Gubernur Jabar Minta Tak Ada Pungli di Perlintasan Kereta Api, Larang Ormas-Preman Kuasai
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta tak ada pungli di perlintasan kereta api, larang ormas dan preman kuasai aset umum, serta usulkan pembangunan flyover untuk mengatasi persoalan.
Konteks Kunjungan Gubernur Jabar ke RSUD Kota Bekasi
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan sapaan akrab KDM, menekankan larangan terhadap aktivitas pungli dan penguasaan perlintasan kereta api oleh pihak tidak berhak saat mengunjungi korban kecelakaan maut kereta di RSUD Kota Bekasi pada Rabu, 29 April. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi korban dan menanggapi masalah keamanan di perlintasan kereta api yang menjadi latar belakang kecelakaan tersebut.
Permintaan KDM untuk Menghapus Pungli dan Penguasaan Aset Umum
Dalam kesempatan kunjungan, KDM menyampaikan secara tegas bahwa aset umum seperti perlintasan kereta api tidak boleh dikuasai oleh ormas atau preman untuk kepentingan pribadi.
"Tidak boleh lagi ada ormas atau premanisme yang menguasai aset-aset umum untuk kepentingan pribadi,"
kata KDM kepada awak media dan pihak berwenang yang hadir.
Ia menegaskan bahwa penguasaan perlintasan kereta api oleh pihak tidak bertanggung jawab tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan aktivitas ilegal di lokasi tersebut. KDM juga memerintahkan Pemerintah Kota Bekasi untuk menindaklanjuti permintaan ini, memastikan tidak ada lagi aktivitas pungli atau penguasaan perlintasan kereta api di wilayah kota tersebut.
Solusi Jangka Panjang dan Langkah Sementara
Menurut KDM, solusi terbaik untuk mengatasi masalah perlintasan kereta api yang rawan kecelakaan dan penguasaan oleh pihak tidak bertanggung jawab adalah pembangunan flyover di lokasi penyeberangan.
"Kalau flyover dibangun, persoalan ini selesai. Tapi sebelum itu, pengamanan harus dipasang sekarang juga,"
ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan flyover akan menghilangkan kebutuhan untuk penyeberangan kereta api sebidang, yang seringkali menjadi titik rawan kecelakaan dan target penguasaan oleh pihak tidak berhak. Selain itu, ia menegaskan bahwa langkah sementara seperti pemasangan pengamanan dan penertiban harus segera dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan sebelum pembangunan flyover selesai.
Komitmen KAI untuk Menutup Perlintasan Ilegal
Tak hanya Gubernur Jabar, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin juga menegaskan komitmennya untuk menutup perlintasan kereta api sebidang yang tidak memenuhi standar keselamatan, termasuk yang dibuat oleh ormas. Ia menyampaikan pernyataan ini dalam konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur pada hari yang sama dengan kunjungan KDM.
Bobby menegaskan bahwa setiap perlintasan kereta api yang tidak memenuhi syarat keselamatan akan ditutup segera, tanpa memandang pihak yang membuatnya.
"Ormas seperti yang saya sampaikan tadi, selama itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjamin keselamatan, maka kami harus menutup,"
kata Bobby.
Ia juga menegaskan bahwa KAI tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum untuk menindaklanjuti perlintasan ilegal yang dibuat oleh ormas atau pihak lain. "Apakah menutup itu dengan jalur hukum, maka kami akan tutup," tegasnya.
Penertiban Bersama Antara KAI dan Kemenhub
Saat ini, KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tengah melakukan penertiban ketat terhadap perlintasan sebidang yang tidak sesuai aturan di seluruh wilayah Indonesia. Penertiban ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api dan pengguna jalan, serta menghilangkan aktivitas pungli dan penguasaan aset umum oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Tim penertiban akan melakukan patroli rutin di perlintasan kereta api, menutup perlintasan ilegal, dan menindaklanjuti pihak yang terlibat dalam aktivitas pungli atau penguasaan aset umum. Selain itu, pihak berwenang juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan perlintasan kereta api dan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal di lokasi tersebut.
Penutup
Kecelakaan maut kereta api di Kota Bekasi menjadi pemicu bagi pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas terhadap masalah perlintasan kereta api yang tidak teratur dan aktivitas pungli. Dengan komitmen dari Gubernur Jabar dan pihak berwenang kereta api, diharapkan masalah ini dapat segera diatasi, sehingga terhindar dari korban jiwa lebih lanjut dan keamanan pengguna jalan dan penumpang kereta dapat terjamin.