1,79 Juta Warga Jawa Barat Masih Menganggur di Tengah Episentrum Industri
TPT Jawa Barat Februari 2026 turun jadi 6,64%, tapi jumlah penganggur masih 1,79 juta orang. Sektor penyerap terbesar ternyata perdagangan, bukan industri. KDM menyoroti warga lokal yang kalah saing dan praktik calo Rp5-15 juta untuk kontrak kerja.
Berdasarkan data BPS dari Survei Angkatan Kerja Nasional pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat tercatat 6,64 persen. Angka ini turun 0,10 poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, dari total angkatan kerja sebanyak 26,89 juta orang, masih terdapat sekitar 1,79 juta penduduk yang tercatat menganggur.
Data yang sama mengungkap sektor penyerap tenaga kerja terbesar di provinsi ini bukan industri pengolahan, melainkan Perdagangan Besar dan Eceran. Sektor perdagangan menyerap 5,47 juta pekerja atau menyumbang 21,81 persen dari total penduduk bekerja. Industri Pengolahan berada di urutan kedua dengan 4,60 juta pekerja. Pertanian, Kehutanan, danPerikanan menyusul di urutan ketiga dengan 3,91 juta pekerja.
Ironi lain juga menyelimuti pasar kerja Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM menyoroti kondisi di wilayah Bekasi pada September 2026. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu area industri terbesar, tapi rekrutmen tenaga kerja warga ber-KTP Jawa Barat dinilai belum sesuai dengan harapan.
Baca Juga: Kemendagri Tolak Pinjaman Rp3,4 Triliun karena Tidak Masuk APBD Murni 2026
"Investasi dalam setiap tahun mengalir deras, industri tumbuh dengan cepat, kawasan industri berkembang dengan besar, tetapi rekrutmen terhadap tenaga kerja warga Jabar relatif belum sesuai dengan harapan," kata KDM.
Salah satu persoalan yang disebutnya adalah kesenjangan keterampilan. Dunia usaha saat ini membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan teknis, penguasaan teknologi, hingga literasi digital. Di sisi lain, tidak semua pencari kerja memiliki kualifikasi yang sesuai. Kondisi ini memunculkan fenomena mismatch. Lowongan tersedia di kawasan-kawasan seperti Bekasi dan Karawang, tapi jumlah pelamar yang memenuhi syarat tidak sebanding.
KDM juga menyoroti keterbatasan akses informasi lowongan bagi masyarakat sekitar kawasan industri. Banyak proses rekrutmen yang berlangsung secara tidak terbuka sehingga warga sulit mengetahui kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Batal Gagalkan Pinjaman Rp3,4 Triliun untuk Proyek Baru di Jabar
"Banyak sekali rekrutmen itu dilakukan secara tidak terbuka sehingga akses warga untuk mendapat informasi kerja itu tidak bisa didapat," katanya.
Persoalan diperparah oleh praktik percaloan dalam penerimaan tenaga kerja. KDM menyebut adanya temuan mengenai biaya yang harus dikeluarkan calon pekerja untuk mendapatkan posisi, termasuk untuk pekerjaan kontrak.
"Ada tenaga kerja kontrak itu ada yang Rp5 juta, ada yang Rp15 juta," ucap KDM.
Ia mencontohkan kasus di mana seorang kepala keluarga harus meminjam uang ke renteniragar anaknya bisa diterima bekerja. Kontrak yang diraih hanya berlangsung setahun. Begitu berakhir, pekerjaan hilang sementara utang untuk membiayai masuk kerja itu masih harus dilunasi.
"Orangtuanya itu pinjam uang ke rentenir untuk anaknya suap masuk kerja. Setelah itu dapat kerjanya kontrak. Setahun diberhentikan, kontraknya diputus, utangnya belum lunas, kerjanya berhenti," katanya.
Lebih dari sekadar angka pengangguran, kasus kontrak kerja tanpa kejelasan ini menggambarkan kondisi ratusan ribu pekerja tidak penuh di Jawa Barat. BPS mencatat terdapat 7,07 juta penduduk bekerja yang masuk kategori pekerja tidak penuh, meliputi pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran. Mereka bekerja, tapi tidak memperoleh pendapatan atau jam kerja yang layak.
Investasi yang terus mengalir ke kawasan-kawasan industri di Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga wilayah timur Jawa Barat belum mampu mengerek kualitas penyerapan tenaga kerja secara merata. Diperlukan kebijakan yang mengikat agar pertumbuhan ekonomi di kawasan industri benar-benar membuka akses pekerjaan bagi warga lokal, termasuk program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri modern.