Wali Kota Bandung Dorong PKL Miliki Sertifikasi Halal, targetkan Peningkatan Kualitas dan Kepercayaan Konsumen
Wali Kota Bandung mendorong PKL miliki sertifikasi halal untuk tingkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha di tengah persaingan kuliner
Ribuan pedagang kaki lima di Kota Bandung berpotensi kehilangan pangsa pasar kalau tidak segera menyesuaikan diri dengan standar consumidor modern. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta Organisasi Kemasyarakatan actively diajak collaborate dengan Pemerintah Kota dalam pendampingaan PKL للحصول على sertifikasi halal.
Sertifikasi halal bukan hanya memenuhi ketentuan agama, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produk yang dijual pelaku usaha mikro. Farhan mencontohkan pasar di Australia, Thailand, Hong Kong, dan Amerika Serikat yang turut memiliki peluang ekonomi dari produk halal. Kondisi tersebut menunjukkan standar halal dapat menjadi bagian dari strategi usaha untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.
"Jadi, kalau kita sebagai konsumen mengonsumsi sesuatu yang sudah berlabel halal, artinya kita tahu kualitasnya sudah terjaga,"ujar Farhan, Senin (19/10/2026).
Baca Juga: Wakaf Salman Mulai Bangun Klinik di Soreang untuk Jadi Rumah Sakit Layanan Warga Kabupaten Bandung
Tantangan utama yang diakui Farhan adalah kebersihan di sepanjang rantai usaha. Ia meminta PKL tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga memperhatikan steribilidad tempat berjualan, proses pengolahan bahan makanan, hingga penyajian kepada pembeli. "Tapi bersih atau tidaknya menjadi tantangan,"katanya.
DPC PKB Bandung Barat mengukuhkan diri sebagai partai permanen dengan target capaian kader hingga level anak ranting. Strategi ini menunjukkan pentingnya organisasi kemasyarakatan dalam membangun basis usaha, termasuk mendampingi PKL memahami persyaratan sertifikasi dan tahapan perbaikan kualitas usaha.
PKL di Bandung memiliki peran ganda bagi masyarakat. Farhan menegaskan pedagang kecil dibutuhkan untuk menyerap lapangan pekerjaan informal sekaligus menyediakan makanan dengan harga terjangkau. "Kita butuh PKL untuk dua alasan. Satu, menyerap dan menyediakan lapangan pekerjaan informal. Kedua, jaminan murah dan enak. Penting,"katanya.
Kolaborasi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kualitas PKL secara beriringan dengan penataan ruang kota. Farhan menilai penataan tidak cukup hanya menciptakan keteraturan, tetapi juga perlu memberi ruang bagi pedagang untuk mengembangkan usaha dan mempertahankan mata pencaharian.