Ribuan Relawan SPPG Tasikmalaya Desak Lanjutkan Program MBG
Sekitar 5.000 relawan SPPG Tasikmalaya gelar aksi dukung keberlanjutan program makan bergizi gratis yang telah menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja.
Ribuan Relawan SPPG Gerakkan Aksi Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Ribuan pegawai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya gelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Tasikmalaya, Kamis (25/6/2026). Massa yang memadati halaman kantor bupati di Jalan Bojongkoneng, Kecamatan Singaparna, menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Jumlah Massa Capai 5.000 Orang dari Berbagai Kalangan
Aksi ini diikuti sekitar 5.000 orang yang terdiri dari relawan SPPG, pengelola dapur SPPG, serta pelaku usaha lokal. Mereka membawa berbagai atribut berisi pesan dukungan terhadap program MBG yang dianggap telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Massa aksi yang hadir sekitar 5.000 orang dari relawan, pengelola dapur SPPG serta pelaku usaha menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG tetap berjalan," jelas Ucu Supriatna, Ketua Paguyuban Relawan SPPG Kabupaten Tasikmalaya.
Dampak Ekonomi Program MBG bagi Masyarakat Tasikmalaya
Ucu Supriatna menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan bentuk aspirasi masyarakat yang merasakan langsung manfaat program tersebut. Menurut dia, program MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak, tetapi juga:
Baca Juga: Police Story: Lockdown Angkat Kisah Inspektur Selamatkan Sandera di Klub Malam
- Membuka lapangan pekerjaan baru melalui operasional dapur SPPG
- Menggerakkan pelaku usaha lokal sebagai supplier bahan makanan
- Menjalankan roda perekonomian di tingkat desa dan kecamatan
Kecewa DewanPRD Tidak Hadir Tampung Aspirasi
Dalam kesempatan tersebut, massa aksi menyampaikan kekecewaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya yang tidak hadir untuk mendengarkan aspirasi. Hal ini dinilai menjadi hambatan dalam proses komunikasi antara masyarakat dan lembaga legislatif.
Tantangan Tata Kelola Administrasi 300 Dapur SPPG
Perwakilan Satuan Tugas MBG Kabupaten Tasikmalaya, Rubi Azhara, menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Salah satu masalah utama yakni ketimpangan antara jumlah dapur yang beroperasi dengan dokumen legalitas yang diterbitkan.
- Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 300 dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah
- Baru 9 dapur yang mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Dari seluruh dapur, baru diterbitkan 220 Sertifikat Laik Hygienis (SLHS), 9 PBG, dan 8 Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Rubi mengakui adanya ketimpangan yang cukup besar antara jumlah dapur yang beroperasi dengan legalitas dokumen yang seharusnya dimiliki. Namun, ia menegaskan bahwa telah dilakukan berbagai upaya untuk mempercepat proses perizinan.
Upaya Percepatan Perizinan Melalui Sistem Digital
"Pembenahan tata kelola menjadi fokus utama sejalan dengan atensi dari lembaga pusat seperti KPK dan BPKP," tegas Rubi Azhara. Kewenangan percepatan perizinan yang dimaksud meliputi:
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Seluruh proses perizinan telah berjalan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempercepat penerbitan dokumen legalitas.
Program MBG Berpedoman pada Regulasi Berlaku
Pelaksanaan program MBG di daerah mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden Nomor 115 sebagai landasan hukum. Rubi Azhara memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangan yang ada.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, keberlangsungan program MBG tetap menjadi harapan besar bagi ribuan masyarakat Tasikmalaya yang bergantung pada keberadaan dapur SPPG untuk mata pencaharian mereka.