Dedi Mulyadi Larang Pejabat Tuntut Fasilitas, Anggaran Dialihkan ke Pendidikan dan Kesehatan Warga
Dedi Mulyadi larang pejabat minta fasilitas dan tunjangan besar. Anggaran yang dihemat dari pengeluaran seremonial bakal dialihkan untuk pendidikan 12 tahun dan jaminan biaya kesehatan warga Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta maaf terbuka kepada masyarakat atas perilaku pejabat yang selama ini menuntut fasilitas berlebihan. Ia menegaskan anggaran daerah akan difokuskan untuk memenuhi hak dasar warga, mulai dari pendidikan 12 tahun hingga penjaminan biaya kesehatan.
Dalam upacara HUT ke-81 RI di halaman Gedung Sate, Senin, Dedi memerintahkan penundaan pembelian kendaraan dinas baru, pembenahan rumah dinas, hingga penambahan pakaian untuk pejabat. Seluruh penghematan itu, kata dia, akan diarahkan untuk mengangkat derajat masyarakat.
"Kita harus malu pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sang saka merah putih. Tidak terus-terusan kita berpikir menaikkan kenaikan tunjangan yang kita miliki yang menurut saya sudah besar, tidak terus-terusan menuntut fasilitas pada negara," kata Dedi.
Dedi menyebut tradisi feodalistik yang menyengsarakan rakyat pernah hidup subur di era kolonial Priangan. Ia memperingatkan mentalitas seperti itu tidak boleh lagi muncul di tubuh birokrasi Jawa Barat.
"Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam. Mari kita bersama-sama meninggalkan seluruh tradisi itu dengan tidak menuntut terlalu banyak pada negara, tapi berupaya memberikan yang terbaik," katanya.
Dedi juga menyorot kebiasaan anggaran yang sering habis用于 kegiatan seremonial. Ia mencontohkan laptop dan layar digital yang diganti tiap tahun tanpa makna, pertemuan yang menghabiskan puluhan juta di ruang rapat, hingga kunjungan kerja yang menyedot anggaran besar namun tidak mengubah kondisi rakyat yang dikunjungi.
"Uangnya habisin di ruang rapat habis puluhan juta, makannya Rp300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita," tegas Dedi.
Instruksi itu langsung ditindaklanjuti dengan perintah kepada seluruh kepala perangkat daerah agar meninggalkan gaya kerja berlebihan dan memangkas pengeluaran rutinitas seremonial. Anggaran yang dihemat akan dialokasikan secara presisi untuk kepentingan publik, terutama pendidikan dan kesehatan warga yang selama ini belum tercukupi.