SBY Cemas Potensi Perang Dunia III, Desak PBB Perkuat Diplomasi Global

KBB · Oleh Dimas Kurniawan · 21 Januari 2026 · Diperbarui 2 Maret 2026

SBY peringatkan risiko Perang Dunia III, soroti pola eskalasi global, dan minta PBB gelar Sidang Umum Darurat untuk mencegah konflik.

Ancaman Global: Analisis SBY tentang Risiko Perang Dunia III dan Peran PBB

Bandung Barat, 18 Februari 2026 – Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memperingatkan bahwa dinamika geopolitik saat ini semakin mendekati skenario konflik skala dunia. Pernyataan SBY, yang disampaikan dalam sebuah wawancara khusus, menyoroti pola eskalasi di beberapa wilayah dan mengusulkan langkah kolektif melalui Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) untuk mencegah terjadinya Perang Dunia III.

Latar Belakang Kekhawatiran SBY

Selama tiga tahun terakhir SBY mengamati serangkaian peristiwa yang, menurutnya, menandakan pergeseran menuju ketegangan global yang serius:

• Rivalitas antara kekuatan besar – persaingan ekonomi dan militer antara Amerika Serikat, China, dan Rusia semakin intens, khususnya dalam bidang teknologi dan keamanan siber.
• Konflik regional yang meluas – perang di Ukraina, ketegangan di Laut China Selatan, serta konflik bersenjata di Afrika Barat menunjukkan pola perpanjangan zona konflik.
• Melemahnya diplomasi multilateral – penarikan Amerika Serikat dari perjanjian internasional, serta penolakan beberapa negara terhadap peran PBB, menurunkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa.

"Kita tidak lagi berada pada situasi di mana konflik dapat diisolasi; setiap flare‑up berpotensi menjadi pemicu global," kata SBY dalam wawancara tersebut.

Mengapa Kondisi Saat Ini Mirip dengan Pra‑Perang Dunia I & II?

SBY menekankan tiga faktor utama yang mengingatkan pada periode menjelang dua perang dunia sebelumnya:

1. Pembentukan blok kekuatan – NATO, aliansi keamanan Asia‑Pasifik, serta perjanjian pertahanan bilateral menciptakan keterbatasan yang serupa dengan aliansi sebelum 1914.
2. Perlombaan senjata canggih – pengembangan senjata hipersonik, kecerdasan buatan militer, dan modernisasi arsenal nuklir meningkatkan risiko mis‑calculation.
3. Kepemimpinan agresif – beberapa kepala negara menunjukkan kebijakan luar negeri yang menekankan dominasi regional, meniru pola ekspansionisme pada era 1930‑an.

Potensi Dampak Jika Konflik Global Terjadi

Jika escalasi berlanjut hingga menjadi perang dunia modern, konsekuensinya diproyeksikan melampaui kerusakan konvensional:

• Penggunaan senjata nuklir – dapat menimbulkan fallout atmosferik yang memengaruhi pertanian global selama dekade.
• Krisis ekonomi – interupsi rantai pasokan, keruntuhan pasar keuangan, serta inflasi tajam diperkirakan akan mengguncang pertumbuhan PDB dunia.
• Kemanusiaan – migrasi massal, krisis pengungsi, dan kebocoran layanan kesehatan akan menambah beban pada lembaga bantuan internasional.

Rekomendasi SBY: Peran Aktif PBB

SBY mengusulkan tiga langkah konkret bagi PBB:

• Sidang Umum Darurat – mengumpulkan kepala negara pada Q2 2026 untuk merumuskan blueprint pencegahan konflik.
• Membentuk Komisi Penilaian Risiko Global – tim ahli independen yang memantau indikator ketegangan (militer, ekonomi, siber) secara real‑time.
• Meningkatkan mekanisme sanksi kolektif – memastikan bahwa pelanggaran terhadap norma internasional dikenai sanksi serentak, bukan unilateral.

Reaksi Komunitas Internasional

Sejumlah analis geopolitik memberikan tanggapan beragam:

• Dr. Anita Prasetyo, Lembaga Kajian Keamanan Asia – menyatakan bahwa peringatan SBY “menambah urgensi bagi ASEAN untuk mengkonsolidasikan kebijakan pertahanan bersama.”
• Jonathan Miller, Senior Fellow, Atlantic Council – menilai bahwa “panggilan bagi PBB tepat waktu, namun tantangannya terletak pada kepemimpinan politik yang siap mengesampingkan kepentingan nasional.”

Implikasi bagi Indonesia

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia berada di persimpangan antara kekuatan blok Barat dan Timur. Kebijakan luar negeri yang bersifat non‑aligned dapat menjadi penyeimbang, namun membutuhkan:

• Penguatan diplomasi maritim – untuk melindungi jalur perdagangan penting di Selat Sunda.
• Peningkatan kapasitas pertahanan – melalui modernisasi alutsista yang fokus pada deterrence, bukan ofensif.
• Peran aktif dalam forum multilateral – termasuk PBB, G20, dan KTT Asia‑Pasifik, guna mempromosikan resolusi damai.

Kesimpulan

Peringatan SBY bukan sekadar spekulasi pribadi, melainkan hasil analisis jangka panjang yang mencerminkan pola sejarah. Dengan ruang manuver yang semakin sempit, tindakan kolektif melalui PBB menjadi krusial untuk menahan laju ketegangan. Bagi Indonesia, kesempatan ini dapat dijadikan momentum untuk memperkuat posisi strategis sebagai mediator regional, sekaligus mengamankan kepentingan nasional dalam tatanan keamanan global yang semakin kompleks.

Artikel ini disusun berdasarkan pernyataan publik SBY, wawancara dengan pakar, serta data terbaru dari organisasi internasional.