PKB Jabar Siaga! Perang Ekonomi Predator 2026: Pinjol & Judi Online
PKB Jabar siaga! Siapkan program prioritas 2026: perang lawan pinjol & judi online. Wujud mandat politik melindungi rakyat rentan. #AntiPinjol #AntiJudiOnline
PKB DPRD Jabar Deklarasikan Perang Terhadap Ekonomi Predator di 2026
Bandung, 2024 – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat secara tegas mendeklarasikan perang terhadap praktik ekonomi predator, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online, sebagai salah satu dari sembilan program prioritas strategis mereka untuk tahun 2026. Deklarasi ini ditetapkan dalam Rapat Kerja Fraksi PKB DPRD Jawa Barat yang dilaksanakan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Minggu (28/12) lalu.
Mandat Politik untuk Melindungi yang Rentan
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat, Asep Suherman, menegaskan bahwa penetapan program ini merupakan mandat politik guna memastikan pemerintah hadir dan melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan. "Fraksi PKB memandang parlemen sebagai ruang keberpihakan. Karena itu, seluruh program yang kami tetapkan diarahkan agar negara benar-benar hadir, adil, dan berpihak kepada kelompok yang paling rentan di Jawa Barat," ujar Asep Suherman.
Fokus pada Isu Sosial dan Kesenjangan Pembangunan
Dalam kompas politik tahun 2026, PKB DPRD Jabar menyoroti beberapa isu krusial:
- Penertiban Sosial: Mengatasi praktik "bank emok" yang meresahkan warga dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Kesehatan Masyarakat: Menurunkan angka stunting di seluruh wilayah Jawa Barat.
- Pemerataan Ekonomi: Menargetkan penghapusan disparitas pembangunan antara wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat melalui afirmasi anggaran dan percepatan infrastruktur dasar.
"Politik bagi Fraksi PKB adalah keberanian mengambil posisi untuk membela yang lemah dan memastikan keadilan benar-benar hadir dalam kebijakan daerah," tambahnya.
Sembilan Agenda Prioritas PKB DPRD Jabar
Selain perang terhadap ekonomi predator, sembilan agenda prioritas yang ditetapkan meliputi:
- Reformasi Anggaran Daerah: Lebih berpihak pada buruh dan petani.
- Penguatan Pendidikan Pesantren: Termasuk pembebasan ijazah siswa tidak mampu.
- Perlindungan Bonus Demografi: Melindungi dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Penguatan Koperasi Produktif: Mendorong kewajiban belanja pemerintah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membentengi ekonomi daerah dari praktik predator.
- Penanganan Krisis Lingkungan: Penetapan status darurat untuk krisis sampah dan mitigasi bencana, sebagai respons atas meningkatnya frekuensi banjir di berbagai wilayah Jawa Barat.
- Reformasi Tata Kelola BUMD: Agar menjadi instrumen pelayanan publik dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru menjadi beban fiskal daerah.
Panduan Resmi dalam Kebijakan Daerah
Asep memastikan bahwa semua program ini akan menjadi panduan resmi fraksi dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 serta penyusunan regulasi di parlemen. Ia menutup dengan menegaskan, "Peduli umat dan melayani rakyat bukan sekadar slogan, melainkan etika kerja politik Fraksi PKB dalam setiap keputusan."
Deklarasi ini menunjukkan komitmen kuat PKB DPRD Jabar dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya kelompok rentan, serta membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih tangguh.
Informasi lebih lanjut mengenai implementasi program ini akan terus disosialisasikan kepada publik seiring berjalannya waktu.