Gubernur Banten Andra Soni Tolak Relokasi Badak Jawa Ujung Kulon Setelah Mustofa Mati Usai Translokasi

DK

Gubernur Banten Andra Soni Tolak Relokasi Badak Jawa Ujung Kulon Setelah Mustofa Mati Usai Translokasi
Foto: InfoBandungBarat

Gubernur Banten Andra Soni menolak relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon usai Mustofa mati setelah translokasi. Gubernur DKI juga menolak Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI.

Warga Pandeglang yang menggantungkan hidup dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon kini menanti kejelasan soal masa depan Badak Jawa. Penolakan Gubernur Banten Andra Soni terhadap wacana relokasi satwa langka itu dibacakan langsung di hadapan publik Banten, dan gemaannya sampai ke desa-desa penyangga taman di Kabupaten Pandeglang.

Wacana yang ditolak bukan hal kecil. Populasi Badak Jawa disebut tinggal sekitar 80 individu, dan Ujung Kulon adalah satu-satunya tempat spesies itu hidup serta berkembang biak di dunia. Kawasan tersebut berstatus Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991.

Pelajaran dari kematian Mustofa

Sikap Andra muncul setelah seekor Badak Jawa bernama Mustofa mati pada 7 November 2025. Mustofa baru saja dipindahkan lewat program Operasi Merah Putih ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), yang masih berada di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Baca Juga: Prabowo Puji Gibran Ksatria dan Negarawan Usai Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Hasil nekropsi Kementerian Kehutanan menemukan Mustofa punya riwayat kerusakan organ kronis dan infeksi parasit sebelum dipindahkan. Temuan itu tidak serta-merta menghapus kekhawatiran. Bagi Andra, kasus tersebut memperlihatkan betapa besar risiko memindahkan satwa yang jumlahnya sangat sedikit.

"Populasi Badak Jawa hanya tersisa sekitar 80 individu. Jangan sampai pemindahan justru mempercepat kepunahan," kata Andra Soni.

Ia meminta pemerintah pusat memperketat pengamanan kawasan konservasi, termasuk menutup celah perburuan liar, alih-alih menanggung risiko pemindahan. Andra juga berharap tidak ada lagi kematian satwa seperti yang dialami Mustofa.

Baca Juga: KDM Sebut Pencopotan Foto Gibran di Ruang Banggar DPRD Jabar Semestinya Lewat Petugas

Jakarta menolak di urusan lain

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menolak rencana penggunaan Hutan Kota Universitas Indonesia untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Rencana itu sebelumnya disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang menilai kawasan tersebut strategis untuk program pendidikan pemerintah pusat.

Pramono berdalih Jakarta masih kekurangan ruang terbuka hijau, sehingga fungsi hutan kota harus dipertahankan. Pemprov DKI menyatakan siap mengambil alih pengelolaan Hutan Kota UI bila pihak universitas tidak lagi mampu mengelolanya, dan mengusulkan kawasan itu dikembangkan menjadi kebun raya.

Sebagai jalan tengah, Pemprov DKI menawarkan dua lokasi alternatif untuk Sekolah Rakyat, yakni di Jakarta Barat dan Cakung, Jakarta Timur. Dua gubernur, dua alasan berbeda, satu pola: menolak rencana pusat yang menyentuh langsung wilayah mereka.

Pola yang sama di Jawa Barat

Penolakan kepala daerah terhadap kebijakan pusat bukan barang baru. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara proyek pusat data AI di Jatiluhur karena izin Amdal dan PBG belum selesai. Persoalannya juga soal kelayakan lokasi dan dokumen yang belum lengkap.

Di Sumedang, pemerintah pusat justru tengah menyiapkan revitalisasi cagar budaya lokal. Artinya, tidak semua proyek pusat ditolak daerah. Yang dipersoalkan adalah cara dan dampaknya di lapangan.

Bagi pembaca di Bandung Raya dan Jawa Barat, dua penolakan ini menyisakan pertanyaan yang sama. Siapa yang paling dirugikan ketika rencana pusat berjalan tanpa kesiapan di daerah, dan siapa yang menanggung akibatnya ketika proyek itu akhirnya tetap dijalankan.

Bagaimana pendapat Anda tentang artikel ini?

Beri rating artikel ini

Iklan Artikel Bawah

Komentar

Tulis Komentar

Min. 5 karakter