bank bjb Perkuat Dukungan Digitalisasi Pendapatan Daerah di Rakornas 2026
Bank bjb menegaskan komitmen memperkuat digitalisasi pendapatan daerah saat berpartisipasi di Rakornas Pendapatan Daerah 2026 di Jakarta.
Digitalisasi telah menjadi kebutuhan mutlak dalam pengelolaan pemerintahan daerah di era modern, di mana pemerintah dihadapkan pada tuntutan untuk semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, bank bjb menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran strategis dalam ekosistem digitalisasi pendapatan daerah, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Komitmen ini diungkapkan saat bank bjb berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada 16 April 2026 di Jakarta.
Tujuan Rakornas Pendapatan Daerah 2026
Acara ini berfungsi sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan dalam mengelola pendapatan daerah. Beberapa pejabat ternama hadir dalam acara ini, antara lain Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo, Direktur Pajak Daerah & Retribusi Daerah Kemenkeu Lira Kurniawati, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri A Fathoni, serta perwakilan dari perusahaan infrastruktur dan asuransi seperti PT Penjamin Infrastruktur Indonesia dan PT Jasa Raharja. Selain itu, perwakilan bank bjb juga hadir, termasuk Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking Hindun Herdiyani dan Pemimpin Divisi Digital Banking Arfandy.
Dalam forum tersebut, digitalisasi dipandang sebagai faktor kunci dalam mendorong percepatan layanan pemerintahan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. > "Digitalisasi pendapatan daerah bukan hanya soal memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, tapi juga tentang menciptakan ekosistem yang transparan dan efisien untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah," ucap Hindun Herdiyani, Pemimpin Divisi Institutional & Wholesale Banking bank bjb, dalam sesi presentasi.
Solusi Digital yang Dihadirkan bank bjb
Sebagai Bank Pembangunan Daerah, bank bjb telah mengambil peran aktif dalam mengembangkan berbagai solusi layanan keuangan berbasis digital yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini mencakup beberapa inisiatif utama:
- Digitalisasi Penerimaan Daerah: Bank bjb menyediakan berbagai kanal pembayaran modern seperti internet banking, mobile banking, virtual account, serta kerja sama dengan berbagai payment channel yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran pajak dan retribusi.
- Integrasi Sistem Penerimaan: Bank bjb juga mendorong integrasi sistem penerimaan daerah dengan platform pemerintah, sehingga meningkatkan akurasi pencatatan, mempermudah proses rekonsiliasi, dan memperkuat transparansi dalam pelaporan keuangan daerah.
- Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Daerah: Selain itu, bank bjb mengembangkan berbagai inovasi produk dan layanan yang mencakup dukungan terhadap pengelolaan kas daerah, optimalisasi investasi, hingga pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Manfaat Digitalisasi PAD bagi Pemerintah Daerah
Optimalisasi PAD menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai berbagai program pembangunan. Melalui sistem yang terdigitalisasi, pemerintah daerah dapat memperoleh beberapa manfaat utama:
- Peningkatan akurasi pencatatan pendapatan, sehingga mengurangi potensi kebocoran pendapatan.
- Peningkatan kecepatan proses administrasi dan penerimaan pendapatan secara real-time.
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Edukasi dan Pendampingan bagi Pemerintah Daerah
Selain mengembangkan solusi digital, bank bjb juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan. Pendampingan ini mencakup pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pendapatan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia para pengelola keuangan daerah. Menurut bank bjb, edukasi ini menjadi faktor penting agar transformasi digital tidak hanya berjalan di level sistem, tetapi juga dapat diimplementasikan secara optimal oleh para pelaku di pemerintah daerah.
Kolaborasi dan Ekspansi ke Seluruh Indonesia
Melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pemerintah daerah, bank bjb terus memperluas implementasi digitalisasi di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini mencerminkan peran bank bjb sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem keuangan daerah yang modern, transparan, dan berkelanjutan. Bank bjb juga berbagi pengalaman kerja sama, kolaborasi, dan inovasi yang telah dihadirkan dalam mendukung peningkatan PAD di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota yang telah bekerja sama dengan bank bjb.
Rencana Masa Depan
Bank bjb meyakini bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perbankan menjadi kunci utama dalam mempercepat transformasi digital di bidang keuangan daerah. Partisipasi dalam Rakornas Pendapatan Daerah ini menjadi wujud nyata dukungan bank bjb terhadap agenda nasional dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Ke depan, bank bjb akan terus berinovasi menghadirkan layanan digital yang memberikan nilai tambah dalam pengelolaan keuangan daerah. Bank bjb optimistis dapat terus menjadi penggerak utama dalam memperkuat digitalisasi daerah, meningkatkan efisiensi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia.
Informasi Tambahan
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai bank bjb, Anda dapat menghubungi Kantor Cabang bank bjb terdekat, menghubungi call center bjb di nomor 14049, atau mengakses website resmi www.bankbjb.co.id. Selain itu, Anda juga dapat mengikuti kanal resmi bank bjb untuk mendapatkan pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya. Bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).