KDM Ingatkan Insinyur Jaga Integritas di Hadapan Politisi, Tidak Ubah Perhitungan Teknis Demi Kekuasaan
KDM mengingatkan insinyur di Jawa Barat untuk tidak mengubah perhitungan teknis demi keinginan politisi agar pembangunan infrastruktur tetap aman dan berkualitas.
Ribuan proyek infrastruktur di Jawa Barat berpotensi menghasilkan bangunan yang tidak aman jika para insinyur di baliknya hanya mengikuti keinginan penguasa. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM melukis gambaran itu di depan ratusan insinyur dari negaranegara ASEAN dalam Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 44) di Pullman Bandung International Convention Center, Selasa (20/10).
KDM meminta para insinyur tidak mengorbankan prinsip keilmuan demi keinginan politisi. Ia mencontohkan pembangunan jalan yang seharusnya mengikuti spesifikasi teknis, namun dimintai perubahan kemiringan demi menyenangkan gubernurnya.
"Ini karena banyak kalau sudah kerja di pemerintahan ngikuti keinginan gubernurnya, kemiringan diubah, nanti ada ini pakai cakar ayam di sini, tahu-tahu ayamnya lepas, cakarnya roboh," katanya.
Baca Juga: 1,79 Juta Warga Jawa Barat Masih Menganggur di Tengah Episentrum Industri
Tekanan terhadap insinyur untuk mengikuti keinginan atasan bukan sesuatu yang baru. Di banyak proyek pemerintah, pergeseran spesifikasi teknis sering terjadi saat anggaran dipangkas atau tenggat waktu dipercepat. Insinyur yang bertahan dengan perhitungan aslinya kerap dianggap menghambat, sementara yang mengikuti tekanan justru mendapat pekerjaan lebih banyak.
KDM menggunakan istilah "empu" untuk menggambarkan sosok ahli yang seharusnya menjaga independensi pemikirannya. Seorang empu, kata dia, tidak bisa dikooptasi kepentingan politik karena menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran.
Organisasi profesi dituntut mengawasi anggotanya. KDM berharap Persatuan Insinyur Indonesia (PII) berani menyatakan insinyur yang bekerja tidak sesuai standar sebagai "insinyur yang manipulatif". Penilaian itu bisa memengaruhi kelangsungan karier seseorang di bidang teknik.
Baca Juga: Kemendagri Tolak Pinjaman Rp3,4 Triliun karena Tidak Masuk APBD Murni 2026
Dari sudut ekonomi, insinyur yang berani menolak penyimpangan teknis justru menanggung risiko profesional. Proyek bisa dialihkan ke kompetitor yang lebih "kooperatif". Namun jika bangunan roboh, kerugian finansialnya jauh lebih besar dari sekadar biaya pembangunan ulang.
KDM juga mengingatkan peran insinyur dalam menekan biaya hidup masyarakat. Ia menyebut tiga persoalan konkret yang bisa dijawab dengan rekayasa teknik, yaitu transportasi publik murah, ongkos Angkutan barang yang rendah, dan pertanian Bebas residu pestisida. Ketiganya berdampak langsung pada harga pangan dan daya beli warga Jawa Barat.
"Engineering alat menyelesaikan problem transportasi publik murah. Engineering alat menyelesaikan problem Angkutan barang murah. Engineering alat untuk mengubah agar seluruh areal pertanian itu bebas dari residu pestisida," katanya.
Teknologi rekayasa, menurut KDM, bukan alat perang atau dominasi ekonomi. Ia harus berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan. Harapannya, negara-negara ASEAN bisa membangun kawasan yang setara tanpa mengeksploitasi satu sama lain.
Konferensi ini mempertemukan insinyur dari berbagai negara ASEAN untuk membahas standar profesi dan kolaborasi teknis di kawasan tersebut.