KDM Tegaskan Belum Ajukan Pinjaman Rp3,4 Triliun ke SMI
Dedi Mulyadi pastikan belum ajukan pinjaman Rp3,4 triliun ke SMI. Dia menyebut tagihan pemerintah pusat ke daerah belum cair jadi penyebab selisih anggaran pembangunan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan bahwa rencana pinjaman daerah belum masuk tahap pengajuan resmi. PT Sarana Multi Infrastruktur masih dalam tahap pembicaraan awal.
Kebutuhan anggaran pembangunan di Jawa Barat disebutnya lebih besar dibandingkan pendapatan yang tersedia. Selisih itulah yang mendorong perlunya sumber pembiayaan tambahan.
"Ini kami bicarakan bahwa saat ini belum ada pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke PT SMI. Jadi baru rencana pinjam," kata Dedi Mulyadi dalam keterangan resminya, Rabu (26/8/2026).
Baca Juga: Pembangunan PLTS Saguling Capai 47 Persen, Ditarget Beroperasi April 2027
Salah satu penyebab selisih itu adalah dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang belum seluruhnya diterima. Hingga kini, masih ada tagihan lebih dari Rp3,2 triliun yang belum cair ke kas daerah.
Dana bagi hasil pajak tahun 2023-2024 yang telah memiliki peraturan Menteri Keuangan mencapai Rp1,2 triliun. Namun yang baru dibayarkan baru sekitar Rp19 miliar.
"Artinya, andai kata dana Pemerintah Pusat itu dibayarkan maka tidak perlu pinjam," kata Dedi Mulyadi.
Untuk mengurai masalah ini, Dedi Mulyadi mengusulkan mekanisme pembayaran langsung. Pinjaman ke PT SMI, kata dia, cukup dibayarkan langsung oleh Menteri Keuangan dari dana yang menjadi tagihan Jawa Barat.
"Kan itu lembaga keuangan di bawah Menteri Keuangan. Kita punya tagihan di Kementerian Keuangan. Ya tinggal dibayarkan saja ke situ," katanya.
Selain tagihan yang belum cair, Jawa Barat juga masih menanggung kewajiban dari periode sebelumnya. Setiap tahun, Pemerintah Provinsi harus menyisihkan sekitar Rp600 miliar untuk membayar cicilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pinjaman itu dibuat sebelum Dedi Mulyadi menjabat.
"Uangnya sudah dipinjam zaman dulu. auto Provinsi Jawa Barat bagian bayarnya, bukan saya," katanya.
Tunggakan lainnya adalah iuran BPJS untuk pemerintah kabupaten dan kota yang mencapai Rp318 miliar.
Pada akhir Agustus 2026, lokasi upacara HUT ke-81 Jawa Barat dipindahkan dari Gasibu ke Halaman Gedung Sate Pemprov Jabar Pindahkan Lokasi Upacara HUT ke-81 dari Gasibu ke Halaman Gedung Sate.