Garut Gagas Sistem Digital Pariwisata untuk Cegah Pungli dan Optimalkan PAD
Garut gagas sistem digitalisasi retribusi wisata untuk eliminasi pungli, transparansi pembayaran, dan optimalisasi pendapatan asli daerah.
Langkah Strategis Pemerintah Kabupaten Garut
Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengambil langkah konkret untuk membenahi tata kelola sektor pariwisata daerahnya. Langkah ini berupa pengintroduksian sistem digital dalam pengelolaan retribusi destinasi wisata.
Keputusan ini diumumkan langsung oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin sebagai respons terhadap berbagai keluhan yang datang ke destinasi wisata di wilayahnya.
Baca Juga: Sejarawan Desak Aksi 67 Polisi Cianjur dan Perang Cisokan Diakui dalam Sejarah Nasional
"Kita diminta lebih intens dalam menggunakan digitalisasi, pembayaran nanti seperti itu (digital)," jelas Bupati Garut.
Akar Persoalan: Pungutan Liar dan Kebocoran Pendapatan
Selama ini, pengelolaan retribusi wisata di Garut menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Praktik pungutan liar menjadi salah satu masalah utama yang merugikan tanto wisatawan maupun pemerintah daerah.
Baca Juga: Kades Mulyasari Minta Warga Bangun Fisik dan Mental Bersama-sama Setelah Peringatan Maulid Nabi
Kondisi ini diperparah dengan potensi kebocoran pendapatan yang terjadi akibat sistem pembayaran manual yang tidak transparan. Wisatawan sering kali dikenakan biaya tambahan di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.
Sebagai contoh, destinasi Wisata Situ Bagendit di Kecamatan Banyuresmi pernah menjadi sorotan publik melalui media sosial. Wisatawan asal Jakarta mengeluhkan adanya pungutan berganda, yakni biaya tiket masuk di gerbang utama sebesar Rp15 ribu ditambah pembayaran tambahan untuk fasilitas tempat duduk dan toilet di dalam kawasan wisata.
Sistem Digitalisasi: Solusi Terpadu untuk Pariwisata Garut
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut menggagas penerapan sistem digitalisasi pembayaran retribusi wisata. Sistem ini dirancang untuk menciptakan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Beberapa fitur utama yang akan diterapkan dalam sistem digital ini:
- Pembayaran nontunai menggunakan berbagai metode seperti QRIS
- Integrasi dengan aplikasi mobile untuk kemudahan wisatawan
- Transparansi tarif yang dapat dipantau secara real-time
- Pengawasan pendapatan secara digital untuk mengurangi kebocoran
Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat
Gagasan digitalisasi retribusi wisata di Garut ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginstruksikan daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui digitalisasi.
"Ini upaya kita untuk men-generate PAD dari yang didapat selama ini," tegas Bupati Garut.
Dinas Pariwisata Kabupaten Garut bersama Dinas Komunikasi dan Informatika tengah mengembangkan platform digital terintegrasi yang memungkinkan pembayaran retribusi secara nontunai.
Penerapan Bertahap di Seluruh Destinasi Wisata
Penerapan sistem digital ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari destinasi-destinasi wisata utama di Garut. Nantinya, sistem ini tidak hanya mencakup retribusi tiket masuk, tetapi juga pengelolaan parkir di kawasan wisata.
"Itu termasuk salah satu yang kita garap, termasuk parkir," tambah Abdusy Syakur Amin.
Destinasi Wisata Situ Bagendit disebut sebagai salah satu lokasi prioritas untuk implementasi sistem pembayaran digital pertama di Kabupaten Garut.
Dampak Positif yang Diharapkan
Dengan penerapan sistem digital, Pemerintah Kabupaten Garut optimistis dapat mencapai beberapa target penting:
- Eliminasi Pungli: Transparansi pembayaran akan meminimalkan praktik pungutan liar
- Optimalisasi PAD: Digitalisasi membantu menutup potensi kebocoran pendapatan daerah
- Kenyamanan Wisatawan: Pengunjung mendapatkan kejelasan tarif dan tidak dikenakan biaya tambahan di luar ketentuan
- Pariwisata Berkelanjutan: Peningkatan PAD mendukung pengembangan infrastruktur dan kualitas layanan wisata
Menuju Pariwisata Garut yang Lebih Profesional
Langkah digitalisasi ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Garut dalam membangun sektor pariwisata yang lebih profesional dan akuntabel. Melalui sistem yang transparan dan terintegrasi, diharapkan kepercayaan wisatawan terhadap pengelolaan destinasi wisata di Garut dapat meningkat.
Pada akhirnya, pengelolaan pariwisata yang baik akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Garut secara keseluruhan.