Tantangan Akses Perpustakaan di Kabupaten Bandung Barat: Analisis dan Solusi Literasi Inklusif
Artikel ini mengurai tantangan akses perpustakaan di Kabupaten Bandung Barat, termasuk hambatan geografis, jam operasional terbatas, dan penyusutan perpustakaan desa, beserta solusi untuk mewujudkan literasi inklusif.
Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan luas wilayah sekitar 1.305 kilometer persegi menghadapi tantangan kompleks dalam membangun budaya literasi yang merata di seluruh penjuru wilayah. Meskipun memiliki potensi minat baca yang tinggi, banyak warga di daerah ini terhambat oleh aksesibilitas perpustakaan yang tidak seimbang, bukan hanya karena kurangnya minat baca, tetapi juga hambatan geografis dan struktural yang nyata. Hal ini menjadi hambatan utama dalam upaya mewujudkan literasi yang inklusif di kabupaten terbesar di Jawa Barat ini.
Hambatan Geografis yang Membatasi Akses
Jalur wilayah KBB yang luas, mulai dari Kecamatan Lembang hingga Kecamatan Rongga, menyebabkan distribusi akses buku dan fasilitas perpustakaan menjadi tidak seimbang. Pusat literasi utama di kabupaten ini masih terfokus di Perpustakaan Daerah (Perpusda) yang berlokasi di Ngamprah. Meskipun fasilitas Perpusda tergolong memadai, lokasinya relatif sulit dijangkau oleh masyarakat di wilayah pelosok seperti Gununghalu atau Cipeundeuy. Jarak tempuh yang jauh serta keterbatasan transportasi umum menjadikan kunjungan ke perpustakaan pusat tidak praktis, membuat fasilitas ini terkesan eksklusif bagi warga yang tinggal di sekitar pusat pemerintahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Jurnal Ilmu Informasi dan Perpustakaan (2024) yang menyatakan bahwa jarak tempuh dan ketersediaan transportasi memiliki korelasi langsung dengan tingkat kunjungan pemustaka di suatu wilayah.
Kendala Jam Operasional yang Kurang Ramah Pengguna
Selain hambatan geografis, jam operasional Perpusda juga menjadi kendala signifikan. Fasilitas ini hanya buka pada hari Senin hingga Jumat pukul 08.00–15.00 WIB, waktu yang kurang cocok bagi pelajar yang memiliki aktivitas sekolah pada hari kerja dan pekerja yang sedang menjalani tugas. Ironisnya, perpustakaan justru tutup pada akhir pekan, ketika sebagian besar masyarakat memiliki waktu luang untuk mengunjungi fasilitas pendidikan dan budaya.
Penyusutan Perpustakaan Desa yang Mengurangi Akses Lokal
Ketika akses ke perpustakaan pusat sulit dijangkau, harapan masyarakat beralih ke Perpustakaan Desa (Perpusdes) sebagai alternatif lokal yang lebih mudah diakses. Namun, data monitoring Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) KBB menunjukkan bahwa dari sekitar 70 Perpusdes yang pernah ada, saat ini hanya sekitar 45 unit yang masih aktif. Kepala Bidang Perpustakaan Disarpus KBB, Asep Bagus, menyatakan bahwa penyusutan jumlah Perpusdes disebabkan oleh keterbatasan sumber daya pengelola. Banyak desa belum memiliki petugas perpustakaan yang memenuhi standar kompetensi, sementara kesejahteraan yang rendah menyebabkan pengelola perpustakaan kerap meninggalkan tugasnya. Sejumlah kajian literasi juga menegaskan bahwa keberlanjutan perpustakaan sangat bergantung pada dedikasi serta jaminan kesejahteraan pustakawan sebagai penggerak utama.
"Peran desa sangat utama. Apakah kepala desa mendukung dengan menyisihkan anggaran desa untuk biaya perpustakaan? Di situlah kunci keberlanjutannya," ujar pihak Disarpus KBB saat ditemui di kantornya pada 9 Desember 2024.
Bagian ini juga menekankan bahwa komitmen pemerintah desa menjadi faktor kunci, sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Desa yang mengharuskan adanya alokasi anggaran khusus untuk pengembangan koleksi dan honorarium pengelola perpustakaan.
Warga Perbatasan yang Beralih ke Perpustakaan Tetangga
Sebagian warga di wilayah perbatasan KBB seperti Lembang atau Padalarang akhirnya memilih untuk mengakses perpustakaan di kota tetangga, seperti Perpusda Kota Bandung atau Dispusipda Jawa Barat di Kawaluyaan. Fasilitas ini menawarkan koleksi buku yang lebih lengkap serta jam layanan yang lebih fleksibel, menjadikannya pilihan lebih praktis bagi warga perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya membangun budaya baca di KBB tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung perpustakaan yang representatif di pusat kabupaten.
Langkah Konkrit untuk Mewujudkan Literasi Inklusif
Untuk mengatasi tantangan akses perpustakaan di KBB, diperlukan langkah konkret yang terarah dan berkelanjutan, antara lain:
- Reaktivasi Perpusdes melalui dukungan APBDes dan insentif pengelola: Alokasi anggaran desa yang konsisten dan peningkatan kesejahteraan pengelola perpustakaan dapat membantu mempertahankan keberadaan fasilitas lokal ini dan meningkatkan kualitas layanan.
- Optimalisasi layanan perpustakaan keliling: Layanan ini dapat menjangkau wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh masyarakat, sehingga buku dan fasilitas perpustakaan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa harus melakukan perjalanan jauh.
- Penyesuaian jam operasional perpustakaan: Menambahkan jam layanan pada akhir pekan dan hari libur dapat membuat fasilitas ini lebih ramah bagi pelajar dan pekerja yang memiliki waktu luang pada hari tersebut.
- Kolaborasi dengan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan pemanfaatan perpustakaan digital: Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan layanan literasi, sementara perpustakaan digital dapat memberikan akses buku yang lebih mudah bagi masyarakat yang tidak dapat mengunjungi perpustakaan secara fisik.
Pada akhirnya, literasi harus menjadi hak yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat, bukan menjadi kemewahan yang hanya dinikmati oleh warga di pusat kota. Dengan komitmen bersama dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, serta dukungan kebijakan yang kuat, budaya membaca di Kabupaten Bandung Barat dapat tumbuh lebih inklusif dan merata, memberdayakan semua warga untuk mengembangkan potensi mereka melalui akses pengetahuan yang luas.