169.660 Penduduk Bandung Barat Masih Hidup di Bawah Garis Kemiskin Rp471.101 per Bulan
Pada Maret 2025, 169.660 penduduk Bandung Barat atau 9,87% masih hidup di bawah Garis Kemiskinan Rp471.101 per bulan.
Peringatan hari kemerdekaan di tingkat kabupaten biasanya diwarnai berbagai pencapaian pembangunan. Di balik suasana itu, data terbaru menunjukkan bahwa 169.660 penduduk Bandung Barat masih hidup dalam kategori miskin pada Maret 2025. Angka ini setara dengan 9,87 persen dari total penduduk kabupaten.
BPS menentukan status kemiskinan menggunakan pendekatan Garis Kemiskinan. Pada Maret 2025, ambang batas tersebut tercatat sebesar Rp471.101 per kapita per bulan. Pengukuran ini mencakup kebutuhan makanan setara 2.100 kilokalori per hari serta kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.
Garis Kemiskinan Rp471.101 per bulan tidak berarti semua penduduk yang tercatat miskin tidak memiliki penghasilan sama sekali. Penduduk dengan pekerjaan tetap bisa saja masih berada di bawah ambang batas tersebut, terutama di sektor informal. Pendapatan yang berada sedikit di atas garis kemiskinan juga tidak otomatis menjamin ketahanan ekonomi. Kenaikan harga kebutuhan pokok atau kehilangan pekerjaan dapat dengan cepat mendorong seseorang masuk kategori miskin.
Secara tahunan, angka kemiskinan memang menunjukkan penurunan. Pada Maret 2024 lalu, persentase penduduk miskin berada di 10,49 persen dengan jumlah sekitar 179.700 orang. Penurunan 0,62 poin persentase dalam setahun setara dengan sekitar 10.000 penduduk yang keluar dari kategori miskin.
Jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat yang diprediksi naik Rp253 ribu pada 2026, angka Garis Kemiskinan Rp471.101 per bulan menunjukkan jarak yang perlu ditempuh bagi pekerja dengan upah minimum agar memenuhi standar kebutuhan dasar. Keterbatasan pekerjaan layak menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian warga sulit terlepas dari kemiskinan.
Dalam rentang satu dekade, penurunan kemiskinan di Bandung Barat hanya bergerak 1,84 poin persentase dari 11,71 persen pada 2015 menjadi 9,87 persen pada 2025. Pada ritme ini, pengentasan kemiskinan total membutuhkan waktu puluhan tahun.
Di sisi infrastruktur, Infrastruktur Bandung Barat Melonjak: Kemantapan Jalan Capai 78,80 Persen, Lebihi Target Nasional telah menunjukkan peningkatan aksesibilitas di berbagai wilayah. Namun, akses jalan yang membaik belum cukup sendiri untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Dibutuhkan juga peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang merata agar warga memiliki daya ungkit untuk keluar dari kemiskinan.
Angka kemiskinan BPS sebaiknya dipahami sebagai indikator statistik kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, bukan gambaran menyeluruh tentang kehidupan seseorang. Di balik angka tersebut, terdapat warga dengan kondisi, pekerjaan, dan akses yang berbeda-beda. Sebagian mungkin memiliki penghasilan tetap namun terbatas, sementara yang lain menghadapi hambatan struktural berupa rendahnya kepemilikan aset, keterbatasan modal, serta ketergantungan terhadap ekonomi informal.
Saat Bandung Barat melewati peringatan kemerdekaan ke-81, 169.660 penduduknya masih bertahan di bawah ambang batas kebutuhan dasar. Angka ini menyisakan pekerjaan besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan tidak hanya menurunkan persentase, tetapi juga membuka jalan bagi warga menuju kehidupan yang lebih layak.