7.893 Anak di Bandung Masih di Luar Sekolah, Disdik Kejar Target Layanan Penuh 2028
7.893 anak di Kota Bandung masih tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah setelah 1.523 orang dikeluarkan dari data karena bukan warga Bandung. Disdik menargetkan layanan penuh pada 2028 lewat Paket A, B, dan C.
Sebanyak 7.893 anak di Kota Bandung masih tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) setelah proses verifikasi data rampung. Angka itu menjadi dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung memperluas layanan pendidikan kesetaraan agar anak-anak yang tak bisa duduk di bangku sekolah formal tetap mendapat akses belajar.
Jumlah tersebut turun dari pendataan awal yang sempat menyentuh hampir 17.000 anak. Penurunan tidak sepenuhnya berasal dari anak yang kembali ke sekolah. Kepala Disdik Kota Bandung Asep Saeful Gupron menyebut tim verifikasi menemukan sekitar 1.523 orang yang ternyata bukan warga Kota Bandung, sehingga dikeluarkan dari data daerah.
"Setelah kami lakukan verifikasi ulang, ditemukan sekitar 1.523 orang yang ternyata bukan warga Kota Bandung, sehingga kami keluarkan dari data. Setelah seluruh proses verifikasi selesai, jumlahnya sekarang tersisa 7.893 orang," kata Asep.
Baca Juga: Warkop Agam Laen Buka di Margonda Depok dengan Mie Bangladesh Racikan Chef Pidie
Selain kasus domisili, petugas menemukan data anak yang sudah meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, atau melanjutkan pendidikan di pesantren. Temuan itu membuat pemutakhiran data tidak berhenti pada angka, tetapi harus diverifikasi ulang ke lapangan.
Bukan Sekadar Soal Bangku Sekolah
Persoalan yang dihadapi tidak hanya soal ketersediaan ruang kelas. Sebagian anak terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga sekolah belum menjadi prioritas di rumah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Disdik saat mengembalikan mereka ke jalur pendidikan.
Baca Juga: Investor Muda Ciayumajakuning Parkir Rp378 Miliar di Reksa Dana Syariah
Untuk menjangkau anak-anak itu, Disdik mengoptimalkan program kesetaraan lewat Paket A, Paket B, dan Paket C. Jalur ini memungkinkan anak menyelesaikan pendidikan sesuai jenjangnya sekaligus memperoleh ijazah yang bisa dipakai melanjutkan ke tingkat berikutnya.
Pada tahun sebelumnya, sekitar 1.200 anak difasilitasi menyelesaikan pendidikan melalui program kesetaraan. Angka itu menjadi pembanding bagi target 7.893 anak yang harus dilayani hingga 2028, atau sekitar enam kali lipat dari capaian setahun terakhir.
Pendekatan Sampai ke Rumah
Disdik menggandeng kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT dan RW untuk mendatangi keluarga yang anaknya belum bersekolah. Pendekatan langsung ke orang tua dinilai penting karena keputusan anak kembali belajar biasanya ditentukan di tingkat keluarga.
Asep menegaskan pemutakhiran data mesti disertai pendampingan nyata. Tanpa itu, target penanganan seluruh ATS pada 2028 berisiko berhenti sebagai angka administratif di atas kertas.
Persoalan ATS di Kota Bandung bukan hal baru. Bandung sebelumnya juga menyorot pembinaan generasi muda melalui peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang melibatkan ribuan anak, dan agenda libur sekolah seperti workshop anak dan staycation di Mercure Hotel yang menandai betapa besarnya kebutuhan layanan pendidikan dan pengasuhan anak di kota ini.
Di sisi lain, layanan dasar bagi warga Kabupaten Bandung juga terus dibangun, salah satunya klinik Wakaf Salman di Soreang yang disiapkan jadi rumah sakit. Bagi keluarga yang anaknya bekerja membantu ekonomi rumah tangga, akses layanan dasar yang dekat jadi penentu apakah anak bisa kembali belajar.
Bagi pembaca di Bandung Raya, data 7.893 anak ini penting karena menyangkut wajib belajar di lingkungan sekitar. Setiap anak yang tidak tersentuh layanan pendidikan berpotensi masuk ke pasar kerja dini tanpa bekal keterampilan, dan biayanya akan ditanggung kota dalam jangka panjang.