LSM Bekasi Siap Awasi Kebijakan Plt. Bupati Agar Sesuai Aturan dan Berpihak ke Publik
LSM di Bekasi siap mengawal kebijakan plt. bupati melalui pengawasan transparansi dan evaluasi berkala agar program pemerintah tepat sasaran bagi warga
LSM di Bekasi menyiapkan tim untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah. Pengawalan ini mencakup transparansi anggaran, ketepatan sasaran program, hingga dampak terhadap lingkungan.
Langkah ini muncul setelah Plt. Bupati Bekasi, dr. H. Asep Surya Atmadja, dinilai gerak cepat dalam merespons keluhan warga. Mulai dari perbaikan infrastruktur, penanganan banjir, hingga penyelesaian sengketa lahan menjadi prioritas pemerintah daerah dalam beberapa bulan terakhir.
Zuli Zulkipli, Direktur LBH ARJUNA Bakti Negara, menegaskan bahwa apresiasi terhadap kerja pemerintah tidak cukup tanpa pengawasan berkelanjutan. Ia meminta setiap kebijakan disertai evaluasi berkala agar manfaatnya benar-benar terasa di lapangan.
Baca Juga: Kuningan Masuk Daftar 14 Lokasi Penjajakan Geothermal, Pemerintah Daerah Belum Terima Surat Resmi
"Yang dibutuhkan masyarakat adalah bukti nyata dan kesinambungan. Ketika ada persoalan, pemerintah harus hadir, mendengarkan, kemudian mencari jalan keluar sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku," kata Zuli Zulkipli.
Bekasi menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Sebagai kabupaten dengan puluhan kawasan industri dan pertumbuhan permukiman tertinggi di Jawa Barat, kebutuhan layanan publik terus meningkat. Transportasi, sanitasi, pengelolaan limbah, hingga akses pendidikan menjadi sektor yang paling sering dikeluhkan warga.
Zuli menambahkan bahwa lembaga bantuan hukum memiliki peran strategis dalam edukasi hukum dan penyerapan aspirasi masyarakat. Ia berharap plt. bupati membuka ruang dialog dengan berbagai elemen, termasuk ormas, tokoh agama, pelaku usaha, dan komunitas lokal.
Baca Juga: Empat dari Tujuh Terduga Pelaku Pengeroyokan di Majalengka Tertangkap, Tiga Buron
"Pengawalan yang kami lakukan bukan untuk menghambat pemerintah, melainkan memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan dan koridor hukum," tegas Zuli Zulkipli.
Dalam praktiknya, pengawalan kebijakan meliputi peninjauan regulasi, mediasi warga yang berkonflik dengan program pemerintah, hingga pendampingan hukum bagi kelompok rentan. Jika ditemukan penyimpangan, LSM akan menyampaikannya secara objektif dan konstruktif.
Tujuan pengawalan ini adalah memastikan setiap kebijakan tidak hanya cepat,tetapi juga tepat,adil,dan dapat dipertanggungjawabkan. Terutama bagi warga yang sehari-hari bergantung pada layanan publik seperti akses air bersih, jalan layak, dan ruang hijau yang memadai.
Keberhasilan pemerintah daerah pada akhirnya akan diukur dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Mulai dari menyelesaikan persoalan mendasar yang langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari hingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk jangka panjang.
LSM akan terus mengawal setiap kebijakan plt. bupati selama lima tahun ke depan. Targetnya, pembangunan di Bekasi berjalan secara terarah dan berpihak pada kepentingan publik.