Camat Ciampel: Usulan Musrenbangdes Mulyasari Harus Jelas Sumber Anggarannya
Camat Ciampel ingatkan peserta Musrenbangdes Mulyasari agar setiap usulan pembangunan memiliki kejelasan sumber pembiayaan dan kewenangan, mengingat kondisi fiskal pemerintah kabupaten yang terbatas.
KARAWANG — Kondisi keuangan pemerintah kabupaten membuat aspirasi masyarakat di tingkat desa harus disusun lebih realistis. Inilah yang ditekankan Camat Ciampel H. Agus Sugiono dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Kamis (15/5).
Agus menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten saat ini menghadapi tantangan besar akibat perubahan dan pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Situasi ini memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi, termasuk penataan kelembagaan dan penggabungan sejumlah perangkat daerah.
"Memang kondisi fiskal sekarang cukup sulit. Tetapi Pemerintah Kabupaten Karawang berupaya mempertahankan honor dan TPP yang sudah ada. Karena itu dilakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk penataan dan penggabungan dinas," jelas Agus.
Baca Juga: 600 Kios Baru Akan Dibangun di Pasar Ciranjang Cianjur pada 2027 untuk Tempatkan 1.500 Pedagang
Dalam forum yang dihadiri perangkat desa, BPD, LPM, Karang Taruna, BUMDes, PKK, kader kesehatan, serta tokoh masyarakat itu, Agus menekankan bahwa setiap usulan pembangunan harus memiliki kejelasan mengenai sumber anggaran dan instansi yang berwenang menangani.
"Dalam RKPDes ini kami harapkan usulan disesuaikan dengan anggaran dan kewenangannya. Mana yang menjadi kewenangan Dana Desa, mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, DBH, ADD, dan seterusnya harus disesuaikan," tegas Agus.
Sebagai contoh, kebutuhan penataan kawasan pemakaman di wilayah Cipulir tidak memungkinkan direalisasikan tahun ini. Agus meminta agar aspirasi tersebut diarahkan untuk tahun 2027 karena harus melewati jalur program pemerintah daerah.
"Untuk makam Desa Mulyasari, khususnya Cipulir, insyaallah saya kawal. Tetapi untuk tahun ini memang belum memungkinkan. Kita arahkan untuk tahun 2027," katanya.
Di luar masalah infrastruktur, Agus memberikan perhatian serius terhadap keselamatan ibu dan anak dalam proses persalinan. Ia meminta seluruh perangkat desa dan kader Posyandu memastikan setiap ibu hamil memperoleh akses ke fasilitas kesehatan resmi.
"Kita tidak bermaksud menghilangkan peran paraji. Tetapi pola pendampingannya harus dibalik. Persalinan ditangani tenaga kesehatan, sementara paraji dapat mendampingi dari sisi yang memang menjadi perannya," tutur Agus.
Ia juga menyoroti masalah administrasi kependudukan yang kerap menjadi penghalang warga mengakses layanan kesehatan. Kader diminta membantu memastikan ibu hamil memiliki KTP dan Kartu Keluarga.
"Jangan sampai ibu hamil sudah memasuki usia tujuh bulan, bahkan masuk risiko tinggi, tetapi belum memiliki KTP. Tolong para kader membantu memastikan administrasinya," tegas Agus.
Agus menutup dengan ajakan agar pemerintah desa menyampaikan setiap aspirasi melalui jalur resmi agar bisa dikawal bersama antara pemerintah desa dan kecamatan.
"Kalau memang menjadi kewenangan pemerintah daerah, tolong dibuatkan surat dan usulannya. Kita kawal bersama," pintanya.
Pesan utama dari Musrenbangdes kali ini jelas: pembangunan desa tidak cukup dengan aspirasi, tetapi harus disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan anggaran yang tersedia.