DPRD KBB Gelar Buka Puasa di Hotel 5 Bintang, Kontroversi Efisiensi
Acara buka puasa DPRD Kabupaten Bandung Barat di hotel 5 bintang Lembang memicu kontroversi, karena bertentangan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Kontroversi Buka Puasa DPRD KBB di Hotel 5 Bintang
Pada Senin, 2 Maret 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar acara buka puasa bersama jajaran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat di L’Eminence Golf & Resort Lembang, sebuah hotel berbintang lima. Acara yang dihadiri oleh sejumlah petinggi lingkungan Pemkab KBB ini ditujukan sebagai ajang silaturahmi dan penguatan kerja sama antara legislatif dan eksekutif, namun segera memicu kontroversi publik.
Latar Belakang Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah Pusat
Kontroversi ini muncul seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini tertuang dalam beberapa peraturan utama yang membatasi pengeluaran daerah:
- Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Mengharuskan pemerintah daerah mengurangi belanja kegiatan seremonial, perjalanan dinas, rapat, seminar, dan pengeluaran alat tulis kantor.
- Permendagri Nomor 12 Tahun 2024: Pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 yang menekankan prinsip efisiensi.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025: Mengatur penyesuaian alokasi transfer ke daerah untuk mendukung program efisiensi belanja.
Alasan Pemilihan Lokasi dari Ketua DPRD KBB
Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, menjelaskan bahwa pemilihan hotel berbintang lima sebagai lokasi acara didasarkan pada penawaran harga khusus yang sedang digulirkan oleh hotel baru di kawasan Lembang tersebut.
"Yah, nampak seperti mewah di hotel bintang lima, tapi perlu diketahui bahwa ini adalah hotel baru punya promo luar biasa. Jadi kenapa enggak dimanfaatkan promonya," ujar Mahdi.
Mahdi menambahkan bahwa acara buka puasa ini dijadikan momentum untuk mempererat silaturahmi dan membangun kerja sama yang lebih baik antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bandung Barat.
Pernyataan Bupati Bandung Barat
Bupati Bandung Barat, Jeje Richie Ismail, menegaskan bahwa ia tidak terlibat dalam pemilihan lokasi acara dan hanya menghadiri undangan dari DPRD KBB.
"Untuk pemilihan lokasi buka bersama itu Setwan yang memilih. Saya hanya menghadiri undangan dari dewan," ujar Jeje.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut berfungsi sebagai ruang diskusi sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
Tanggapan Publik: Pentingnya Contoh Penghematan
Salah seorang warga Kabupaten Bandung Barat, Asep (45), mengungkapkan kekhawatirannya terkait pilihan lokasi acara. Menurutnya, di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tertekan, DPRD seharusnya menjadi contoh dalam menerapkan prinsip penghematan sesuai kebijakan pemerintah pusat.
"Kalau memang sedang efisiensi, kenapa harus di hotel bintang lima? Mau promo sekalipun, tetap saja kesannya mewah. Bisa saja cari tempat yang lebih sederhana," kata Asep.
Tanggapan ini mencerminkan pandangan sebagian masyarakat yang merasa bahwa acara ini bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
Analisis: Kontras Antara Tujuan dan Realitas
Acara buka puasa ini menunjukkan kontras yang jelas antara tujuan acara yang bertujuan mempererat hubungan antar lembaga pemerintah dengan realitas kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan. Meskipun pihak DPRD beralasan menggunakan promo hotel untuk mengurangi biaya, pilihan lokasi hotel berbintang lima tetap memicu pertanyaan tentang prioritas pengeluaran daerah di tengah tekanan efisiensi.
Kontroversi ini juga menimbulkan diskusi tentang seberapa jauh pemerintah daerah harus mematuhi kebijakan pusat dalam hal pengeluaran seremonial, terutama dalam konteks kegiatan yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi.