Gubernur Dedi Mulyadi Hentikan Sementara Proyek Pusat Data AI Jatiluhur Karena Izin Amdal dan PBG Belum Selesai
Pembangunan pusat data AI di Jatiluhur dihentikan sepekan seusai peresmian karena izin AMDAL dan PBG belum rampung, memicu kekhawatiran warga atas kebutuhan air waduk yang kritis.
Pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, resmi dihentikan sementara. Keputusan itu datang hanya tujuh hari setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meresmikan proyek tersebut, Kamis lalu.
Penghentian ini menyisakan pertanyaan di kalangan warga sekitar Jatiluhur. Mereka yang sehari-hari bergantung pada air waduk untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian kini mencermati duduk perkaranya.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Mas Adi Komar membenarkan penghentian itu. Menurut dia, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung untuk proyek itu belum mendapat lampu hijau dari pemerintah kabupaten.
Baca Juga: KDM jawab santai rumor duet dengan Gibran bilang belum kepikiran punya pasangan sampai 2029
"Bahwa memang Amdal dan PBG itu dikeluarkan izinnya oleh Kabupaten Purwakarta. Dan Pak Gubernur kemarin sangat teliti ya, jadi pada saat dikonfirmasi beberapa proses ya, salah satunya adalah Amdal, ternyata memang masih dalam proses," kata Adi.
PT BDX Indonesia dipercaya mengembangkan pusat data di kawasan tersebut. Lokasi ini berada di dekat kawasan Waduk Jatiluhur yang selama puluhan tahun menjadi sumber air bagi ribuan hektar lahan pertanian dan ratusan ribu penduduk di Purwakarta serta kawasan hilir.
Masalah izin bukan satu-satunya sorotan. Proyek pusat data berskala besar membutuhkan air dalam jumlah signifikan untuk sistem pendingin server. Kebutuhan itu muncul di saat kapasitas Waduk Jatiluhur sendiri sedang menurun.
Baca Juga: Pasien di Bandung Sekarang Bisa Langsung ke RS Spesialis Tanpa Menunggu Bertahap
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat ketinggian air waduk pernah susut drastis dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini menempatkan waduk di status kritis.
Adi memastikan governor telah meninjau langsung ke lokasi untuk memastikan pembangunan tidak mengganggu ketersediaan air warga.
"Pak Gubernur mengecek langsung dan memastikan bahwa pembangunan data center itu tidak mengganggu kaidah-kaidah ya yang sudah diatur, termasuk layanan-layanan publik lainnya, salah satunya adalah ketersediaan air," katanya.
Pemprov Jawa Barat meminta perusahaan pengembang untuk mematuhi seluruh ketentuan perizinan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Purwakarta diberi tekanan untuk mempercepat proses审查 dokumen AMDAL dan PBG, bukan sebaliknya memperlambat.
"Pak Gubernur juga menekankan kepada pihak yang terkait, dari konsultan, dari Dinas LH, memastikan bahwa semuanya bekerja cepat," lanjut Adi.