AOB Minta Kemendagri dan Gubernur Atasi Kekosongan Kepemimpinan Bekasi yang Merugikan Layanan Publik
AOB desak Kemendagri dan Gubernur Jawa Barat selesaikan kekosongan kepemimpinan di Bekasi. Warga di kawasan industri dan rawan banjir butuh pemerintahan yang bisa mengambil keputusan cepat untuk layanan publik.
Ribuan warga Kabupaten Bekasi tinggal di kawasan yang rawan banjir rob. Mereka butuh pemerintahan yang bisa mengambil keputusan cepat untuk mengatasi masalah itu. Namun saat ini, arah kepemimpinan daerah mereka masih belum jelas.
Aliansi Ormas Bekasi atau AOB menyampaikan desakan agar pemerintah segera menyelesaikan status kepemimpinan di Kabupaten Bekasi. Zaenal Abidin, Ketua AOB sekaligus Koordinator Team Relawan Tekad, menyebut masyarakat tidak bisa terus menunggu ketidakpastian ini berakhir.
"Masyarakat membutuhkan kepastian pemerintahan, bukan sekadar kepastian jabatan. Karena setiap keputusan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat," kata Zaenal.
Bekasi Sebagai Pusat Ekonomi Jawa Barat
Kabupaten Bekasi menyumbang angka investasi besar bagi Jawa Barat. Kawasan industri di wilayah ini mempekerjakan ratusan ribu orang dari berbagai daerah. Pertumbuhan penduduk juga tinggi karena banyak pendatang yang mencari pekerjaan di sektor manufaktur.
Zaenal menjelaskan kondisi itu membuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi dan pusat menjadi krusial. Tanpa kepemimpinan yang memiliki legitimasi administratif yang jelas, program pembangunan dari tingkat atas sulit diterjemahkan dengan baik ke tingkat daerah.
Baca Juga: Enam OPD Dileburkan dalam Perampingan Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
"Jangan sampai energi pemerintah habis untuk menghadapi persoalan administratif, sementara persoalan masyarakat terus bertambah. Kabupaten Bekasi membutuhkan pemerintahan yang fokus bekerja," katanya.
Dampak Langsung bagi Warga
Masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau kursi kepemimpinan kosong atau tidak jelas siapa yang berwenang mengambil keputusan, proses penanganan masalah menjadi lamban.
Zona industrialesasi di Bekasi memang menarik investasi, tapi dampaknya terhadap lingkungan dan permukiman di sekitarnya juga besar. Warga yang tinggal di dekat kawasan pabrik membutuhkan pelayanan publik yang memadai sebagai imbas dari aktivitas industri di daerah mereka.
Program bantuan sosial dari pusat juga disalurkan melalui pemerintah daerah. Kalau koordinasi pemerintahan terganggu, perjalanan bantuan sampai ke warga juga bisa terhambat. Data dari Bantuan sosial untuk warga Bekasi baru tercapai 83 persen menunjukkan bahwa sekalipun ada program yang berjalan, masih ada celah yang perlu dikejar.
Desakan Agar Segera Dituntaskan
AOB meminta Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, dan DPRD Kabupaten Bekasi menjalankan fungsi masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku. Zaenal menegaskan desakan itu bukan soal mendagri siapa, melainkan soal memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
"Mari kita bicara kepentingan Kabupaten Bekasi. Siapa pun yang menjalankan pemerintahan harus mampu memastikan pelayanan publik berjalan, pembangunan berlanjut, dan program pemerintah pusat maupun provinsi dapat diterjemahkan dengan baik di daerah," katanya.
Organisasi ini akan terus mengawal aspirasi masyarakat secara konstruktif. Zaenal memastikan yang diperjuangkan bukan kursi seseorang, melainkan kepastian pemerintahan dan masa depan Kabupaten Bekasi. Warga yang paling berhak mendapatkan kepastian itu, bukan pejabat.