatkan untuk mengisi kebutuhan pelayanan sesuai kompetensinya," katanya.
Di Jawa Barat, Boy menilai kebutuhan petugas dari lingkungan kementerian masih tercukupi oleh petugas muslim. Jabar memang punya basis jemaah besar, sehingga antrean calon petugas dari kalangan muslim jauh lebih panjang dibanding daerah dengan populasi muslim lebih kecil.
Yang perlu dipahami calon jemaah muda
Bagi pembaca muda yang tahun depan mendampingi orang tua berangkat haji, isu ini sebenarnya soal pembagian kerja, bukan soal ibadah. Petugas Imigrasi memeriksa dokumen, Bea Cukai mengurus barang bawaan, dan tenaga Dinas Kesehatan menangani pemeriksaan medis di embarkasi. Bimbingan ibadah, mulai dari ihram sampai tata cara wukuf, tetap dipegang pembimbing dari kementerian.
Kepastian komposisi petugas ini juga relevan dengan persiapan layanan haji yang sedang berjalan di daerah lain. Petugas asal Bekasi, misalnya, sedang mengukuhkan persiapan mereka untuk musim haji 2026 lewat kolaborasi lintas instansi. Skema serupa dipakai di Embarkasi Bekasi yang melayani jemaah Jabar.
Pekerjaan rumah lain yang lebih mendesak
Isu petugas ini muncul di tengah beban lain yang dihadapi calon jemaah Jabar. Antrean haji di provinsi ini termasuk yang terpanjang di Indonesia, dan sebagian warga mulai mencari jalur alternatif. Layanan umrah dan haji yang kini hadir langsung di Bandung disebut sebagai jalan tengah bagi mereka yang tidak mau menunggu puluhan tahun, seperti tergambar dalam liputan soal perluasan layanan Uhud Tour di Bandung.
Di sisi regulasi, persiapan keberangkatan juga bersinggungan dengan kebijakan pendidikan yang baru saja diumumkan Disdik Jabar. Aturan murid SMA-SMK tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027/2028 membuat keluarga perlu menghitung ulang jadwal, terutama bila keberangkatan haji bertepatan dengan tahun sekolah anak.
Boy tidak menyebut jumlah pasti petugas non-muslim yang terlibat di Embarkasi Jabar. Ia hanya memastikan pembagiannya terbatas pada fungsi administratif dan medis, bukan pembimbingan manasik.